Follow
Fadli Zon targetkan DPR tahun ini sahkan 20 RUU jadi UU
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon berjanji pembahasan RUU di DPR tidak akan mangkrak. Target yang dipasangnya bakal ada 20 RUU yang bakal disahkan menjadi UU tahun ini.
"Saya kira bisa lebih dari separuh dari yang kita targetkan. Sekitar hampir lebih dari 20 mungkin ya karena kan belum tentu yang lain juga diterima tergantung politik," kata Fadli di gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (28/8).
Menurutnya, target DPR tersebut tidak kaku. Soalnya pembahasan RUU bakal menyedot konsentrasi dan dinamika politik sendiri.
-
Apa yang dibahas dalam dialog DPR RI? “Tentunya lewat dialog ini, kita bisa menjembatani diskusi untuk membahas agenda strategis dari setiap anggota AIPA dengan Tiongkok. Karena tentu setiap negara punya isu dan concern tersendiri yang harus ditindaklanjuti. Termasuk mendalami isu-isu skala kawasan dan regional yang juga harus diselesaikan bersama,“ urai Puteri.
-
Apa yang menjadi fokus debat pertama Pilgub Jakarta? Tiga pasangan calon akan berpartisipasi dalam debat ini, yaitu Ridwan Kamil-Suswono (nomor urut 1), Dharma Pongrekun-Kun Wardana (nomor urut 2), dan Pramono Anung-Rano Karno (nomor urut 3), dengan tema yang diangkat adalah sumber daya manusia dan transformasi Jakarta sebagai kota global.
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Mengapa Pilkada DKI 2017 menarik perhatian? Pilkada DKI 2017 menjadi salah satu pemilihan kepala daerah yang menarik perhatian. Saat itu, pemilihan diisi oleh calon-calon kuat seperti Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
"Bukan berarti kita rencanakan 37 harus 37 jadi UU. Tidak harus begitu, ada juga yang memang harus ditolak dari UU usulan itu. Saya kira ada beberapa berpotensi dan revisi yang memang harus ditolak," terang dia.
Lanjut dia, RUU KUHP diprediksi bakal lama pembahasannya. Bahkan, pembahasan itu bisa molor sampai tahun depan.
"Ini pendapat pribadi saya, kalau mau realistis, apalagi kalau ngomong RUU KUHP kan pasti akan memakan waktu. Bisa saja meleset dari tahun ini, karena itu dari tahun 67," pungkas dia.
Diketahui, DPR baru mensahkan 4 RUU menjadi UU. Di antaranya UU MD3, UU KPK, UU Pemda dan UU Pilkada.
(mdk/siw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
RUU tersebut masih di tahap pembicaraan tingkat satu yang pembahasannya masih dilakukan oleh komisi-komisi terkait.
Baca Selengkapnya
Puan memaparkan, DPR bersama Pemerintah dalam masa sidang 2023-2024 telah berhasil menyelesaikan 63 judul Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang.
Baca Selengkapnya
Memasuki akhir periode DPR mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Baca Selengkapnya
Maka dalam membentuk Undang-Undang, harus dilakukan meaningful participation.
Baca Selengkapnya
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fraksi NasDem Rachmat Gobel.
Baca Selengkapnya
Menurut Puan, DPR akan melanjutkan pembahasan 19 RUU yang saat ini masih berada dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Baca Selengkapnya
DPR menyetujui RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU inisiatif DPR.
Baca Selengkapnya
Puan menjelaskan DPR telah menjalankan transformasi dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut DPR RI Periode 2019-2024 telah mengesahkan 225 RUU menjadi undang-undang.
Baca Selengkapnya
Dari taget 39 RUU Progelnas, DPR hanya dapat merampungkan 23.
Baca Selengkapnya
Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca Selengkapnya
Pemerintahan mendatang, kata Achmad Baidowi, bisa menambah atau mengurangi jumlah kementerian tergantung pada kebutuhan politik dan kebijakan presiden.
Baca Selengkapnya