Warga Malang Sebar Poster Lawan Serangan Fajar Pileg dan Pilpres
Merdeka.com - Sejumlah RT dan RW di Kota Malang memasang poster dan spanduk menolak money politik 'serangan fajar' menjelang Pilpres dan Pileg 2019. Poster dipasang sejak semalam di sudut-sudut lingkungan yang mudah terbaca oleh masyarakat setempat.
Poster dapat ditemukan di kawasan Kidul Pasar Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dua jenis poster dipasang saat masuk masa tenang.
"Menuju Pemilu Bermartabat! Kepada Masyarakat yang mengetahui praktek politik uang untuk melaporkan ke nomor 081249010974. Jangan pernah takut untuk melapor, identitas pelapor akan dirahasiakan dan dilindungi oleh negara," demikian salah satu poster.
-
Apa itu politik uang? Politik uang (money politic) adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih (voters) atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap.
-
Kenapa uang mengancam Pemilu 2024? 'Banyak sekali sekarang, paling serius dalam integritas negeri ini adalah uang, ancaman ini akan terjadi, dan akan terjadi pada Pemilu 2024,' jelas Alfitra dalam acara sosialisasi aplikasi Sietik DKPP RI di Hotel Yuan Garden, Senin (18/12).
-
Bagaimana pengaruh politik uang? Politik uang memengaruhi hasil pemilu dengan beberapa cara, antara lain: Merusak integritas demokrasi: Politik uang merusak integritas pemilihan umum dan mencederai prinsip demokrasi yang adil dan transparan. Kandidat atau partai politik yang menggunakan politik uang untuk memenangkan pemilihan dapat memperoleh keuntungan tidak adil dan mengorbankan kepentingan rakyat.
-
Gimana uang bisa mempengaruhi Pemilu? Ia menyebut bahwa calon legislatif (caleg) yang memiliki sumber daya finansial yang cukup seringkali tidak perlu melakukan kampanye secara aktif, karena ancaman uang sudah cukup kuat untuk mempengaruhi hasil pemilihan.
-
Apa itu Pemilu? Pemilu adalah sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
-
Mengapa kampanye uang di Indonesia harus dilarang? Karena itu melarang adanya kampanye uang dan menghindarinya menjadi satu cara untuk memajukan sistem politik Indonesia.
Nomor yang dicantumkan adalah nomor Bawaslu Kota Malang yang tentunya akan mengambil tindakan saat mendapat laporan masyarakat. Syarat laporan harus juga menyampaikan identitas pelapor dan pemberi, termasuk nama calegnya. Sementara poster lain tidak banyak berbeda, hanya bentuknya lebih lebar dan pesannya lebih panjang.
"Stop Politik Uang! Jangan Ambil Uangnya. Pemilih Kidul Pasar Anti Money Politik. Guyub, Rukun, Seduluran. Pemilih dan Penerima Diancam Pidana Ublem Aranjep (Mlebu Penjara, red)," demikian tulis poster kedua.
"Yang masang warga, inisiatif setelah tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat RW dan RW semua berdiskusi. Sepakat bahwa membangun iklim politik pemilihan umum lebih bermartabat, mengingat Kidul Pasar adalah Kampung Santri Pejuang," kata Deni Irwansyah, Sekretaris RT 03/ RW 07 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Minggu (14/4).
Deni mengungkapkan, imbauan itu juga menampilkan logo NU dan Muhammadyah, Karang Taruna, 505, Arpus, RW 06 & RW 07. Karena memang lingkungan setuju dengan penyebaran poster tersebut. Lingkungan RW tersebut juga terpasang perangkat CCTV yang dapat digunakan untuk pengawasan orang yang mencurigakan.
"Sebanyak 40 CCTV tersebar dan akan mengawasi gerakan serangan fajar," tegasnya.
Pernyataan serupa juga disampaikan Haji Damanhuri (Abah Daman) Tokoh Agama setempat. Masyarakat ingin pelaksanaan Pileg dan Pilres menjalan lancar. Tidak terjadi sesuatu yang dapat mengganggu situasi.
"Agar juga tidak ada lagi alasan Biaya Politik yang mahal menjadi alasan dewan untuk korupsi," katanya.
Sementara itu spanduk bernada serupa juga ditemukan terpasang di wilayah RW 1 Kelurahan Oro Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Spanduk putih bertulis teks merah mengajak melawan money politik.
"Membiarkan Money Politik adalah Restu untuk Korupsi Lagi. Warga RW 1 Oro Oro Dowo," tulis spanduk tersebut.
Spanduk terpasang di Jalan Brigjend Slamet Riyadi Kota Malang, tidak jauh dari Hotel Trio Indah 2. Seorang tukang parkir mengaku tidak tahu sejak kapan spanduk dipasang.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Kalau dalam agama itu hukumnya haram, karena serangan fajar bagian dari money politics."
Baca SelengkapnyaWarga Lumajang bernama Agus Gemoy mengaku disomasi usai mencopot stiker caleg yang ditempel di dinding rumahnya tanpa izin.
Baca SelengkapnyaBawaslu DKI Jakarta mengingatkan warga yang kedapatan terlibat politik uang baik menerima maupun memberi bisa dikenakan sanksi pidana
Baca SelengkapnyaFokus utama kepolisian yakni memberikan pesan dan imbauan kepada komunitas kebugaran atau tempat fitnes.
Baca SelengkapnyaMereka memprotes dugaan kecurangan dalam proses Pemilu 2024 untuk memenangkan salah satu pasangan calon.
Baca SelengkapnyaBawaslu Kota Makassar masih melakukan pendalaman terkait aksi vandalisme baliho Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaDalam aksinya mereka menuntut stop praktik-praktik KKN dan Pemilu Curang pada Pemilu 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaIa pun menuntut supaya aparat seperti Bawaslu, dan pihak lain turut mengawasi.
Baca SelengkapnyaMahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Jaga Demokrasi menolak Politik Dinasti dan Pelanggaran HAM di halaman Kampus Institut Senin Indonesia (ISI) Yogyakarta.
Baca Selengkapnya'Serangan fajar' bisa berbentuk sembako, voucher pulsa, voucher bensin, hingga fasilitas lainnya yang bisa dikonversi dengan nilai uang.
Baca SelengkapnyaBawaslu menemukan dugaan politik uang atau serangan fajar yang dilakukan oleh salah seorang Caleg DPR RI di Jakbar.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan pilkades berada di bawah ancaman serangan fajar.
Baca Selengkapnya