DPR undang KPU, Bawaslu, TNI, Polri dan Kemendagri bahas persiapan Pemilu
Merdeka.com - Komisi II DPR menggelar rapat bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TNI, dan Polri. Rapat itu membahas persiapan pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019 mendatang.
"Yang akan dibahas adalah tentang kesiapan semua pihak menyongsong persiapan pilkada serentak di 171 daerah tahun 2018 dan pelaksanaan pilpres dan pileg," kata Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/11).
Selain persiapan, Amali menjelaskan, rapat tersebut juga membahas antisipasi dari potensi kerawanan saat Pilkada dan Pemilu Serentak. Tujuannya agar kontestasi pemilu berjalan sukses.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan adil? KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemilu berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan dengan adil? Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu, termasuk menetapkan jadwal, program, anggaran, dan tata kerja.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Bagaimana Bawaslu menyiapkan Pilkada 2024? 'Persiapan kami adalah, pertama, bagi mereka (Bawaslu daerah) yang sudah selesai pemilu-nya agar bersiap untuk PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum), tetapi di saat yang sama mereka juga harus sudah berpikir bagaimana pemilihan kepala daerah ini berjalan, terutama untuk menyiapkan jajaran ad hoc,' kata Lolly di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/3).
-
Kenapa penting menjaga kerukunan di pemilu? Pemilu sering kali memunculkan sejumlah masalah yang ada di masyarakat. Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah masalah kerukunan. Proses politik yang sengit antar kandidat calon pemilu, kerap kali memunculkan perbedaan pendapat antar masyarakat.
-
Bagaimana UU Pilkada Serentak 2024 memastikan pemilihan yang adil? Undang-undang ini dirancang untuk memastikan bahwa proses Pilkada berlangsung dengan adil, transparan, dan demokratis, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin daerah mereka.
"Kami memastikan apa yang disiapkan penyelenggara sesuai dengan aturan yakni undang-undang pilkada dan pemilu," ujarnya.
Kepada KPU dan Bawaslu, pihaknya ingin memastikan persiapan Pemilu telah disiapkan sesuai aturan, yakni UU Pilkada, UU Pemilu, PKPU dan Perbawaslu.
"Ingin memastikan apa yg sudah disiapkan oleh penyelenggara sudah sesuai dengan aturan. Aturan yg dimaksud adalah UU, UU pilkada maupun UU tentang Pemilu," ungkapnya.
Politikus Partai Golkar ini menambahkan, Komisi II juga akan menanyakan soal langkah Kemenpan RB untuk menjamin Aparatur Sipil Negara (ASN) netral saat Pilkada dan Pemilu Serentak berlangsung.
"Adapun kehadiran dari Kemenpan-RB kami ingin memastikan kesiapan dari Kemenpan-RB terhadap suatu kerawanan yg dianggap signifikan dalam pelaksanaan Pilkada adalah tentang netralitas ASN," tutur Amali.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pelaksanaan Pilkada diatur dengan jelas dalam undang-undang.
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaBerkaca dari Pilkada lalu, polisi mengevaluasi terkait pendistribusian logistik, kerusakan kotak hingga surat suara.
Baca SelengkapnyaApel dilaksanakan dalam rangka menjalin sinergitas dan mewujudkan Pemilu damai.
Baca SelengkapnyaTiga PKPU itu mengatur ihwal teknis kampanye hingga dana kampanye.
Baca SelengkapnyaTerkait dengan hal tersebut pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait untuk mempersiapkan syarat dokumen yang akan digunakan.
Baca SelengkapnyaDisetujui perihal 3 rancangan PKPU dan 3 rancangan Perbawaslu untuk Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaBawaslu berjanji menegakkan aturan sesuai perundang-undangan bila ditemukan pelanggaran Pemilu.
Baca Selengkapnya“Petugas juga wajib mengenal anggota KPPS, menjalin komunikasi dengan warga sekitar serta jaga netralitas Polri
Baca SelengkapnyaTujuannya guna membahas persiapan teknis, mengingat waktu Pilkada semakin dekat.
Baca SelengkapnyaSaat ini, KPU tinggal meunggu hasil dari rencana revisi Undang-Undang politik melalui Omnibus Law.
Baca SelengkapnyaUsulan ini muncul dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Polri
Baca Selengkapnya