Buruh Jateng curhat ke Sudirman Said jika Ganjar gagal mensejahterakan
Merdeka.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Tengah menilai buruh di Jateng masih mengalami penindasan secara terstruktur dan massif. Hal tersebut disampaikan oleh Zainuddin dari DPD KSPI Jateng, saat berbincang dalam diskusi buruh di markas perjuangan Sudirman Said-Ida Fauziyah di Kota Semarang.
Diskusi buruh ini sendiri diikuti elemen buruh dari berbagai aliansi, di antaranya FKSPN, FSP FEP – KSPI, FSPMI-KSPI, FARKES Reformasi KSPI, FSP KAHUTINDO, FSPI dan FSPLN.
"Saat ini, buruh di Jateng masih tertindas secara terstruktur dan massif, Pemerintah Provinsi di bawah Ganjar Pranowo gagal mensejahterakan buruh, padahal buruh sangat berperan dalam menyukseskan pembangunan, yang membuat kaya pemerintah itu ya kaum buruh," kata Zainuddin, Rabu (28/2).
-
Kenapa Sudaryono sulit menjadi Calon Gubernur Jateng? Namun perjalanannya untuk menjadi Calon Gubernur Jateng bakal terjal karena Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, belum secara tegas akan memberikan rekomendasi padanya.
-
Mengapa petani udang di Kebumen merugi? Hal ini membuat para petani tambak rugi puluhan juta rupiah. Mesin sirkulasi yang seharusnya berfungsi kini dibiarkan karena tak ada lagi air. Sejumlah kolam memang masih beroperasi.
-
Apa yang disayangkan Ganjar? Ganjar menyayangkan kembali terjadinya pelanggaran etik oleh penyelenggara negara setelah apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Dimana Soetardjo menjabat Gubernur Jawa Barat? Ia lahir di sebuah desa bernama Kunduran, yang berada di Blora, Jawa Tengah. Lahir pada 22 Oktober 1892, Soetardjo menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat yang bertempat tinggal di Gedung Sate.
-
Bagaimana cara Pj Gubernur Jateng membantu masyarakat Jateng untuk lepas dari kemiskinan? 'Setelah itu, baru kemudian diberikan modal usaha untuk memacu masyarakat berusaha atau berbisnis. Ini rangsangan agar mereka lepas (dari kemiskinan),' kata Nana.
-
Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan membantu pekerja rentan di Sijunjung? Melalui program tersebut hingga saat ini terdapat 23 ribu pekerja rentan yang telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan melalui APBD Kabupaten Sijunjung.
Sebagaimana diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan disoal buruh. Desakan pembatalan pun secara seragam diteriakan para buruh agar PP yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) 23 Oktober 2017 lalu dicabut.
Menurut Zainuddin, ke depan pemerintah perlu tegas untuk berkomitmen soal kesejahteraan buruh di Jateng. Dari sisi upah, misalnya kata Zainudin, angka Upah Minimum Provinsi di Jateng sendiri masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya.
"Soal kesejahteraan tidak lepas dari upah, dan kami berharap, Pak Sudirman Said yang memiliki konsep detail tentang kesejahteraan buruh ini bisa merealisasikannya, petani juga terjamin kesejahteraannya, buruh juga terjamin," jelasnya.
Salah satu persoalan kesejahteraan buruh di Jateng saat ini, kata Zainudin, adalah regulasi pemerintah yang tidak jelas. "Misalnya untuk perumahan buruh saja, Pemprov akan menggunakan dana BPJS, ya kita tolak, harusnya menggunakan dana CSR perusahaan yang banyak dan pengelolaannya saat ini terkesan amburadul," jelasnya lagi.
Sementara, Aulia Hakim dari FSPMI Jateng menilai bahwa buruh memiliki peran signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian. Namun demikian saat ini kondisi buruh di Jateng sangat memprihatinkan.
"Bulan Januari 2018, Forbes mengeluarkan data orang kaya di dunia, salah satunya yang terkaya adalah Michael Robert Hartono pemilik Djarum di Kudus, dengan kekayaan mencapai Rp201 Triliun, namun mengapa justru upah buruh di Jateng sangat kecil," paparnya.
