Demokrat: Peringkat Demokrasi di Era Jokowi Jauh di Bawah Masa SBY

Merdeka.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, peringkat demokrasi Indonesia terendah dalam 14 tahun di era Presiden Joko Widodo. Hal ini mengutip The Economist Intelligence Unit.

Berdasarkan lembaga pemerhati dan pendukung demokrasi internasional, Freedom House, kata Herzaky, demokrasi di Indonesia saat ini jauh di bawah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bertahan lama di kategori negara bebas atau free.

"Demokrasi Indonesia memang berada di titik terendah dalam 14 tahun terakhir di era Presiden Joko Widodo menurut The Economist Intelligence Unit. Bahkan, Freedom House, lembaga pemerhati dan pendukung demokrasi internasional, mengkategorikan Indonesia di era Jokowi sebagai negara partly free, dengan nilai yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Jauh di bawah era SBY yang berhasil membawa Indonesia cukup lama bertahan di kategori negara bebas atau free," ujar Herzaky dalam keterangannya, Minggu (22/8).

Menurut Herzaky, banyak hal yang membuat turunnya demokrasi di era Jokowi. Catatan koalisi masyarakat sipil seperti Amnesty Internasional dan SAFENet, fenomena penangkapan pihak yang berbeda pendapat meningkat setiap tahun. Survei mencatat warga takut berbicara dan berekspresi di muka umum. Ditambah pihak yang kritis terhadap pemerintah mendapatkan intimidasi berupa peretasan akun sosial media hingga serangan buzzer.

"Rakyat memberikan kritik melalui mural saja, malah kemudian diburu. Kalah-kalah Harun Masiku yang masih bebas bergentayangan," ujarnya.

Dia berharap, Presiden Joko Widodo di sisa masa jabatannya memiliki komitmen dan keseriusan untuk mengoreksi total masalah demokrasi di Indonesia. Supaya demokrasi bisa bangkit dari titik nadir.

"Tentu kita berharap, pemerintahan Joko Widodo dalam sisa waktunya, benar-benar memiliki komitmen dan keseriusan melakukan koreksi total agar demokrasi Indonesia bisa kembali membaik dan memiliki nama baik di dunia internasional," jelasnya.

"Dan, kita semua, masyarakat Indonesia, memiliki kewajiban moral untuk terus mengingatkan pemerintah, agar terus menjaga demokrasi kita, dan menyelamatkan demokrasi kita dari titik nadir," pungkas Herzaky.