Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Di Tengah Pandemi Corona, Fraksi NasDem Dorong DPR Segera Bahas Omnibus Law

Di Tengah Pandemi Corona, Fraksi NasDem Dorong DPR Segera Bahas Omnibus Law Saan Mustofa. ©2018 Merdeka.com/Aksara Bebey

Merdeka.com - DPR baru saja membuka masa sidang ketiga tahun 2019-2020 yang sempat tertunda karena pandemi virus Covid-19. Kendati dalam keadaan genting, Fraksi Nasdem mendesak pimpinan segera membahas Omnibus Law.

Sekretaris Fraksi NasDem Saan Mustopa mengusulkan pimpinan segera menelaah surat presiden terkait Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan. Dia minta segera Omnibus Law ini diberikan kepada fraksi dan komisi di DPR agar dapat dibahas.

"Kalau pimpinan sudah menelaah surat presiden Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan itu lebih baik mulai dibahas di fraksi dan komisi," kata Saan saat rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Senin (30/3).

Orang lain juga bertanya?

Saan berpendapat, Omnibus Law ini merupakan jalan keluar untuk pemulihan ekonomi usai krisis virus corona. Menurutnya dengan Omnibus Law dapat mempercepat pemulihan ekonomi.

"Untuk mengantisipasi pasca-covid kita perlu recovery secara cepat," kata Wakil Ketua Komisi II ini.

Menanggapi desakan pembahasan Omnibus Law itu, Ketua DPR Puan Maharani menjawab normatif. Kata dia, Omnibus Law akan dibahas sesuai mekanisme. Meski, ada penegasan pada masa sidang ini akan fokus pada penanganan Covid-19.

"Perlu saya juga sampaikan bahwa DPR sesuai dengan fungsinya akan fokus pada pengawasan legislasi dan anggaran terkait dengan pandemi Covid-19 untuk bisa membantu bersinergi dengan pemerintah," jelas Puan.

Dalam pidato pembukaan, Puan menyebut ada empat RUU yang akan dibahas di tingkat I. RUU itu adalah RUU Minerba, RUU Daerah Kepulauan, RUU Perlindungan Data Pribadi, dan RUU Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.

Sementara, masih ada 50 RUU Prolegnas 2020 yang perlu dicari solusi bersama demi menuntaskannya saat pandemi corona seperti ini.

"Namun urusan Omninbus Law tentu saja akan kita bahas sesuai dengan mekanismenya," kata Puan.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya

Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Jelaskan Tujuan Pilkada 2024 Dipercepat Jadi September
Komisi II DPR Jelaskan Tujuan Pilkada 2024 Dipercepat Jadi September

Wacana Pilkada serentak 2024 dipercepat terus bergulir. Awalnya Pilkada dijadwalkan digelar November 2024. Namun, ada usulan agar dimajukan menjadi September.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Akui Ada Komunikasi dengan Pemerintahan Baru Saat Pembentukan AKD
Pimpinan DPR Akui Ada Komunikasi dengan Pemerintahan Baru Saat Pembentukan AKD

Komunikasi itu terjalin agar alat kelengkapan dewan dapat terbentuk sebelum pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjalan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Arteria Ungkap Unek-Unek Masalah untuk Kapolri Listyo Sigit: Bukan Urusan Anak Jokowi!
VIDEO: Arteria Ungkap Unek-Unek Masalah untuk Kapolri Listyo Sigit: Bukan Urusan Anak Jokowi!

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, menitipkan pesan penting.

Baca Selengkapnya
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Baca Selengkapnya
Dasco: Pembahasan Revisi UU MK saat Masa Reses Sudah Ada Izin Pimpinan
Dasco: Pembahasan Revisi UU MK saat Masa Reses Sudah Ada Izin Pimpinan

Kata Dasco saat ini hanya menunggu waktu lantaran sudah selesai di pengambilan keputusan tingkat I.

Baca Selengkapnya
Teliti Peran DPR di Masa Pandemi Covid-19, Misbakhun Raih Gelar Doktor Ekonomi
Teliti Peran DPR di Masa Pandemi Covid-19, Misbakhun Raih Gelar Doktor Ekonomi

Disertasinya berjudul ‘Telaah Kebijakan Publik atas Peran DPR Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Postur APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya
Dipimpin Rifqinizamy, Ini Daftar Lengkap Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR
Dipimpin Rifqinizamy, Ini Daftar Lengkap Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR

DPR RI menyepakati Rifqinizamy Karsayuda dari Fraksi Partai NasDem menjadi Ketua Komisi II DPR RI 2024-2029.

Baca Selengkapnya
Rapat Perdana dengan DPR, Nusron Wahid Pamerkan Ossy Dermawan Tangan Kanan SBY
Rapat Perdana dengan DPR, Nusron Wahid Pamerkan Ossy Dermawan Tangan Kanan SBY

Ossy yang juga kader Demokrat itu adalah tangan kanan atau orang kepercayaan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca Selengkapnya
DPR Reses, Puan Ingatkan Anggota Dewan Tetap Jalankan Tugas di Tahun Politik
DPR Reses, Puan Ingatkan Anggota Dewan Tetap Jalankan Tugas di Tahun Politik

Anggota DPR memiliki kepentingan dalam mempersiapkan Pemilu 2024 mendatang, baik Pileg maupun Pilpres.

Baca Selengkapnya
Mengapa Pilkada 2024 Harus Dipercepat?
Mengapa Pilkada 2024 Harus Dipercepat?

Mantan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada.

Baca Selengkapnya