AM Fatwa sebut putusan MA tak pengaruhi pemilihan Ketua DPD baru
Merdeka.com - Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AM Fatwa mengatakan, putusan Mahkamah Agung yang mencabut Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017 tidak mempengaruhi proses pemilihan Ketua DPD baru. Masa jabatan Ketua DPD Mohammad Saleh berakhir pada 31 Maret 2017.
Panitia Musyawarah DPD akan menggelar rapat membahas proses dan mekanisme pemilihan pada Minggu (2/4) di Gedung DPD. Nantinya, posisi Ketua DPD pengganti Saleh akan dipilih dari kawasan Barat.
"Jadi peluang yang bisa dilakukan ialah memilih ketua yang memang kosong karena M Saleh itu memang berakhir masa tugasnya pada 31 Maret 2017," kata Fatwa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (31/3).
-
Apa itu DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap. Di mana DPT Pemilu adalah daftar Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak untuk memilih dan telah ditetapkan oleh KPU.
-
Siapa yang menetapkan DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir yang telah diperbaiki oleh panitia pemungutan suara. Kemudian direkapitulasi oleh panitia pemilihan kecamatan, ditetapkan oleh KPU Kabupaten atau Kota dan direkapitulasi di tingkat Provinsi maupun Nasional.
-
Siapa yang membentuk PPDP Pemilu? Pembentukan PPDP dilakukan melalui seleksi yang dilakukan oleh KPU setempat.
-
Kapan Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan? Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilaksanakan pada 27 November mendatang untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa yang akan dibahas dalam rapat DPRD DKI Jakarta? Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta,“ demikian informasi tersebut.
-
Mengapa DPT Pemilu penting? DPT Pemilu adalah daftar Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak untuk memilih dan telah ditetapkan oleh KPU.
Fatwa menjelaskan, dicabutnya DPD Nomor 1/2017 itu tidak membuat komposisi Wakil Ketua DPD yang saat ini dijabat GKR Hemas dan Farouk Muhammad. Dalam Tatib tersebut diatur masa jabatan pimpinan DPD kembali dari 2,5 tahun menjadi 5 tahun.
Sementara, pelantikan M Saleh sebagai Ketua DPD masih mengikuti ketentuan Tatib DPD Nomor 1 tahun 2016. Dalam Tatib 2016 itu, diatur masa jabatan pimpinan DPD hanya 2,5 tahun dan berakhir pada April 2017.
"Ya tentu berpengaruh tentang calon-calon yang akan tampil karena dua wakil ketua yang ada sekarang yaitu GKR Hemas dan Farouk Muhammad dalam putusan MA ini ya dia tetap harus menjabat ya," terangnya.
Ditambahkannya, pihak DPD tidak akan mengajukan kasasi atas putusan MA mencabut Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017. Kendati demikian, Fatwa mengakui ada perdebatan di internal DPD soal pasal masa jabatan pimpinan.
"Kita ini harus taat asas hukum. Jadi tidak ada jalan perlawaan dalam putusan MA di dalam hal pengujuan materi. Lain halnya kalau mengadili perkara," tegas Fatwa.
Sebelumnya diketahui, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan perkara uji materi Peraturan DPD nomor 1 tahun 2017 tentang tata tertib. MA dalam putusannya menegaskan, masa jabatan pimpinan DPD adalah 5 tahun, bukan 2 tahun enam bulan.
Uji materi ini dilakukan oleh enam anggota DPD yang merasa keberatan dengan aturan jabatan pimpinan DPD hanya 2,5 tahun. Mereka adalah Anang Prihantoro, Marhany Victor Poly Pua, Djasarmen Purba, Sofwat Hadi dan Denty Eka Widi Pratiwi serta Anna Latuconsina.
Dikutip dari laman mahkamahagung.go.id, Kamis (30/3), pemohon merasa masa jabatan pimpinan DPD 2,5 tahun mengganggu kinerja DPD. Sebab, nantinya DPD akan disibukkan perebutan kekuasan dan bakal terjadi pengelompokkan di internal DPD. Sehingga hal ini merugikan pemohon secara pribadi dan DPD secara kelembagaan.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengumuman tersebut rencananya akan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Baca SelengkapnyaPada Minggu (25/8) kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 580 orang calon legislatif terpilih untuk periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaTidak hanya di masa kampanye, tapi sampai terpilih dan selama mengemban masa jabatan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai membuka pendaftaran calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024 pada hari ini, Selasa (27/8).
Baca SelengkapnyaTaufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaPDIP akan tetap mendaftarkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca SelengkapnyaTetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaDaftar daerah yang mengikuti Pilkada serentak tahun 2024.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK
Baca Selengkapnya