Ketua DPR Tolak Wacana Referendum Aceh
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menolak tegas wacana referendum Aceh. Sebab, kata dia, persatuan Indonesia adalah harga mati.
"Menolak secara tegas rencana referendum yang akan dilaksanakan oleh rakyat Aceh mengingat Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdaulat dan NKRI adalah harga mati," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/5).
Bambang pun meminta TNI untuk mengantisipasi isu referendum Aceh. Hal itu, dilakukan untuk memberikan rasa aman di masyarakat hingga tak lagi menimbulkan pergolakan politik.
-
Apa yang dilakukan TNI untuk mencegah pertikaian? Komandan Kompi (Danki) Alpha Mayor Inf Handi Wibowo segera melaksanakan prosedur tetap sebagai pasukan misi perdamaian PBB. Selanjutnya Danki Alpa melaporkan kejadian tersebut kepada Dansatgas dan menyiapkan Quick Reserve Team (QRT) yang berjumlah 23 personel untuk menghadang tank Markava milik Israel guna mencegah terjadinya pertikaian dengan tentara Lebanon.
-
Bagaimana TNI memastikan keamanan Pilkada? Perhatikan tentang situasi terkini, indeks kerawanan pilkada, kemungkinan perkembangan situasi, jumlah personil yang diturunkan hingga langkah-langkah antisipasi,' katanya kepada para Dansat.
-
Siapa yang diimbau TNI-Polri untuk menjaga keamanan? Mereka mengimbau agar warga berpartisipasi aktif dalam kegiatan siskamling.
-
Bagaimana cara mencegah terorisme di Indonesia? Di Hari Peringatan dan Penghargaan Korban terorisme ini, Anda bisa membagikan cara mencegah radikalisme di media sosial. Hal ini penting dilakukan agar tindakan terorisme bisa diminimalisir atau dihilangkan.
-
Kenapa Pemilu di Banyuwangi perlu kondusif? “Silaturahmi ini untuk bersinergi dengan anak muda utamanya para mahasiswa untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menuju pemilu serentak,“ kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
-
Bagaimana DPR RI menjaga perdamaian ASEAN? Terakhir, Puteri juga mengungkapkan parlemen Anggota AIPA dan Parlemen Tiongkok berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama, menjaga perdamaian dan keamanan, mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan, hingga mendukung pembangunan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Selain itu, dia juga meminta para akademisi dan para hukum tata negara untuk menjelaskan kerugian yang ditimbulkan sebagai dampak dari adanya referendum. Sehingga persatuan Indonesia bisa tetap terjaga.
"Sebagai dampak dari adanya referendum, seperti menghilangkan rasa persatuan dan kesatuan sebagaimana dahulu pernah terjadi pada provinsi Timor Timur," ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko melihat, munculnya wacana referendum di Aceh sebagai bentuk kekecewaan pihak-pihak yang tidak menerima kekalahan Pemilu 2019. Sebab wacana tersebut muncul dari Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf.
"Isu itu kan bukan hal yang fundamental, itu hanya emosi saja. Emosi karena tidak menang. Apalagi Partai Aceh tidak menang di sana kan, partainya berkurang kursinya. Sehingga ada emosi," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (31/5).
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan, prajurit TNI dilarang untuk berpolitik.
Baca SelengkapnyaMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan wakil menteri Mendagri Bima Arya melakukan rapat kerja bersama Komisi II DPR, Kamis (31/10).
Baca SelengkapnyaAria Bima masih meyakini dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait netralitas ASN, TNI dan Polri
Baca SelengkapnyaSelain Papua, yang menjadi konsen TNI dalam pengamanan pada Pilkada nanti yakni di Aceh.
Baca SelengkapnyaMereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini
Baca SelengkapnyaDeklarasi digelar dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan menjelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaAgus menuturkan, dalam undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004, bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis.
Baca SelengkapnyaAgus menegaskan tidak segan menindak siapapun prajurit aktif baik secara pidana ataupun hukuman disiplin bila ketahuan tidak menjaga netralitasnya dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaWakil Komandan Tim Hukum TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman meminta pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Muhaimin mengedepankan etika
Baca SelengkapnyaKegiatan apel gabungan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.
Baca SelengkapnyaMuncul Spanduk Dandim Sukoharjo Dukung Prabowo-Gibran, Ini Kata Pangdam Diponegoro
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca Selengkapnya