Demokrat: Matikan Mik Anggota DPR, Puan Maharani Mau Dengar Aspirasi Rakyat?
Merdeka.com - Ketua DPR RI Puan Maharani tertangkap kamera mematikan pengeras suara ketika anggota Fraksi Partai Demokrat Irwan Fecho interupsi jalannya rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja pada Senin (5/10).
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar memandang, peristiwa itu justru merugikan Puan sebagai Ketua DPR. Seharusnya, sebagai pimpinan tertinggi lembaga legislatif, Puan mewadahi dan menampung pikiran kritis dalam pengambilan keputusan.
"Dengan kejadian ini saya rasa merugikan mbak Puan sebagai integritas dia sebagai ketua DPR harusnya mewadahi semua pikiran kritis dan menampung pikiran dan kritik konstruktif dalam mengambil kesimpulan dalam musyawarah mufakat," ujar Renanda ketika dihubungi, Selasa (6/10).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa yang mempertanyakan Tapera di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya:
-
Siapa ketua PDRI? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
Renanda mengatakan, di luar RUU Cipta Kerja yang penuh konflik, sikap Puan patut dipertanyakan. Sebab, pemimpin rapat paripurna kemarin adalah Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.
Puan Bukan Pimpinan Sidang
Memang perlu diakui, pimpinan sidang berhak menghentikan jika rapat berjalan keras atau memang sudah melampaui batas. Tetapi, yang menjadi persoalan adalah yang mematikan microphone adalah Puan yang ketika itu bukan pimpinan sidang.
"Kita menyayangkan karena ini ditangkap jutaan mata di Indonesia yang sebenarnya mbak Puan tidak punya conflict of interest di situ, karena bukan pimpinan sidang. Tapi karena tertangkap kamera, merugikan menurut saya. Merugikan citra mbak Puan yang sebenarnya saat ini sedang ingin dinaikan partainya," ujar Renanda.
Ditambah, hal itu memperparah penilaian publik terhadap Puan dan PDI Perjuangan dengan segala macam narasi.
"Banyak yang akhirnya wah ini partai demokrasi yang anti demokrasi, banyak idiom julukan yang tidak perlu kalau itu tidak terjadi. Saya rasa ini merugikan bagi kredibilitas mbak Puan," kata Renanda.
Sementara itu, Ketua Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat Ossy Dermawan menduga, Puan tidak menyukai saran, pandangan, masukan dan kritik. Dia pun mempertanyakan kredibilitas Puan sebagai Ketua DPR karena anggota DPR saja tak mau didengar.
"Sehingga pertanyaan yang muncul adalah: jika anggota DPR saja tidak mau didengar pandangannya, bagaimana Ketua DPR RI mau mendengarkan aspirasi dan harapan rakyatnya?" ucapnya. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Puan Maharani ungkap sederet poin kritiknya.
Baca SelengkapnyaPuan juga mempersilakan masyarakat memberikan penilaian dan menyuarakan aspirasi sesuai yang nuraninya.
Baca SelengkapnyaAkademisi Ramai-Ramai Kritik Pemerintah, Puan Maharani: Mereka Suarakan Aspirasi Rakyat
Baca Selengkapnya"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaSebelumnya, keberadaan mikrofon di dalam ruang rapat anggota DPR sempat menjadi polemik.
Baca SelengkapnyaDPR RI mencermati berbagai pandangan atas putusan MK mengenai UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaPuan tidak kuasa mengungkapkan kesedihannya saat menyebut perilaku kader yang tidak menjunjung tinggi etika politik
Baca SelengkapnyaPuan juga mengapresiasi kerja sama yang baik bersama seluruh anggota DPR RI.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan aspirasi hingga menggelar aksi.
Baca SelengkapnyaPuan menyebut aspirasi tersebut telah diteruskan kepada Kelengkapan Dewan (AKD) terkait untuk ditindaklanjuti.
Baca SelengkapnyaSekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.
Baca SelengkapnyaDPR RI menggelar Rapat Paripurna Khusus dalam rangka memperingati HUT ke-79. Rapat ini sekaligus penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun 2023-2024.
Baca Selengkapnya