21 Daerah di Jateng Bentuk Desa Anti Politik Uang Jelang Pilkada

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah (Bawaslu) Jawa Tengah membentuk desa anti politik uang di 21 Kabupaten untuk mencegah tindak kecurangan selama Pilkada 2020.

"Kita bentuk tim, di mana di setiap desa akan ada pengawas yang terdiri dari warga desa setempat. Peran warga tersebut melakukan pengawasan, mereka berhak lapor ke kita setiap ada pelanggaran," kata Ketua Bawaslu Jateng, Fajar Saka Arif, Rabu (2/10).

Dia menyebut untuk kerawanan yang perlu diwaspadai oleh Bawaslu berkaitan dengan manipulasi data pemilih menjelang hari H coblosan. Terkait data pemilih bisa meminimalisir dengan berbagai tahapan pengawasan.

"Jadi untuk tahun depan kita akan perketat lagi karena pasti akan muncul kecurangan dengan memanipulasi data pemilih yang lebih masif," terangnya.

Menurutnya manipulasi data pemilih merupakan kecurangan yang paling sering muncul tiap Pemilu. Karena hal itu dipengaruhi persaingan antar calon yang terlampau tinggi.

"Itu kejadian paling klasik yang sering kita temui di lapangan. Maka kita upayakan sebisa mungkin coklit yang dilakukan harus benar-benar valid. Nanti akan perkuat data pemilihnya," ujarnya.

Mengenai mobilisasi ASN yang bakal merebak di setiap kabupaten hingga desa. Rata-rata kepala daerahnya dicalonkan oleh partainya, di sinilah kemungkinan adanya aksi politik uang yang biasanya meninggi di waktu mendekati coblosan.

"Ini yang bisa dikatakan rawan, potensi mobilisasi ASN dan politik uang sangat tinggi. Ini kita minta kepala daerah yang nyalon untuk berhenti memberikan tekanan politik kepada para ASN dan kades-kadesnya," ujarnya.

Selain itu, kata Fajar mendesak KPU untuk segera merevisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. "Kita minta dorongan DPR untuk revisi Undang-undang UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Sehingga Bawaslu bisa menindak dan mengadili para pelaku pelanggaran pemilu," tutupnya.