Coreng Kabinet Kerja, Jokowi disarankan reshuffle Menteri Desa

Merdeka.com - Kasus suap pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pengelolaan keuangan Kemendesa PDTT tahun anggaran 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai telah mencoreng nama baik kabinet kerja Presiden Jokowi.

Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit mengatakan, Kemendesa PDTT sebagai kementerian pertama yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi.

Untuk itu, kata Arbi, Presiden Jokowi seharusnya bertindak tegas terhadap bawahannya yang tersangkut kasus korupsi. Sebab, tindak kejahatan korupsi itu dilakukan secara sistemik.

"Kalau itu benar, harus ada reshuffle di Kemendesa, tapi tidak cukup dengan Kemendes saja, yang lain juga melakukan hal yang menyalahgunakan kekuasaan," kata Arbi, kepada wartawan, Jakarta, Rabu (31/5).

Sebab, kata Arbi, kasus korupsi di tanah air sudah menjadi tindak kejahatan yang sistemik. Di mana, bermacam-macam jabatan dan bermacam-macam orang, bersekongkol untuk mendapat predikat bagus dari BPK.

"Iya jadi begitu rumit korupsi kita ini dan saya mengatakan ini ada sistem yang salah. Jadi kalau sistem yang salah ini menyangkut moral manusia, menyangkut kewenangan negara, menyangkut para pemimpin. Dari bawah sampai atas, dari samping kiri ke kanan melakukan kejahatan korupsi secara bersama-sama," terangnya.

Diketahui, selama dua tahun lebih kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, Kemendes PDTT sebagai pemecah rekor kementerian pertama yang tersangkut kasus korupsi.

Kementerian pimpinan Eko Putro Sandjojo itu sebagai 'pemecah telur' dalam kasus dugaan korupsi di Kabinet Kerja. Meski sudah tiga kali bongkar pasang menteri sejak 2014 silam, Kemendesa PDTT kali pertama di kabinet Jokowi yang tertangkap tangan dalam kasus dugaan suap oleh KPK.

Kemendesa PDTT tersangkut kasus dugaan suap "jual-beli" predikat WTP pengelolaan keuangan Kemendes PDTT oleh BPK.

Pengungkapan kasus itu berasal saat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat BPK dan Kemendesa oleh KPK. Dalam kasus tersebut, KPK resmi menetapkan empat orang tersangka setelah pemeriksaan intensif, Jumat (26/5).