Wiranto: Polisi Berhak Tidak Memberikan Izin Acara Reuni 212

Merdeka.com - Menko Polhukam, Wiranto menilai acara reuni alumni 212 sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Dia mengatakan Polri sebagai salah satu institusi keamanan negara berhak untuk tidak memberikan izin kegiatan.

Politisi senior Partai Hanura ini menjelaskan tujuan dari aksi 212 digelar karena adanya ketidaksetujuan terkait ucapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang pada tahun 2016 menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tentang surat Al-Maidah.

Gerakan 212 dianggap sudah selesai seiring ditahannya Ahok. "Sudah selesai kan. Kalau sudah selesai nanti ya silakan saja mau demonstrasi lainnya. Kalau demonstrasi soal Ahok tidak relevan lagi. Itu masalahnya," katanya usai menghadiri apel Danrem-Dandim terpusat di Pusat Persenjataan Infanteri (Pussenif) Jalan Supratman, Kota Bandung, Selasa (27/11).

Wiranto khawatir, aksi reuni 212 menimbulkan masalah baru. Untuk itu, dia menyarankan masyarakat untuk menjaga pemilu 2019 berjalan aman, damai serta berpartisipasi memilih calon pemimpin mereka.

Menurutnya, pemilu yang baik akan berpengaruh pada nama baik bangsa secara keseluruhan. Pemilu yang damai dan tanpa konflik merupakan indikator demokrasi berjalan lebih maju.

"Kalau pada saat pemilu kita ricuh, menjelang Pemilu kita ada kekacauan itu kan menandakan bahwa demokrasi kita enggak pernah dewasa. Kondisi sekarang ini kita jaga dengan baik, suhunya hangat boleh, tapi jangan mendidih," terangnya.

Meskipun demonstrasi adalah hak warga, namun dia menilai pihak kepolisian bisa tak mengeluarkan izin terhadap rencana reuni 212. Ada beberapa faktor yang bisa dijadikan acuan Polri tak memberikan izin, seperti mengganggu ketertiban umum.

"Demonstrasi ada aturan main dan polisi berhak melarang, mengacu pada undang-undang. Misalnya jumlahnya terlalu banyak hingga mengacaukan lalu lintas bisa dilarang oleh polisi. Atau jumlah terlalu besar dan mengancam keamanan nasional, itu boleh dilarang, boleh," ungkap Wiranto.

"Demonstrasi itu kebebasan berpendapat tapi jangan sampai mengganggu kebebasan orang lain, kalau demo kemudian menimbulkan kemacetan se-kota itu namanya bukan demonstrasi, tapi membuat kekacauan," tambahnya.

Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan menggelar reuni akbar di Monas, Jakarta Pusat, pada 2 Desember 2018. PA 212 merupakan kumpulan masyarakat yang terlibat dalam Aksi 212 yang menuntut penegakan hukum terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok atas kasus penodaan agama pada 2016 lalu.

Ketua PA 212 Slamet Maarif mengatakan, acara Reuni 212 nanti dibalut dengan zikir dan pembacaan salawat dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw. Acara tersebut akan dihadiri oleh para ulama, habaib, politikus, dan tokoh masyarakat.

Bahkan rencananya panitia akan mengundang pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan akan hadir pada acara tersebut.