Secara terpisah, calon Gubernur nomor urut 2 Jateng Sudirman Said sendiri sesumbar jika rakyat Jawa Tengah memberi kepercayaan kepada dirinya, maka dia akan menjadi gubernurnya orang miskin. Alasannya kemiskinan di Jateng sudah sangat akut, sehingga perlu penanganan secara serius dan khusus.
"Ingin jadi gubernurnya orang miskin. Gubernurnya kaum petani, nelayan, dan buruh. Karena memang harus ada keberpihakan secara tegas terhadap orang miskin,"katanya.
Pria yang akrab disapa Pak Dirman ini mengungkapkan bahwa secara nasional tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih sangat tinggi. Meski ada penurunan jumlah penduduk miskin, namun Jateng masih menempati ranking kedua sebagai provinsi termiskin secara nasional setelah Jawa Timur.
Di Jawa Tengah, ada 15 kabupaten/kota di Jateng masuk dalam zona merah kemiskinan. Kelima belas kabupaten/kota itu adalah Kabupaten Wonosobo, Kebumen, Brebes, Purbalingga, Rembang, Pemalang, Banjarnegara, Banyumas, Klaten, Sragen, Cilacap, Demak, Purworejo, Grobogan, dan Demak.
Mengatasi masalah kemiskinan, lanjut dia dalah dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk masyarakat bawah. Mereka harus difasilitasi agar taraf kehidupannya terangkat.
"Kalau yang bawah terangkat, yang tengah dan atas juga akan terangkat. Jadi dengan mengangkat masyarakat bawah dengan sendirinya yang atas ikut terangkat. Sehingga yang tengah dan atas tidak perlu khawatir jika saya menjadi gubernurnya orang miskin," jelas Menteri ESDM periode 2014-2016 ini.
Untuk merumuskan kesejahteraan buruh, Sudirman-Ida bahkan merumuskannya dalam 22 janji kerja. Sudirman menuturkan 22 janji kerja yang dipaparkan tersebut kemiskinan akan turun, lapangan kerja akan tercipta. Janji kerja tersebut merupakan niat dari pasangan nomor urut dua.
"Kalau pembangunan pertanian,nelayan, buruh ditingkatkan kesejahteraanya, infrastruktur, investasi, hingga membangun kawasan wisata kalau diakumlasi akan mengarah kepada tujuannya," ujarnya.
Janji kerja lainnya, Sudirman-Ida akan mengganti kartu tani yang menjadi program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi program petani mandiri. Menurut dia, 22 program kerja itu merupakan wujud kesungguhan dalam bekerja saat menjadi Gubernur Jateng. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Buruh protes penetapan UMK Jawa Barat 2024 dengan cara memblokade jalan.
Baca SelengkapnyaDe Gadjah menanyakan kepada Koster sebagai petahana, terkait UMP Bali yang sangat minim kenaikannya.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal mengatakan, seharusnya kenaikan upah pegawai swasta lebih tinggi daripada pegawai negeri.
Baca SelengkapnyaGanjar sempat berdialog dengan beberapa petani yang mengeluh sulit menghadapi para tengkulak
Baca Selengkapnya"Mereka cerita apa tolong kami pak, karet kami harganya hancur sudah, pupuknya mahal, obat-obatanya mahal," kata Ganjar
Baca SelengkapnyaJuru Bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra menilai, Capres Prabowo Subianto tak memperlihatkan rasa empati kepada kehidupan buruh.
Baca SelengkapnyaSejumlah serikat buruh di Yogyakarta memperingati Hari Buruh atau May Day
Baca SelengkapnyaHeru menyampaikan Pemprov bakal mempertimbangkan soal tuntutan para buruh
Baca SelengkapnyaApalagi kondisi perekonomian Indonesia saat ini mengalami deflasi 5 bulan berturut turut. Hal itu menandakan bahwa ekonomi dalam negeri sedang lesu.
Baca SelengkapnyaSaid juga sudah punya peta persoalan di Jatim untuk kemudian dikolaborasikan dengan Risma.
Baca SelengkapnyaPenolakan atas kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) secara masif dilakukan di berbagai tempat.
Baca SelengkapnyaUMP tahun 2024 naik sebesar 3,57 persen. Dari semula Rp 1.986.670 menjadi Rp 2.057.495.
Baca Selengkapnya