Golkar Sindir PDIP: Jangan Gabung Koalisi Besar Belakangan Tapi Ingin Menguasai
Merdeka.com - Partai Golkar mengingatkan PDI Perjuangan ada aturan main bila ingin bergabung dengan koalisi besar yang digagas partai pro pemerintah. Meski prinsipnya, Golkar terbuka dengan kehadiran PDIP.
"Prinsipnya kita terbuka, hanya saja kita pastikan bahwa kalau terbuka tentu harus ikut dalam aturan main di koalisi besar," ujar Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (12/4).
Ace mengatakan, pembentukan koalisi besar harus dibicarakan bersama. Dia tidak ingin ada partai hadir belakangan, lalu ingin menguasai.
-
Kenapa Golkar harus konsolidasi? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,“ katanya.
-
Apa itu koalisi dalam politik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah 'koalisi' memiliki arti kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh suara dalam parlemen.
-
Kenapa Golkar ingin solid? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Bagaimana Golkar dapat mengonsolidasikan suara? “Rata-rata kami mempunyai 5 juta kader, jadi kalau dikalikan 10 saja, bisa menghitung, paling tidak ada 50 juta suara yang bisa kami konsolidasikan dari Hasta Karya ini,“ Diketahui, Partai Golkar memiliki sepuluh ormas.
-
Kenapa koalisi penting dalam pemilu? Koalisi dibentuk oleh beberapa partai agar dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang berbunyi, “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya“.
"Jangan sampai nanti misalnya koalisi sudah dibangun tapi belakangan ingin menguasai. Tentu itu yang harus dihindari," ujar wakil ketua Komisi VIII DPR RI ini.
Maka itu, Golkar menekankan pentingnya untuk membangun kesepahaman lebih dahulu. Bukan saling memberikan syarat seperti soal jatah calon presiden dan calon wakil presiden.
"Ya makanya yang terpenting adalah membangun sebuah pemahaman yang sama," ujar Ace.
Sementara itu, PDI Perjuangan memastikan tidak akan memberikan syarat calon presiden bila bergabung dengan koalisi besar partai pro pemerintah. PDIP menginginkan ada pertemuan lebih dahulu dengan lima pimpinan partai politik koalisi besar.
“Enggak ada syarat-syaratan. Duduk dulu lah. Bangsa ini mau ke mana ke depan, karena seakan-akan PDIP sombong karena belum apa-apa bicara syarat. Kami tidak seperti itu," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/4).
PDIP menginginkan ada pertemuan bersama untuk membahas rencana koalisi. Salah satu yang perlu dibahas adalah kelanjutan kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
"Duduk saja dulu, 5 tahun ke depan mau seperti apa, ayo yang sudah baik dilakukan oleh bapak presiden Jokowi kita lanjutkan. Tapi kita harus jauh juga, tantangannya ke depan pasti berbeda," ujarnya.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, pengusungan pasangan tersebut berdasarkan adanya kebijakan dari masing-masing partai.
Baca SelengkapnyaTerkait niat maju di pilkada, Koster mengaku sudah berkomunikasi dengan partai lain untuk dirinya untuk membangun koalisi.
Baca SelengkapnyaAce Hasan Syadzil mengatakan siapapun berhak untuk mendirikan partai politik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP kemungkinan akan berkoalisi dengan Partai Golkar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Banten.
Baca SelengkapnyaKetua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengaku sepakat jika Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjadi penasihat presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, Golkar mengaku tak mengetahui siapa partai politik yang akan bergabung dengan KIM.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah mengatakan keputusan berkoalisi dengan Golkar di Banten merupakan hal biasa.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar menghormati keputusan Airin Rachmi Diany tetap maju Pilkada Banten 2024 dari PDI Perjuangan (PDIP)
Baca SelengkapnyaPartai Golkar menyatakan mendukung KDM di Pilgub Jabar tahun ini.
Baca Selengkapnya