Ini Nama-nama yang Disebut Masuk Bursa Pemilihan Ketum PPP
Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) segera menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 14-16 Desember 2019 mendatang. Dalam. Mukernas itu PPP akan memilih ketua umum.
Sudah ada beberapa nama yang disiapkan untuk maju dalam pemilihan ketua umum. Mulai dari Suharso Monoarfa, Arsul Sani, Akhmad Muqowam, Amir Uskara dan Margiono.
"Kalau pun yang ada saat ini kan ada beberapa yang disebut di antaranya pelaksana tugas ketum, Mardiono, Arsul Sani, Muqowam, ada juga ketua fraksi PPP Amir Uskara waketum itu yang disebut punya peluang maju sebagai ketum PPP," kata Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (19/11).
-
Kapan PPS Pilkada 2024 melaksanakan tugas? Panitia Pemungutan Suara (PPS) memainkan peran krusial dalam pelaksanaan Pilkada 2024 sebagai salah satu elemen utama dalam sistem pemilihan umum di tingkat desa atau kelurahan.
-
Kapan masa kerja PPS Pilkada 2024? Menurut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 475 tahun 2024, masa kerja PPS Pilkada 2024 berlangsung selama 8 bulan dimulai sejak 26 Mei 2024 yang menandakan komitmen mereka dalam mendukung jalannya proses pemilihan kepala daerah masing-masing.
-
Kapan masa kerja PPS Pilkada 2024 dimulai? Dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 tahun 2024, disebutkan bahwa masa kerja PPS Pilkada 2024 adalah selama 8 bulan, yang dimulai dari tanggal 26 Mei 2024.
-
Kapan Golkar akan mengadakan Munas? Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ramai menjadi perbincangan, terlebih soal rencana musyawarah nasional (Munas) partai tersebut akhir tahun ini.
-
Kapan PPS Pilkada 2024 mulai bekerja? Menurut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 475 tahun 2024, masa kerja PPS Pilkada 2024 berlangsung selama 8 bulan.
Baidowi mengatakan pemilihan bisa saja dilakukan secara musyawarah mufakat. Namun jika tidak bisa mencapai kesepakatan maka akan ditempuh mekanisme voting.
"Prinsip pemilihan itu satu musyawarah mufakat, kalau tidak tercapai lalu pemilihan kalau lihat spiritnya sepertinya musyawarah mufakat bisa jadi salah satu opsi, tapi tidak menutup opsi lain karena sama-sama legal dan konstitusional," ungkapnya.
Tak Ada Dualisme di PPP
Menjelang Mukernas, Baidowi memastikan tak ada dualisme di internal PPP. Pasalnya, kader PPP menyadari selama lima tahun ini energi habis hanya untuk mengurus masalah internal.
"Belakangan mulai sadar, hikmahnya dari merosot suara PPP semua jadi terkejut bahwa kalau masih begini terus PPP akan tenggelam. Maka kemudian timbul kesadaran bersama semua elemen partai harus bersama-sama menyelamatkan partai ini," ucapnya.
"Kami luruskan bahwa kepengurusan PPP satu, tidak ada yg lain. Tidak ada siapa pun selain yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM," kata Baidowi.
Baidowi mengingatkan bahwa dualisme di PPP sudah berakhir saat Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Romahurmuziy melalui putusan PK Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 pada 12 Juni 2017.
Adanya keputusan tersebut, menurut Baidowi, menganulir putusan kasasi nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang memenangkan PPP kubu Djan Faridz.
"Tidak ada dualisme, sudah selesai," tegas dia.
Diketahui, Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta Humphrey R Jemat dan Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa memberi sinyal akan bersatu kembali. Sinyal ini terlihat saat pertemuan di kediaman Hamzah Haz beberapa hari lalu.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usulan ini bila tetapkan, bisa diterapkan pada penyelenggaraan Muktamar PPP mendatang.
Baca SelengkapnyaRapimnas ini merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaPPP bakal menjadwalkan muktamar lebih awal dari Waktu yang ditentukan
Baca SelengkapnyaNantinya dalam muktamar akan ditentukan pengurus baru partai berlambang Ka'bah tersebut.
Baca SelengkapnyaRapimnas ini juga merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaSejumlah nama santer mencuat sebagai calon ketum PPP jelang muktamar.
Baca SelengkapnyaPPP tidak boleh menjadi layaknya tanah dan bangunan wakaf yang tidak boleh direhab atau diperbaiki.
Baca SelengkapnyaDPW Bali mendukung keputusan politik Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono yang bergabung dengan KIM.
Baca SelengkapnyaDikomandoi Sandiaga, PPP Tawarkan Sederet Program Ini ke Rakyat jelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaKeputusan ini dalam rangka menjalankan amanat AD/ART partai.
Baca SelengkapnyaPKB pun menginginkan pemerintah mengalokasikan dana abadi untuk partai politik.
Baca SelengkapnyaPKB mempunyai syarat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bisa menjadi calon presiden atau calon wakil presiden.
Baca Selengkapnya