Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gerindra Sempat Ragukan Independensi Dewan Pengawas KPK

Gerindra Sempat Ragukan Independensi Dewan Pengawas KPK Pelantikan Dewan Pengawas KPK. ©2019 Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Politikus Gerindra Hendarsam Marantoko sempat meragukan independensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK). Keraguan lantaran Dewas harus dipilih secara langsung oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Hendarsam menilai pemilihan Dewas KPK oleh Jokowi dapat menimbulkan konflik kepentingan.

"Memang saya pribadi bertanya-tanya juga kenapa? Catatan kita bahwa salah satunya Dewas jangan dipilih oleh eksekutif, dalam hal ini Presiden. Karena ini terkait dengan masalah conflict of interest," ujar Hendarsam dalam diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12).

Orang lain juga bertanya?

Saat ke lima nama Dewan Pengawas muncul dan dilantik bersamaan dengan pimpinan KPK periode 2019-2023, keraguan Hendarsam mereda. Sebab, komposisi Dewan Pengawas diisi sosok yang memiliki rekam jejak baik serta mempunyai integritas dan kredibilitas.

Dia menyebut mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar, Albertina Ho, dan mantan Komisioner KPK Tumpak Hatorangan Panggabean memiliki rekam jejak baik dalam pemberantasan korupsi.

"Tapi saya melihatnya secara pribadi ketika melihat lima profil yang ditunjuk. Pada saat ini keraguan itu untuk sementara sirna. Jadi saya harus berpikiran baik bahwa ke lima figur yang ditunjuk itu mempunyai integritas dan kredibilitas lebih dari cukup saya rasa," ucap Hendarsam.

Di sisi lain, Hendarsam mengakui keberadaan Dewan Pengawas dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Hal ini lantaran banyaknya narasi dugaan pelemahan agenda pemberantasan korupsi ke depan.

"Tapi memang semua institusi atau lembaga memang harus ada pengawasnya, itu merupakan khittah. Apakah perlu atau tidak? Itu perlu dan memang kita enggak bisa memungkiri ada suara-suara yang sedikit minor, terkait dengan masalah penegakan hukum dilakukan KPK," kata dia.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6.com

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sekjen Gerindra Kaget Dengar Kabar AHY akan Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN Besok
Sekjen Gerindra Kaget Dengar Kabar AHY akan Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN Besok

Gerindra menyambut baik apa yang sudah diputuskan Presiden Jokowi dalam mengangkat siapapun menjadi menteri.

Baca Selengkapnya
Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi
Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi

Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.

Baca Selengkapnya
Gerindra Tegaskan Hubungan Prabowo dan Jokowi Baik-Baik Saja: Satu hari Bisa Dua Kali Ketemu
Gerindra Tegaskan Hubungan Prabowo dan Jokowi Baik-Baik Saja: Satu hari Bisa Dua Kali Ketemu

Prabowo pun meminta Presiden Jokowi untuk hadir dalam penutupan Rapimnas Gerindra.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pimpinan KPK 'Curhat' Sulit Bertemu Jokowi, Istana Jelaskan Alasannya
Pimpinan KPK 'Curhat' Sulit Bertemu Jokowi, Istana Jelaskan Alasannya

Presiden Jokowi terbuka untuk bertemu dengan siapa saja. Namun, Jokowi ingin menghormati KPK sebagai institusi yang independen.

Baca Selengkapnya
Perdana Hadiri Rapimnas Gerindra, Jokowi: Saya Senang, Gembira Banget
Perdana Hadiri Rapimnas Gerindra, Jokowi: Saya Senang, Gembira Banget

Jokowi memuji sosok Prabowo Subianto yang mampu membawa Partai Gerindra menjadi partai yang mengalami pertumbuhan sangat pesat.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi
Jelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi

Saat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Fraksi Gerindra Kritik Putusan Ambang Batas Pilkada: Hak Kita Susun UU Dibegal MK
Fraksi Gerindra Kritik Putusan Ambang Batas Pilkada: Hak Kita Susun UU Dibegal MK

Gerindra menyebut MK berupaya membegal hak DPR sebagai pembuat Undang-Undang.

Baca Selengkapnya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya