Kasus Setya dkk, MKD akan minta keterangan Kemlu dan Dubes

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengadakan rapat tertutup menindaklanjuti laporan anggota dewan terkait kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dan anggota dewan lainnya dalam kampanye calon presiden Donald Trump di Amerika Serikat.

Wakil Ketua MKD Junimart Girsang mengatakan untuk sementara rapat internal menghasilkan tiga keputusan. Pertama, rapat memutuskan dugaan pelanggaran kode etik Setya Novanto di Amerika Serikat sebagai perkara tanpa pengaduan.

"Kedua, MKD telah menindaklanjuti dengan membentuk tim dibantu tenaga ahli. Ketiga, MKD wajib merahasiakan materi perkara," kata Junimart sesuai rapat di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (14/9).

Orang lain juga bertanya?

Junimart mengatakan untuk proses penyelidikan saat ini telah sampai pemeriksaan surat dari Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dan Sekretaris Jenderal DPR terkait perjalanan Setya dan anggota dewan lain ke Amerika.

"Saat ini kami sedang menyelidiki surat tersebut yang isinya ada 7 delegasi anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2015. Acara tersebut seharusnya selesai tanggal 3 September dan harus sudah di Indonesia 4 September," ungkapnya.

Sedangkan untuk laporan anggota dewan tentang pelanggaran yang dilakukan Setya akan dilakukan kroscek terlebih dahulu sebagai materi dalam acara saksi.

"Perkara dengan aduan akan tetap kami akomodir. Para pengadu akan dimasukkan dalam acara saksi. Dan bukti yang diajukan sudah kami verifikasi, kami tidak bisa buka itu, hanya masukan bagi kami," terangnya.

Untuk memperkuat penyelidikan tersebut, kata Junimart, MKD akan memanggil semua pihak yang terkait dalam perjalan dinas Setya ke Amerika. Pemanggilan tersebut dilakukan setelah Setya dengan yang lainnya melakukan klarifikasi atas kepergian mereka ke negeri Paman Sam itu.

"Dalam verifikasi bukti-bukti, kami akan panggil pihak Kemlu, Dubes New York, ketua BKSAP, Sekjen DPR serta orang lain yang relevan dipanggil. Tapi yang pasti 7 delegasi kami klarifikasi dulu terkait informasi yang beredar di masyarakat," pungkasnya.

(mdk/bal)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP

Rumah Dinas DPR Duduk Perkara Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR Senilai Rp120 Miliar Diduga Berbuntut Penggeledahan KPK

Dugaan korupsi dalam proyek rumah dinas tersebut merugikan negara puluhan miliar.

Baca Selengkapnya

hasto kpk Usai Hasto Kristiyanto, Giliran Wasekjen PDIP Adhi Dharmo Dipanggil KPK Sebagai Saksi Kasus Korupsi DJKA

Adhi Dharmo diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pada lingkungan Direktorat Jendral Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan di Gedung Merah Putih.

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Hakim Konstitusi Saldi Isra, Manahan Sitompul dan Suhartoyo Diperiksa MKMK Hari Ini

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic, dan Guntur Hamzah akan diperiksa pada Kamis (2/11).

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah

KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.

Baca Selengkapnya