Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wiranto turun tangan atasi dualisme kepengurusan DHN 45

Wiranto turun tangan atasi dualisme kepengurusan DHN 45 Wiranto di Munaslub DHN 45. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto menegaskan dualisme kepengurusan tidak boleh terjadi dalam organisasi Dewan Harian Nasional (DHN) Angkatan 45 yang dikukuhkan pembentukannya oleh Presiden Soekarno pada 1960-an.

Keberadaan organisasi ini sangat strategis karena merupakan wadah untuk mempersatukan para pejuang kemerdekaan yang selanjutnya dilestarikan oleh generasi penerus para purnawirawan TNI sebagai wadah perjuangan mereka.

Wiranto turun tangan untuk menyelesaikan dualisme melalui Munaslub DHN 45 ke XIV yang digelar di Jakarta, Rabu (5/4).

Orang lain juga bertanya?

Dalam Munaslub tersebut, Wiranto mengatakan, eksistensi DHN 45 sejak tahun 1960-an hingga saat ini menunjukkan bahwa purnawirawan TNI meskipun telah berada di usia senja namun tetap terus berjuang untuk perbaikan negeri ini.

"Kita bangga mampu mengaplikasikan slogan 'the old soldier never die, just fade away'. Perjuangan kita tidak selesai sampai dipanggil akhir hayat kita," kata Wiranto.

Wiranto mengatakan harus diakui bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi banyak ancaman dan pergulatan yang tidak mudah untuk diselesaikan. Berbagai perbedaan pendapat di kalangan organisasi tengah marak terjadi.

Dia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terhadap eksistensi DHN 45 agar kemelut kepengurusan segera dapat dituntaskan.

"Munaslub yang dipercepat ini merupakan momentum sebagai sarana rekonsiliasi," katanya.

Hadir dalam acara tersebut mantan petinggi TNI antara lain mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Agum Gumelar, Ramli Hasan Basri, Kiki Syahnakti dan Wakil Ketua MPR EE Mangindaan. (mdk/dan)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jejak Jenderal Gagah Senior, Pernah Jadi Ajudan Presiden Soeharto Kini Penasihat Khusus Prabowo
Jejak Jenderal Gagah Senior, Pernah Jadi Ajudan Presiden Soeharto Kini Penasihat Khusus Prabowo

Nama Jenderal Wiranto sudah tak asing di telinga masyarakat Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jenderal Kopassus Orang Dekat Prabowo Dilantik jadi Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional, Ini Tugasnya
Jenderal Kopassus Orang Dekat Prabowo Dilantik jadi Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional, Ini Tugasnya

Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri Pertahana (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menjadi Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional di Istana Negara Jakarta

Baca Selengkapnya
22 Desember 1948: Sjafruddin Prawiranegara Mendirikan Pemerintahan Darurat RI di Sumatra Barat
22 Desember 1948: Sjafruddin Prawiranegara Mendirikan Pemerintahan Darurat RI di Sumatra Barat

Berawal dari Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948, PDRI pun didirikan di Sumbar.

Baca Selengkapnya
Djarot Ingatkan Prabowo, Bung Karno Pendiri PNI Cikal Bakal PDIP
Djarot Ingatkan Prabowo, Bung Karno Pendiri PNI Cikal Bakal PDIP

Djarot menyebut PDIP tidak pernah mengajarkan bahwa Bung Karno adalah milik salah satu partai saja.

Baca Selengkapnya
Kisah Soekarno yang Pernah Mendapat Gelar Waliyul Amri, Sempat Kontroversial
Kisah Soekarno yang Pernah Mendapat Gelar Waliyul Amri, Sempat Kontroversial

Pemberian gelar ini sempat dianggap kontroversial karena Soekarno dijadikan imam yang harus dipatuhi umat Islam di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Presiden Soeharto Ungkap Cara Pilih Wapres era Orde Baru, Beda Dengan Pilpres Sekarang
Presiden Soeharto Ungkap Cara Pilih Wapres era Orde Baru, Beda Dengan Pilpres Sekarang

Apakah ada lobi-lobi partai seperti sekarang? Atau dipilih sendiri? ini kata Soeharto.

Baca Selengkapnya
Singgung Buku Bung Karno, Hasto: Masuk Penjara Bagian dari Pengorbanan Cita-cita
Singgung Buku Bung Karno, Hasto: Masuk Penjara Bagian dari Pengorbanan Cita-cita

Hasto menyebut berbagai intimidasi diterima PDIP usai memecat Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Teka-Teki Isu Dewan Jenderal Pemicu Peristiwa G30S/PKI
Teka-Teki Isu Dewan Jenderal Pemicu Peristiwa G30S/PKI

Soekarno yang mendengar isu Dewan Jenderal ini lantas berniat untuk menghadirkan para jenderal ke Istana.

Baca Selengkapnya
Demokrat Dukung Wantimpres Jadi DPA, Minta Tak Kaitkan dengan Orde Baru
Demokrat Dukung Wantimpres Jadi DPA, Minta Tak Kaitkan dengan Orde Baru

Adapun mengenai jumlah anggota DPA dan siapa yang masuk dalam DPA, Syarief Hasan mengatakan diserahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Begini Cara Soeharto Atur Hanya Ada 3 Parpol Saat Orde Baru
Terungkap, Begini Cara Soeharto Atur Hanya Ada 3 Parpol Saat Orde Baru

Jelang Pemilu 2024, terdapat 24 partai politik yang akan bertarung. Sementara Orde Baru hanya ada tiga partai.

Baca Selengkapnya
PDIP: Hubungan Megawati Sebagai Kepala BPIP dengan Jokowi Harus Baik, Nanti Anggarannya Enggak Dapet
PDIP: Hubungan Megawati Sebagai Kepala BPIP dengan Jokowi Harus Baik, Nanti Anggarannya Enggak Dapet

Hubungan baik tersebut dalam kapasitas Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Baca Selengkapnya
Jokowi Respons SBY Bilang Tak Boleh Ada Matahari Kembar: Kapal juga Nakhodanya Hanya Satu
Jokowi Respons SBY Bilang Tak Boleh Ada Matahari Kembar: Kapal juga Nakhodanya Hanya Satu

Jokowi menegaskan jika tidak boleh ada matahari kembar dalam sebuah pemerintahan.

Baca Selengkapnya