Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gantikan Ivan Haz di DPR, wasekjen PPP akan ikut mekanisme UU MD3

Gantikan Ivan Haz di DPR, wasekjen PPP akan ikut mekanisme UU MD3 Simpatisan jaga Kantor PPP. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Anggota komisi IV Fraksi PPP DPR Fanny Safriansyah alias Ivan Haz resmi dipecat dari DPR. Keputusan itu diambil setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menilai Ivan Haz terbukti melakukan penganiayaan terhadap pembantu rumah tangganya berinisial ‎T.

Wasekjen PPP ‎Ahmad Baidowi ‎dipersiapkan menggantikan Ivan Haz. Namun Baidowi mengaku belum bisa memastikan bakal ditugaskan di komisi mana.

"Lihat saja nanti. Iya pasti ada perombakan fraksi (lagi)," kata Baidowi di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Minggu (5/6).

Orang lain juga bertanya?

‎Baidowi menjelaskan proses penggantian Ivan Haz akan berjalan sesuai UU MD3 dan tata tertib DPR. Pihaknya akan menunggu keputusan dari KPU terlebih dulu.

"Kita serahkan ke mekanisme partai dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ada jeda waktu maksimal dan minimal pengajuan," ujarnya.

Dia menambahkan, sejauh ini partainya sulit membuka komunikasi dengan Ivan Haz. Namun, Sekjen PPP Arsul Sani dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy berencana menemui Ivan Haz, besok, Senin (6/6).

"Belum. Kita belum bisa berkomunikasi, kita terhalang. Tapi besok ada yang ke sana," tuturnya.

‎Sebelumnya Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati mengakui partainya telah menyiapkan nama calon anggota DPR pengganti ‎Ivan Haz. Dia mengakui Baidowi merupakan calon anggota legislatif ‎PPP peraih suara terbanyak setelah Ivan Haz di daerah pemilihan Jawa Timur XI.

"Memang berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), suara terbanyak di bawahnya adalah saudara Ahmad Baidowi‎," kata Reni‎. (mdk/noe)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sudah Komunikasi dengan Para Pimpinan Parpol Lain, Said Abdullah PDIP Tegaskan Tak Akan Ada Revisi UU MD3
Sudah Komunikasi dengan Para Pimpinan Parpol Lain, Said Abdullah PDIP Tegaskan Tak Akan Ada Revisi UU MD3

Said menyatakan bahwa para pimpinan partai politik sepakat tidak akan ada revisi UU MD3.

Baca Selengkapnya
PDIP: Insya Allah Kalau Tidak Ada Halangan, Mbak Puan Maharani Kedua Kalinya Pimpin DPR
PDIP: Insya Allah Kalau Tidak Ada Halangan, Mbak Puan Maharani Kedua Kalinya Pimpin DPR

Selain itu, untuk posisi pimpinan DPR RI lainnya masih ada nama yang memang sebelumnya juga menjabat sebagai pimpinan di parlemen tersebut.

Baca Selengkapnya
PDIP Yakin Revisi UU MD3 Tak Dibahas hingga Pelantikan Anggota DPR: Kami Punya Pengalaman Buruk
PDIP Yakin Revisi UU MD3 Tak Dibahas hingga Pelantikan Anggota DPR: Kami Punya Pengalaman Buruk

Said Abdullah menegaskan, tidak akan ada pembahasan revisi Undang-Undang MD3 hingga pelantikan anggota DPR.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Sebut Usulan Revisi UU MD3 dari Said Abdullah PDIP
Pimpinan DPR Sebut Usulan Revisi UU MD3 dari Said Abdullah PDIP

Dasco pun menyebut, dikhawatirkan revisi UU MD3 dapat menimbulkam dampak negatif.

Baca Selengkapnya
Respons PKB Soal Kabar Perppu MD3: Kalau Genting Bisa
Respons PKB Soal Kabar Perppu MD3: Kalau Genting Bisa

PKB menilai hal itu bisa saja terjadi jika adanya kedaruratan dan kegentingan.

Baca Selengkapnya
PDIP: Kalau Tak Ada Halangan, Puan Kembali jadi Ketua DPR
PDIP: Kalau Tak Ada Halangan, Puan Kembali jadi Ketua DPR

Sesuai Undang-Undang MD3, PDIP akan kembali berhak atas jabatan kursi Ketua DPR RI periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani: Pemenang Pileg yang Harusnya Berhak jadi Ketua DPR
Puan Maharani: Pemenang Pileg yang Harusnya Berhak jadi Ketua DPR

Saat disinggung soal kabar akan ada Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), Puan mengaku belum mendengar.

Baca Selengkapnya
Eriko Sotarduga Tegaskan Berdasarkan UU MD3 PDIP Jadi Ketua DPR RI
Eriko Sotarduga Tegaskan Berdasarkan UU MD3 PDIP Jadi Ketua DPR RI

Terkait dengan siapa yang akan mengisi kursi pimpinan tersebut, nantinya akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR soal Putusan MK:  Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku
Baleg DPR soal Putusan MK: Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku

DPR akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) dalam rapat paripurna, Kamis (22/8).

Baca Selengkapnya
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.

Baca Selengkapnya
Andi Arief Jadi Komisaris PLN, Demokrat Akan Tunjuk Kepala Bappilu Baru
Andi Arief Jadi Komisaris PLN, Demokrat Akan Tunjuk Kepala Bappilu Baru

Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyatakan akan ada kader yang melanjutkan tugas Andi Arief di Bappilu Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya
Wasekjen PKB Dukung Partai Pemenang Pemilu 2024 jadi Ketua DPR RI
Wasekjen PKB Dukung Partai Pemenang Pemilu 2024 jadi Ketua DPR RI

Wasekjen PKB Dukung Partai Pemenang Pemilu 2024 jadi Ketua DPR RI

Baca Selengkapnya