Kata pengamat, kesalahan Jokowi ini bisa picu konflik di Pemilu 2019

Merdeka.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Arif Susanto mengatakan, kontestasi Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019 berpeluang terjadi konflik di masyarakat. Arif menganalisa, peluang konflik terjadi karena beberapa hal.

Pertama, jika elite politik tidak puas dengan pembagian kekuasaan. Dia menyebut ketidakpuasan atas pembagian kekuasaan telah terjadi dalam 3 tahun terakhir, semisal sikap politik dua kaki PAN di pemerintahan dan kubu oposisi.

"Yang terjadi 3 tahun terakhir adalah ketidakpuasan elite atas power sharing yang terjadi," kata kata Arif di D Hotel, Setia Budi, Jakarta Selatan, Selasa (26/12).

Peluang konflik terjadi, kata Arif, jika masyarakat tidak puas dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal ini dipicu karena ekonomi tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Ekonomi cenderung stabil 3 tahun, tapi ada kesenjangan besar. Pertumbuhan tidak diikuti dengan distribusi merata. Lebih parah kalau tidak ada kepuasan pembangunan," tambahnya.

Faktor ketiga yakni jika pemerintah gagal dalam hal penegakan hukum, HAM dan antikorupsi. Dalam konteks ini, Arif menyinggung buruknya kualitas penegakkan hukum di Indonesia. Penyebabnya karena Presiden Joko Widodo mengangkat kepala kementerian atau lembaga dari unsur partai politik.

Contohnya, Yasonna Laoly menjadi Menteri Hukum dan HAM serta M Prasetyo di posisi Jaksa Agung. Laoly merupakan kader PDIP dan Prasetyo berasal dari Partai NasDem.

Arif juga menyoroti soal banyaknya aparatur sipil negara tersangkut kasus korupsi oleh KPK serta janji Jokowi menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu seperti pembunuhan aktivis Munir.

"Kesalahan Jokowi adalah mengangkat Menkum HAM dan Jaksa Agung seorang politikus. Selama itu tidak akan pernah prestasi hukumnya Jokowi bagus. Kalau mau bagi, ganti Jaksa Agung dan Menkum HAM," tegas Arif.

Terakhir, lanjut Arif, peluang konflik besar jika tidak ada institusi sosial di luar politik yang mampu memoderasi politik.

"Agama enggak lupa diseret ke politik. Jadi tidak ada institusi di luar politik yang bisa diharapkan untuk jadi jalan keluar di jalan politik," tukasnya.