DPT molor, KPU Bali mengaku 'gaptek'
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui lembaganya kurang profesional alias gagap teknologi (gaptek) dalam menginput data sehingga berdampak pada mundurnya jadwal penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Ini murni ada kendala teknis di lapangan yang dilakukan Pantarlih, PPS, PPK dan KPU kabupaten dan kota dalam mengirim data," kata Ketua KPU Bali, Husni Kamil Manik di Kuta, Bali, Sabtu (14/9).
Dia mengakui, kinerja panitia pendaftaran pemilih (Pantarlih) dalam melakukan input data belum mengikuti sistem informasi data pemilih yang ada di KPU, yakni menggunakan program exel secara off line.
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibobol hacker dan sekitar 204 juta data DPT bocor dalam kejadian ini.
-
Apa itu konversi suara di Pemilu? Dalam pemilihan legislatif, konversi suara digunakan untuk mengonversi perolehan suara partai politik menjadi jumlah perolehan kursi legislatif.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Siapa yang mundur karena data negara bocor? Kejadian tersebut menyebabkan Presiden Sistem Pensiun Jepang, Toichiro Mizushima mengundurkan diri dari jabatannya.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Siapa yang menang Pilpres 2014? Hasil pilpres 2014 menunjukkan bahwa Joko Widodo dari PDIP memenangkan pemilu mengalahkan lawannya Prabowo Subianto.
Dalam menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) misalnya, sistem entry di KPU memunculkan angka 16 digit. Sedangkan program exel yang digunakan petugas di lapangan hanya sampai angka 15 digit. "Jadi data di program exel tidak memunculkan angka aslinya dan berubah menjadi angka 0," ujarnya.
Begitu juga soal variabel tanggal lahir, masyarakat banyak yang tidak hafal sehingga oleh petugas di lapangan lalu kosongkan kolom itu. "Inilah yang kemudian mengganggu kualitas data dan harus dilakukan perbaikan. Dan itu butuh waktu," imbuh Husni.
Husni menegaskan molornya penetapan DPT kabupaten kota tidak akan berdampak pada proses penetapan DPT secara nasional pada 23 Oktober mendatang. "Waktu sebulan pengunduran belum lampaui batas tanggal 23 kan," ujarnya. (mdk/mtf)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPU memastikan bahwa salah input NIK seorang pemilih di DPT Kutai Kartanegara itu sudah ditangani dan diperbaiki.
Baca SelengkapnyaPutusan tersebut tercatat dalam nomor perkara 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
Baca SelengkapnyaIsu ini didasarkan pada data naik turunnya suara dalam portal InfoPemilu dan sistem Sirekap.
Baca SelengkapnyaKPU mengklaim sudah mengoreksi data anomali Pilpres di 154.541 TPS tersebut.
Baca SelengkapnyaBawaslu buka suara terkait dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Baca SelengkapnyaMK menolak permohonan untuk seluruhnya terkait perkara PHPU pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Selatan.
Baca SelengkapnyaSuara Prabowo-Gibran hanya 62 di C1. Namun di Sirekap menjadi 941 suara.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasyim, KPU tak boleh bohong dan harus menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaAhli IT yang diajukan kubu Ganjar-Mahfud meyakini form C1 di Sirekap adalah palsu atau sudah diedit
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menilai sistem SIREKAP besutan Komisi Pemilihan Umum (KPU) gagal.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar sebelumnya meminta MK membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang perolehan suara DPR RI dapil Papua Selatan 3.
Baca SelengkapnyaKPU klaim dokumen yang menjadi dasar Partai Golkar mendalilkan selisih suara dapil Tanjung Pinang 4 tidak valid
Baca Selengkapnya