Dedi Mulyadi ingatkan kader Golkar Jabar pentingnya pemahaman tentang APBD
Merdeka.com - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan kader partai agar fokus menyikapi APBD di sebuah daerah. Menurutnya, telaah mendalam terhadap dokumen uang rakyat itu harus mampu dilakukan oleh kader partai berlambang pohon beringin tersebut.
Mantan Bupati Purwakarta itu melihat aspek penting pemahaman tentang APBD. Arus dana mulai dari pendapatan sampai pengeluaran, kata dia, harus terkelola dengan baik dan sesuai aturan perundangan.
"Saya minta kepada kader Golkar agar mengkaji APBD di wilayah masing-masing. Potensi-potensi pendapatan daerah harus efektif diraih dan difokuskan untuk kesejahteraan publik," katanya, Sabtu (12/5).
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana Dedi Mulyadi menerapkan budaya Sunda dalam tata kelola kehidupan? Mengutip ANTARA, nilai luhur dari budaya Sunda yang membuatnya terus menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Dirinya sempat menyampaikan bahwa Sunda memiliki banyak filosofis, salah satunya menciptakan dampak tata kelola kehidupan yang sehat.
-
Kenapa Dedi Mulyadi memilih untuk menerapkan norma dan etika Sunda di Purwakarta? Mengutip Wikipedia, Dedi saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta pernah menerapkan kebijakan tentang etika dan kebudayaan Sunda.
-
Bagaimana Desa Sukojati mengelola keuangannya? 'Misalnya dalam pembayaran pajak, kami tidak selalu tepat waktu. Intinya dari sisi pengalokasian, belanja, hingga penatausahaannya kami selalu berusaha tepat waktu,' kata Untung.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
Menurutnya, variasi program untuk kesejahteraan publik harus berbasis kebutuhan masyarakat. Sehingga, program dari suatu tahun ke tahun yang lain memiliki perbedaan yang jelas sesuai prioritas.
"Lihat deh judul programnya, itu tidak boleh sama dari tahun ke tahun, tidak boleh itu-itu saja. Karena itu, penyusunan APBD tidak bisa copy paste, harus didasarkan pada telaah kebutuhan prioritas publik," ungkapnya.
Selain pengeluaran, Dedi Mulyadi menaruh perhatian besar terhadap potensi pendapatan untuk menopang APBD. Dia berpendapat, tidak selamanya pendapatan bisa tergantung pada sumber daya alam dan pajak.
Karena itu, sebuah daerah dinilai penting memiliki investasi sebagai potensi sumber pendapatan terbarukan.
"Sumber daya alam akan habis pada waktunya. Pajak juga tidak selamanya dapat mencapai target. Daerah harus mulai memikirkan investasi, dari sana APBD-nya terisi dengan dividen setiap tahunnya," jelasnya.
Program pembangunan infrastruktur menurut Dedi Mulyadi juga merupakan salah satu bentuk investasi. Meskipun, dia mengakui bahwa dampaknya hanya bisa terasa dalam jangka waktu yang tidak singkat.
"Mobilitas manusia, barang dan jasa akan lebih mudah jika infrastruktur sebuah daerah sudah mapan. Infrastruktur itu juga bentuk investasi yang akan mendorong lahirnya investasi-investasi lain," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dedi sesumbar, menjelang Pilgub atau Pilkada serentak tahun 2024, cukup banyak tokoh, komunitas dan kelompok masyarakat yang memberikan dukungan untuknya.
Baca SelengkapnyaAnggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca SelengkapnyaAde Sumardi menyebut transparansi publik bukan hanya slogan. Dirinya pamer program Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak.
Baca SelengkapnyaDedi Mulyadi pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode berturut-turut dari 2008 sampai 2018.
Baca SelengkapnyaFatoni sebagai keynote speech membahas isu terkini terkait pengelolaan keuangan negara untuk mengoptimalkan pelayanan publik.
Baca SelengkapnyaPenggunaan anggaran tersebut harus tetap dilakukan secara hati-hati seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaGanjar juga mendorong agar pemerintahan desa untuk memperbanyak pelatihan peningkatan SDM di desa.
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan APBN merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan
Baca SelengkapnyaKarena saat menjabat, seorang kepala daerah mendadak akan mengelola uang hingga Rp1-2 miliar setiap tahun.
Baca SelengkapnyaPemkot Tarakan menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Baca SelengkapnyaIndef mengingatkan agar Prabowo-Gibran harus berupaya bisa menyelesaikan utang yang diwariskan oleh Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya