KPU Klaim Dokumen Golkar Soal Sengketa Pileg Dapil Tanjung Pinang 4 Tak Valid

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeklaim, dokumen yang menjadi dasar Partai Golkar mendalilkan selisih suara pada pemilu anggota DPRD Kota Tanjung Pinang daerah pemilihan (dapil) Tanjung Pinang 4 tidak valid. Menurut KPU, dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Dalil perselisihan suara yang didalilkan Pemohon didasarkan pada C Hasil Salinan di TPS, yang mana dokumen tersebut merupakan dokumen yang belum dilakukan pembetulan di rekapitulasi tingkat kecamatan,” ujar Sujana Donandi selaku kuasa hukum Termohon di Ruang Sidang Pleno Gedung 1 MK, Jakarta Pusat pada Selasa (14/5).

Sujana menjelaskan, dokumen yang valid adalah yang ada dalam rekapitulasi. Sebab dokumen itu telah dilakukan pembetulan pada pleno tingkat kecamatan sesuai dengan lampiran model D-Hasil Kecamatan Kelurahan Tanjung Unggat yang dihadiri saksi dari Partai Golkar.

Selain tidak valid, Sujana menilai Partai Golkar selaku pemohon juga tidak memiliki data lain sebagai pembanding selain C Hasil salinan TPS yang belum dilakukan pembetulan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bukit Bestari pada saat pelaksanaan rekapitulasi. Sebab segala kejadian selama proses pembetulan rekapitulasi kecamatan telah dituangkan dalam formulir D-Kejadian Khusus Kecamatan.

“Sebab apabila disandingkan antara Model D-Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Bukit Bestari dan model D-Hasil KABKO DPRD Kota Tanjung Pinang Dapil 4, maka akan menunjukkan data yang konsisten,” yakin Sujana.

Sujana menyebut, jumlah suara yang benar untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah 5.492 suara, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ialah 1.097 suara, dan Partai Perindo yaitu 1.149 suara.

“Sehingga tidak terdapat selisih suara seperti yang didalilkan Golkar,” tegas Sujana.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan terdapat dua laporan dugaan pelanggaran pemilu mengenai penggelembungan suara salah satu partai politik dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat Kecamatan Bukit Bestari.

Laporan tersebut telah ditindaklanjuti Bawaslu Kota Tanjungpinang dengan status laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 535 dan/atau Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Diketahui, pada petitumnya Pemohon yaitu Partai Golkar meminta Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Rabu, 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang Dapil Tanjung Pinang 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjungpinang.