Fitra ungkap anggaran DPR untuk parfum ruangan Rp 2,6 miliar
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Soetjipto menegaskan bahwa banyak bagian dari postur anggaran DPR RI yang tak masuk akal. Misalnya saja untuk pengharum ruangan DPR menghabiskan anggaran Rp 2.625.250.000 setiap tahunnya.
"Anggarannya mencapai 2.625.250.000. jika dihitung secara detail di Gedung DPR terdiri dari alat pengharum ruangan sebanyak 1.110 unit (tidak diganti setiap bulan, alat pengharum urinoir sebanyak 385 unit (tidak diganti setiap bulan, tisu dan tempatnya sebanyak 242 unit, cairan pembersih dudukan kloset sebanyak 112 unit, pewangi acara pidato negara empat kali dalam setahun, tempat sampah pembalut wanita sebanyak 164 unit . Maka setiap bulan pengeluarannya sebesar 218.770.834," ujar Yenny dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/1).
Selain itu anggaran lain yang tak masuk akal ialah pembangunan Gedung, Alun-Alun Demokrasi dan Klinik. Dalam Anggaran DPR tahun 2016 ini, terdapat anggaran yang tidak wajar yaitu untuk pembangunan gedung DPR Senilai Rp 480.162.750.000.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa DPR nilai efek jera belum optimal? 'Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,' jelasnya.
-
Mengapa PR matematika dianggap tidak tepat? Menurut sebuah penelitian baru, memberikan pekerjaan rumah (PR) matematika kepada siswa kadang-kadang bisa lebih merugikan daripada menguntungkan – terutama ketika tugas-tugas dalam pekerjaan tersebut terlalu rumit untuk diselesaikan anak-anak bahkan dengan bantuan orang tua mereka.
-
Siapa yang menyatakan bahwa tempat rekapitulasi tidak sesuai? 'Iya tempatnya tidak sesuai dengan luas yang kami butuhkan kemudian letaknya di lantai 4 tanpa lift,' ujar Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi DKI Jakarta Nelvia Gustina saat dikonfirmasi, Selasa (5/12).
-
Kenapa ERP di Jakarta terhambat? 'ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders,' kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Siapa yang mempertanyakan Tapera di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya:
"Manajemen Konstruksi Pembangunan gedung dan Poliklinik Rp 10.046.400.000. Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Alun-Alun Demokrasi Rp 68.719.650.000. Perencanaan Konstruksi Pembangunan Alun-alun Demokrasi Rp. 9.151.950.000. Manajemen Konstruksi pembangunan Alun Alun Demokrasi Rp. 1.748.600.000," tuturnya.
Jika ditotal maka untuk proyek pembangunan Komplek Mewah pada tahun ini mencapai Rp. 570 M. Namun itu akan selalu bertambah tahun depan dengan mekanisme anggaran secara Multiyear hingga 2019.
"Perlu diketahui, hingga saat ini belum ada dokumen perencanaan dan dokumen pendukung lainya. Namun kengototan dan kegigihan elit DPR berhasil menaklukkan Pemerintah untuk menyetujui proyek ajaib ini," ungkapnya.
Sedangkan terkait Rumah Jabatan Anggota di RJA Ulujami dan RJA Kalibata. Berdasarkan RUP, terkait pengadaan RJA terdiri dari kelengkapan sarana ruang keluarga, ruang kerja, ruang tamu, ruang makan, ruang kamar utama dan ruang kamar anak. Total jumlah RUP mencapai Rp. 106.144.933.000. Dalam RUP tersebut tidak dirinci peruntukannya.
"Total RJA DPR-RI berjumlah 556 rumah yang terbagi di dua tempat. Rinciannya, RJA Kalibata berjumlah 505 rumah dan RJA Ulujami berjumlah 51 rumah. Setiap rumah memiliki tipe yang seragam baik design dan ukuran bangunannya, yang terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, 1 kamar utama, 3 kamar tidur anak, 4 kamar mandi, 1 kamar pembantu dan 1 ruang kerja," bebernya.
Kemudian pengadaan kelengkapan kamar utama dan kamar anak. Jika melihat anggaran yang dikeluarkan setiap rumah mendapatkan anggaran Rp 52.451.439. Jika dilihat dari jumlah ruangan kamar, maka Rp 52.451.439.
Selain itu dalam ruang kerja tersebut terdapat beberapa dua lemari buku dan berkas, satu meja kerja dan kursi kerja. Alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp 7.268.446.000. Sedangkan Kelengkapan ruang keluarga terdiri dari meja TV, meja dan sofa panjang plus bantal sofa. alokasi anggarannya sebesar Rp 13.108.000.000.
Terkait ruang makan, terdiri dari 1 meja maka, kursi makan yang berjumlah 6 buah, lemari, dan meja wastafel. Alokasi dana di anggarannya Rp 8.093.271.000.
Hal yang tak kalah mengagetkan ialah anggaran pemeliharaan rusa, perawatan medis rusa, dan biaya makan rusa rencana anggarannya Rp 599.234.000 pertahun.
"Untuk merawat 58 rusa tersebut maka dipekerjakan tiga orang pegawai perawat rusa. Tiga orang tersebut mendapat gaji masing-masing sebesar RP 3.000.000 perbulan. Artinya biaya pakan dan perawatan medis rusa rencana alokasinya Rp 419.234.000. Adapun takaran makanannya adalah dua ember besar ubi jalar, dua ember besar wortel, satu ember sedang kangkung dan lima karung rumput yang diberikan 2 kali dalam sehari," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rieke meminta Indofarma membenahi terlebih dahulu internal perusahaan tersebut.
Baca SelengkapnyaMasalah tersebut muncul, karena perusahaan mengalami kerugian mencapai Rp459 miliar.
Baca SelengkapnyaLembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra, Nuroji curiga anggaran tersebut hanya dipakai untuk rapat.
Baca SelengkapnyaDPR melihat anggaran yang diajukan Komnas HAM sangat kecil, dibandingkan pengajuan anggaran pembangunan satu kantor Polsek yaitu Rp50 Miliar
Baca SelengkapnyaDidapati dana Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk manfaat rakyat.
Baca SelengkapnyaKomisi VI DPR menggelar rapat dengan sejumlah perusahaan BUMN terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Baca SelengkapnyaPerubahan gaya hidup tersebut lantaran mendapatkan kucuran anggaran Pemilu sebesar Rp56 triliun.
Baca SelengkapnyaIndra tidak menjelaskan detail ketika ditanya tentang temuan sejumlah bukti elektronik oleh KPK
Baca SelengkapnyaMA mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp3 triliun lebih untuk tahun anggaran 2025.
Baca SelengkapnyaDia pun mengatakan bahwa ketidaktepatan alokasi anggaran menjadi alasan kenaikan UKT perkuliahan yang sempat menjadi polemik beberapa waktu lalu.
Baca SelengkapnyaDia menolak keras adanya rencana penambahan program pensiun
Baca Selengkapnya