Jokowi Didesak Minta Maaf Karena Keluarkan Data Bodong di Debat Capres

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mendesak capres petahana Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta maaf karena telah menyebut data yang salah saat debat antar capres 17 Februari lalu. Kata dia, kesalahan itu tidak wajar untuk dilakukan seorang capres petahana.

"Saya kira Pak Jokowi harus minta maaf dengan data itu. Karena ini kan disaksikan seluruh rakyat Indonesia, jangan sampai kebohongan itu menjadi sebuah kebiasaan di dalam berbangsa dan bernegara," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/2).

Fadli menilai, Jokowi banyak menyampaikan data bodong saat debat. Penyampaian data bodong itu lanjutnya akan bisa berbahaya bagi masyarakat.

"Kalau seorang paslon yang juga petahana mengeluarkan data bodong dan juga data yang salah, bagaimana kita tidak kaget kebijakan kebijakannya itu banyak yang salah dan banyak yang ngawur. Ini yang perlu kita teliti. Ini kan bagian dari kebohongan publik sebenarnya," ungkapnya.

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini menegaskan, debat adalah forum yang terhormat. Maka yang disampaikan juga harus sebuah kebenaran.

"Rakyat butuh tahu apa itu kebenaran, nah kecuali misalnya dia mempertahankan argumennya. Kalau data yang disampaikan itu adalah data benar, tolong argumentasinya dikeluarkan dong," ucapnya.

Meski begitu, Fadli menegaskan pihaknya belum berencana melaporkan kejadian salah sebut data itu ke Bawaslu. Dia menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut pada BPN.

"Setahu saya belum ada dari BPN untuk mengambil langkah itu," ucapnya.

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf membela capres Joko Widodo yang dinilai menggunakan data yang salah. Wakil Direktur Saksi TKN Achmad Baidowi mengatakan, salah sebut adalah hal yang biasa.

Apalagi dalam debat kedua ditekankan tidak membawa sontekan. Karena itu penggunaan catatan diminimalisir, meski sebetulnya diperbolehkan.

"Ya karena semalam sifatnya bukan hafalan begitu," kata politisi PPP itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/2).