Jokowi bisa kalah kalau salah pilih Cawapres
Merdeka.com - Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali menilai Joko Widodo harus benar-benar tepat dalam memilih cawapres. Terlebih situasi politik saat ini terbilang rumit lantaran mengarah dua pasang atau satu pasang saja.
"Ini suatu yang tidak gampang. Saya saja enggak gampang menebaknya. Terutama karena begini, persaingan itu dibuat begitu terbatas, jadi orang seakan-akan sedang mengarah ke dua calon ya satu saja. Jadi ini demikian rumit," kata Effendi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/4).
Dia menyebut elektabilitas Jokowi tidak setinggi mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebagai calon presiden atau capres petahana saat Pilpres 2009. SBY kala itu, lanjut dia, memiliki elektabilitas di atas 60-70 persen sehingga sangat mudah dipasangkan dengan siapa saja.
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang disebut Jokowi sebagai sosok yang keliru? “Karena ia percaya sumber daya planet bumi terbatas. Akan tetapi, ternyata Thanos keliru.“
-
Bagaimana pengaruh Jokowi terhadap Pilgub Jateng? Responden yang puas dengan kinerja presiden Jokowi mendukung Kaesang dengan 33,8 persen. Di posisi kedua Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi 29,1 persen dan diposisi ketiga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul 14,8 persen.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Makanya disebut Pak SBY pasangan sama sandal jepit saja pasti menang. Jadi kalau sekarang mengatakan elektabilitasnya tinggi, saya enggak percaya. Buktinya masih gugup-gugup, psikologisnya berbeda saat Pak SBY maju di periode kedua," papar dia.
Effendi juga menyebut bila Jokowi salah memilih pendamping di kontestasi ini, kemungkinan kalah bisa terjadi.
"Iya sama, kalau dua pasang (Jokowi atau pun Prabowo) kalau dia salah memilih akan sulit," jelas Effendi.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
saat mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Wakil Presiden pada pemerintahan 2004 hingga 2009, JK cenderung berselisih paham dengan SBY.
Baca SelengkapnyaYusril pun membandingkan pasangan calon lain yang juga didukung oleh tokoh-tokoh berpengaruh lain.
Baca SelengkapnyaPasangan Ganjar-Mahfud kini berada juru kunci dengan elektabilitas 15,3 persen.
Baca SelengkapnyaCak Imin pun optimistis Ridwan Kamil dan Ahmad Luthfi akan menang, usai Jokowi menyatakan dukungan dan turun kampanye.
Baca SelengkapnyaGerindra merespons soal elektabilitas Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta masih kalah dari Anies
Baca SelengkapnyaKejutan hasil survei Litbang Kompas membuat Pilpres 2024 semakin seru, sehari jelang debat perdana pada 12 Desember 2023.
Baca SelengkapnyaSetelah terpilihnya Jokowi menjadi orang nomor satu di Indonesia, lalu mengajak Prabowo ke dalam susunan kabinet.
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator Politik mencatat elektabilitas pasangan calon Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan paling tinggi di antara paslon lain dengan perolehan 71,5 persen.
Baca SelengkapnyaSaat disinggung banyaknya masyarakat Jawa Tengah yang masih bimbang, Jokowi minta kedua calon agar bisa meyakinkan
Baca SelengkapnyaAher yakin dalam waktu beberapa pekan ke depan, elektabilitas Syaikhu dan Ilham Habibie akan naik.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto dinilai mendapatkan ‘Jokowi Effect’ yang membuat elektabilitasnya kian tinggi jelang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKeresahan Presiden Jokowi itu dikatakan Yusril saat diskusi dengannya terkait gugatan batas usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnya