KPK Ingatkan Kepala Daerah Ikhlaskan Modal Dikeluarkan Saat Nyaleg

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, mengingatkan semua pihak termasuk kepala daerah mencalon di pilkada tidak sibuk berpikir cara balik modal setelah masa pemilihan selesai. Sebab jika berniat demikian, maka cara yang ditempuh kemungkinan besar akan menyimpang.

Hal itu sampaikan Alexander merujuk hasil survei Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), biaya nyalon kepala daerah baik bupati maupun wali kota, modalnya Rp 20 sampai Rp 30 miliar. Nilai yang begitu besar tentu butuh waktu untuk mengembalikannya dan tidak mungkin dalam 4-5 tahun.

"Saya pastikan lima tahun bapak jadi kepala daerah, bupati atau wali kota, enggak akan balik modal," kata Alexander usai menghadiri Rakor dan Evaluasi bersama gubernur dan kepala daerah se-Jawa Timur di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (28/2).

Sumber biaya pencalonan sebesar itu, lanjut Alexander, bisa diperoleh dari sponsor dan dana pribadi. Kalau dari sponsor, katanya, bisa dipastikan ada imbalannya semisal meminta jatah proyek hingga perizinan.

"Nah, ikhlaskan aja pak, karena kalau bapak berpikir mengembalikan modal, pasti akan mencari-cari yang lain kan? Ya itu tadi dengan cara memotong anggaran, minta fee, ya seperti itu. Ya sudahlah, ikhlaskan sajalah pak," katanya mengingatkan.

"Kalau APBD kan pasti transparan, kelihatan. Kalau dari ABPD ya pasti dengan cara yang nyolong-nyolong tadi kan, fee 5 persen, tapi itu kan ilegal," katanya.

Sebagai solusi, katanya, KPK sudah mengusulkan pada pemerintah agar men-subsidi anggaran partai politik dari APBN.

"Dan sudah disetujui. Meskipun itu kurang, tapi nanti berdasarkan peningkatan keuangan daerah pasti kita naikkan. Sehingga harapan KPK kalau anggaran pemerintah masuk ke Parpol, kita bisa paksa Parpol untuk transparan," paparnya.

Cara itu diharapkan membuat pembinaan kaderisasi serta penegakan kode etik di parpol menjadi benar.

"Kalau mau diperiksa, ya sudah, ini kan dari pemerintah (anggarannya) sedikit, periksa saja itu. Nah, transparansi itu yang masih belum terjadi di Parpol," jelasnya.