Komisi II Sarankan Kampanye Dibagi Dua, Fisik dan Virtual untuk Hindari Money Politic

Merdeka.com - DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu sepakat mengurangi durasi kampanye Pemilu 2024. Wakil Ketua Komisi II DPR Junimar Girsang menyatakan, dalam rapat konsinyering pihaknya sepakat durasi masa kampanye Pemilu 2024 menjadi 75 hari.

“Kemarin kita sepakati 75 hari,” kata Junimart pada wartawan, Rabu (18/5/2022).

Junimart menyarankan agar 75 hari kampanye itu dibagi dua yakni kampanye fisik dan kampanye virtual. “Aturan main saya sarankan supaya 76 hari itu 60 hari kampanye fisik, 15 hari kampanye virtual,” kata dia.

Politikus PDI Perjuangan itu menyebut kampanye virtual saat menjelang pencoblosan bisa menghindari politik uang di masyarakat. “Kenapa 15 hari virtual diakhir masa pencoblosan? Untuk menghindari money politic, ini kan perlu sekali,” ujar dia.

Meski demikian, Junimart menyebut hasil konsinyering belum diketuk palu dan penetapan resmi masih bisa berubah saat Rapat Dengar Pendapat Komisi II. “Ya semua bisa berubah sepanjang untuk kebaikan demokrasi, boleh-boleh saja,” kata dia

Sebelumnya, Komisi II DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun. Kesepakatan itu didapat dalam rapat konsinyering Komisi II.“Sepakat sesuai ajuan KPU Rp 76 T,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa saat dikonfirmasi, Senin (16/5/2022).

Saan menyebut, penetapan resmi tidak dilaksanakan saat rapat konsinyering, ketuk palu akan dilakukan dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan penyelenggara pemilu, usai masa reses atau selambat-lambatnya akhir Mei mendatang.

“Nanti rapat lagi, paling lama di akhir Mei,” ujar Saan.

Selain itu, terkait masa kampanye, Saan menyatakan Komisi II telah sepakat agar durasi kampanye Pilpres 2024 menjadi 75 hari saja. “Lagi minta KPUuntuk disimulasikan apakah bisa kampanye 75 hari,” kata dia.

Menurut Saan, durasi masa kampanye dipersingkat bertujuan menghindari polarisasi yang melebar di masyarakat, seperti yang sempt terjadi pada 2019. “Untuk menghindari polarisasi. Kampanye yang terlalu lama itu bisa menimbulkan polarisasi di masyarakat,” pungkas dia. (mdk/ded)