Warga Rawa Rengas minta AP II ganti rugi Rp 7 juta per meter tanah
Merdeka.com - Warga Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Rawa Rengas menyampaikan delapan tuntutan kepada PT Angkasa Pura II terkait pembebasan lahan untuk proyek runaway 3 Bandara Soekarno-Hatta. Salah satunya membeli tanah warga seharga di atas nilai jual obyek pajak (NJOP).
"Mengenai harga supaya lebih maksimal, kalau bercermin dari tetangga sebelah bisa Rp 6 juta per meter untuk lahan dan bangunan kisaran Rp 3 sampai 7 juta per meter," kata Tokoh Masyarakat Desa Rawa Rengas, Limar di Kantor Angkasa Pura II, Bandara Soekarno Hatta, Senin (20/3).
Dia mengatakan, dari delapan tuntutan, pihak AP II bisa memenuhi dua poin, yakni memberikan pelatihan agar warga sekitar bisa bekerja di Bandara.
-
Kenapa warga Bantargebang dapat uang kompensasi? Uang Kompensasi Bau TPST tak bebas dari permukiman warga. Bahkan, mereka yang tinggal di tiga kelurahan. Yakni Cikiwul, Sumur Batu, Ciketing Udik) dapat uang kompensasi bau senilai Rp400 ribu per bulan.
-
Apa yang dibuat warga Tangerang untuk raup untung? Seorang warga Kota Tangerang berhasil meraup cuan hingga belasan juta rupiah dari usaha pembuatan tas plastik rajut.
-
Apa yang menjadi pertimbangan untuk menaikkan harga Pertamax? Faktor lainnya yang bisa menjadi pertimbangan untuk menaikkan harga Pertamax Series yaitu anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang sudah tembus di level Rp16.000. 'Kurs sudah bergerak sekitar 5 persen makanya Pertamina layak menaikkan harga BBM non subsidi. Yang penting kenaikan tersebut tidak memberatkan masyarakat,' kata Tauhid dilansir dari Antara, Minggu (28/7).
-
Siapa yang mendapat kompensasi? Pedagang pun mendapat kompensasi.
-
Dimana harga beras juga naik? Kenaikan harga sembako juga terjadi di Pasar Belakang Kodim Brebes. Harga telur ayam dari Rp26.000 per kilogram menjadi Rp28.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga beras medium yang naik Rp1.000 per kilogram.
-
Apa faktor yang mempengaruhi harga rumah? Evaluasi cermat terhadap nilai properti yang sebenarnya berdasarkan lokasi, ukuran, dan kondisi dibandingkan dengan harga pasar di sekitarnya sangatlah penting.
"Sedangkan terkait harga, AP II belum bisa memenuhi karena terbentur dengan Undang-Undang. Jadi mereka akan koordinasi dengan pihak yang di atasnya, mungkin Kementerian," ungkapnya.
Selain itu warga juga meminta agar penilaian harga yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJJP) agar dikaji ulang karena tidak sesuai dengan keinginan warga.
"Intinya AP II belum bisa jawab untuk tuntutan harga. Kita juga tidak pungkiri kalau ini progran pemerintah untuk kebutuhan masyarakat, tapi kita minta ada kajian ulang. Insya Allah nanti akan ada pertemuan lagi tanggal 30," pungkasnya.
Dijelaskannya, Desa Rawa Rengas yang terkena imbas proyek pembangunan Runaway 3 sebanyak 1.300 bidang dengan luas 70 hektare. Wilayah tersebut ditinggali sekitar 2.000 kepala keluarga.
"Dari 275 hektare lahan yang dibutuhkan bandara. Rawa Rengas kena 70 hektare. Yang jadi masalah di sana masih banyak warga yang tinggal sama orang tua, dan membangun rumah di lahan milik orang lain," kata Limar. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kabar terbarunya, sejumlah kediaman di kampung relokasi tersebut nampak begitu megah dan mewah.
Baca SelengkapnyaRumah warga dibongkar dalam proyek pembangunan jalan provinsi di IKN.
Baca SelengkapnyaSaksi Indra Arharrys, mengatakan harga pembelian tanah untuk proyek rumah DP 0 rupiah sengaja dinaikkan menjadi Rp322 miliar
Baca SelengkapnyaFasilitas maupun rumah warga yang rusak akibat pembangunan itu harus segera diperbaiki atau diganti dalam waktu singkat.
Baca SelengkapnyaDari Januari 2023 hingga 25 Agustus 2023 kedua daerah tersebut merupakan daerah terbanyak yang menerima ganti untung.
Baca SelengkapnyaKR mengklaim uang yang dimintanya pada AN untuk kepentingan adat dan budaya.
Baca SelengkapnyaIkappi mendorong distribusi masif kepada wilayah dengan kebutuhan bawang merah cukup tinggi.
Baca SelengkapnyaMahfud mengatakan warga Rempang sudah sepakat untuk direlokasi sebelum peristiwa bentrokan
Baca SelengkapnyaHarga tanah di beberapa wilayah dipatok dengan harga yang tinggi.
Baca SelengkapnyaMereka menolak keras penggusuran Pulau Rempang. Mereka juga menuntut pemerintah agar menghentikan praktik perampasan tanah terhadap warga Pulau Rempang.
Baca SelengkapnyaDua kasus mafia tanah itu terjadi di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekas
Baca SelengkapnyaMeskipun berdekatan langsung, kawasan elite PIK 2 dan desa-desa di sekitarnya dipisahkan dengan tembok beton yang cukup tinggi.
Baca Selengkapnya