Golkar: Perppu Ormas jadi UU, Pancasila dan NKRI semakin kokoh
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Pembubaran Ormas. Perppu disahkan melalui mekanisme voting di paripurna DPR, karena Gerindra, PAN dan PKS menolak disahkan aturan baru tersebut.
Ketua DPR, Setya Novanto menyambut keputusan itu dengan penuh syukur. Meski dia mengakui, sempat terjadi dinamika di dalam paripurna tadi.
"Walaupun proses pembahasannya dalam Rapat Paripurna sempat berlangsung dengan alot, namun akhirnya dapat diambil keputusan secara bulat Perppu Ormas sah menjadi Undang-Undang," kata Novanto dalam siaran persnya, Selasa (24/10).
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Kenapa Golkar unggul dibanding Gerindra dan PDIP? 'Itu sebabnya Golkar menjadi satu-satunya partai di parlemen yang jumlah kursinya lebih banyak dibanding rival yang miliki suara lebih besar. Pada 2019 lalu kalahkan Gerindra dan sekarang potensial kalahkan PDIP,' tutur Dedi.
-
Dimana Partai Golkar berkontribusi di pemerintahan? Per hari ini Partai Golkar melalui Ketua Umumnya Airlangga Hartarto terus berkontribusi penting di pemerintahan sebagai Menko Perekonomian untuk terus menguatkan ekonomi dan iklim investasi di Indonesia.
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
Bagi Novanto, perbedaan pandangan terkait dengan Perppu Ormas itu merupakan dinamika biasa dalam berdemokrasi. Dia menjamin, Perppu Ormas punya maksud untuk menjaga Pancasila dan NKRI lebih kokoh, sekalipun dengan pihak yang menolaknya.
"Saya bisa memahami perbedaan pandangan tersebut. Namun, secara substansi sikap yang berbeda tersebut tujuannya sama, yaitu bagaimana kualitas demokrasi dalam bingkai dasar negara Pancasila dan NKRI akan lebih kokoh," ujar ketua umum Partai Golkar ini.
Novanto berharap, dengan disahkan Perppu menjadi Undang-Undang ini semakin memperkuat organisasi kemasyarakatan untuk dapat berkontribusi terhadap pembangunan dengan landasan ideologi Pancasila.
"Dengan disahkannya Perppu Ormas menjadi Undang-Undang maka saya sangat yakin bahwa Pancasila dan kedaulatan Negara Republik Indonesia (NKRI) akan semakin kokoh," katanya menambahkan.
"Sebagai Ketua Umum Golkar, saya juga mengapresiasi kepada Pimpinan dan segenap Anggota Fraksi Partai Golkar, terutama yang berada di Komisi II yang telah bekerja secara sungguh-sungguh memperjuangkan pembahasan Perppu ini menjadi UU," katanya.
Novanto menyatakan, dari sejak dikeluarkannya Perppu ini oleh Presiden Jokowi, Partai Golkar selalu paling terdepan untuk mengawal pembahasan Perppu Ormas ini. Menurut Novanto, ideologi Pancasila yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan komitmen Partai Golkar untuk terus menjaga dan membelanya.
"Partai Golkar lahir untuk membela dan menjadi benteng Pancasila," tegas Novanto.
Novanto meminta kepada seluruh komponen bangsa untuk menghormati dan mentaati Undang-Undang Ormas ini. "Kita bangun kebersamaan dan kekeluargaan kembali sebagai bangsa dengan semangat Pancasila sebagai dasar ideologi kita. Rumah Pancasila kita harus terus kita perkokoh dengan ormas-ormas yang berkontribusi bagi pembangunan nasional kita," pungkas Novanto. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.
Baca SelengkapnyaMenkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.
Baca SelengkapnyaFraksi PKS menjadi satu-satunya partainya yang menolak revisi UU IKN.
Baca SelengkapnyaPKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca Selengkapnya"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca SelengkapnyaGerindra menyebut MK berupaya membegal hak DPR sebagai pembuat Undang-Undang.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK
Baca SelengkapnyaDPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaDPR akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) dalam rapat paripurna, Kamis (22/8).
Baca SelengkapnyaBaleg DPR berdalih putusan MK justru akan diakomodir di RUU Pilkada tersebut.
Baca Selengkapnya