Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wapres JK Nilai Pembunuhan di Papua Melanggar HAM

Wapres JK Nilai Pembunuhan di Papua Melanggar HAM Wapres JK. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai insiden penembakan oleh kelompok pemberontak dengan sasaran para pekerja yang membangun jembatan distrik di Kali Yigi-Kali, Papua Barat melanggar ketentuan NKRI. Sebab Itu dia meminta aparat hukum menindak tegas.

"Motifnya macam-macam, ada separatisme. Apapun yang dibuat pemerintah tetap saja mereka ingin merdeka, itu melanggar ketentuan kita bersama, negara kesatuan, NKRI. Itu harus tentunya dilawan," katanya di Bandar Lampung, Sabtu (8/12).

Dia menjelaskan, pembangunan jalan trans Papua tersebut harus tetap berjalan. Pasalnya jika pembangunan tersebut rampung kemakmuran masyarakat di sana akan meningkat.

"Masyarakat dapat menjual barangnya. Kalau tidak ada jalan gimana?" imbuhnya.

Tidak hanya itu, JK juga meminta agar jajaran TNI dan Polri harus melakukan operasi besar-besaran menyusul tragedi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yakni penembakan terhadap pekerja konstruksi di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.

"Supaya jangan dituduh kita yang melanggar HAM, padahal yang melanggar HAM itu siapa? Mereka (pelaku) kan yang melanggar HAM. Oleh karena itu maka untuk kasus ini ya polisi dan TNI harus operasi besar-besaran," tegasnya.

Politisi Golkar ini mengatakan, aksi brutal dengan menembaki pekerja yang sedang membangun infrastruktur di Papua tersebut merupakan tindakan pelanggaran HAM.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajaran TNI dan Polri untuk menangkap para pelaku penembakan dan pembunuhan terhadap pekerja proyek pembangunan di wilayah timur Indonesia itu.

Presiden mengatakan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal (Polisi) Ari Dono telah berada di Papua untuk menangani kejahatan yang menewaskan belasan pekerja tersebut.

"Saya tegaskan bahwa tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata seperti ini di tanah Papua, maupun di seluruh pelosok Tanah Air," kata Presiden.

Sebanyak 31 pekerja proyek jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, diduga dibunuh kelompok bersenjata pada Minggu malam (2/12).

Polda Papua menduga sebanyak 24 orang dibunuh di hari pertama, delapan orang yang berusaha menyelamatkan diri di rumah anggota DPRD, tujuh di antaranya dijemput dan dibunuh kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan satu orang belum ditemukan.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komnas HAM Kecam Pembunuhan Danramil Aradide di Paniai Papua Tengah
Komnas HAM Kecam Pembunuhan Danramil Aradide di Paniai Papua Tengah

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.

Baca Selengkapnya
Komnas HAM Soroti 12 Peristiwa  Kekerasan di Papua dalam Sebulan Terakhir
Komnas HAM Soroti 12 Peristiwa Kekerasan di Papua dalam Sebulan Terakhir

Mencatat ada 8 orang meninggal dunia, terdiri atas lima anggota TNI/POLRI dan tiga warga sipil

Baca Selengkapnya
Sikat KKB Papua & Teroris, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Keluarkan Perintah Tegas ke Brimob & Densus 88
Sikat KKB Papua & Teroris, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Keluarkan Perintah Tegas ke Brimob & Densus 88

Kapolri mengeluarkan perintah tegas ke Brimob dan Densus 88 untuk sikat KKB serta teroris.

Baca Selengkapnya
Ketua DPR Puan Minta Langkah Tegas Pemerintah Namun Tetap Humanis Sikapi OPM
Ketua DPR Puan Minta Langkah Tegas Pemerintah Namun Tetap Humanis Sikapi OPM

Pemerintah dan aparat diharapkan dapat memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Baca Selengkapnya
Komnas HAM Kecam Aksi KKB Papua Bunuh dan Bakar Pilot Selandia Baru
Komnas HAM Kecam Aksi KKB Papua Bunuh dan Bakar Pilot Selandia Baru

Komnas HAM pun mendesak aparat untuk segera melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku serangan tersebut.

Baca Selengkapnya
TNI Kembali Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Begini Respons Komnas HAM
TNI Kembali Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Begini Respons Komnas HAM

Penggantian nama KKB menjadi OPM itu berdasarkan Surat Telegram (ST) Nomor : STR/41/2024.

Baca Selengkapnya
Jenderal Dudung: Kalau Kita Tanya Rakyat Papua, Mereka Berharap Aman
Jenderal Dudung: Kalau Kita Tanya Rakyat Papua, Mereka Berharap Aman

Dalam kajian Percepatan pembangunan Papua tersebut, TNI telah mendapat amanah untuk menjalankan tiga tugas.

Baca Selengkapnya
Komnas HAM Sodorkan 8 Agenda HAM untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya
Komnas HAM Sodorkan 8 Agenda HAM untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Komnas HAM menyampaikan delapan rekomendasi agenda HAM yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Amnesty Internasional Indonesia Desak Bentuk Tim Pencari Fakta Usut Dugaan TNI Aniaya Warga Papua
Amnesty Internasional Indonesia Desak Bentuk Tim Pencari Fakta Usut Dugaan TNI Aniaya Warga Papua

Amnesty mengecam perlakuan tidak manusiawi diduga dilakukan prajurit TNI terhadap warga Papua tersebut.

Baca Selengkapnya
Kapuspen TNI: Istilah OPM Biar Prajurit Tegas dan Tidak Ragu
Kapuspen TNI: Istilah OPM Biar Prajurit Tegas dan Tidak Ragu

TNI ingin tanah Papua damai dan warganya sejahtera

Baca Selengkapnya
Jenderal Maruli Diskusi dengan Jokowi soal Papua, Singgung Perang Gerilya Rebut Hati Rakyat
Jenderal Maruli Diskusi dengan Jokowi soal Papua, Singgung Perang Gerilya Rebut Hati Rakyat

Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sudah bicara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai situasi di Papua.

Baca Selengkapnya
TNI Tegas Tidak Rekomendasikan Pesawat Terbang ke Sugapa Papua di Tengah Teror KKB
TNI Tegas Tidak Rekomendasikan Pesawat Terbang ke Sugapa Papua di Tengah Teror KKB

Imbauan itu sebagai bentuk antisipasi penembakan yang dilakukan KKB

Baca Selengkapnya