KPU persilakan JR Saragih ajukan kasasi
Merdeka.com - PTTUN Medan, Sumatera Utara memutuskan, untuk menolak gugatan JR Saragih sebagai peserta Pilkada Sumut 2018. Sebagai perlawan berikutnya, JR Saragih pun memiliki hak untuk melakukan kasasi.
Komisioner KPU RI Ilham Saputra pun mempersilakan, jika JR Saragih ingin mengupayakan gugatan hingga ke tingkat kasasi.
"Dia masih bisa kasasi, tetapi kita tunggu saja apakah dia melakukan kasasi atau tidak. Iya, silakan saja kalau dia lakukan kasasi," ucap Ilham di Gedung KPU Pusat, Jakarta Pusat, Selasa (27/3).
-
Bagaimana PKB memutuskan soal Pilkada Sumut? 'Nanti tanya Desk Pilkada, saya sebagai ketua umum tidak ikut-ikut urusan, karena semuanya diatur oleh Desk Pilkada, Pilkada nanya Desk Pilkada deh saya tidak ikut-ikut,' tegasnya.
-
Siapa yang bisa jadi PPPK di Sumut? PPPK adalah kategori pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dengan kontrak kerja, bukan melalui jalur rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
-
Siapa yang mengajukan gugatan sengketa Pilpres? Sementara gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh Paslon nomor urut 2 ataupun 3 tidak menyentuh kepada perkara sengketa pemilu sebagaimana yang dimaksudkan di dalam undang-undang.
-
Bagaimana proses pilkada Sumut 2024? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah mekanisme demokratis yang bertujuan untuk memilih pemimpin di tingkat daerah, seperti gubernur, bupati, atau walikota. Melalui Pilkada, masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan daerah mereka.
-
Kenapa Suroso menolak tawaran jadi Caleg? Yang nawarin saya itu banyak. Pokoknya tinggal jawab saja mau, segala persyaratan pendaftaran mereka yang ngurus. Tapi saya belum mau,' ujar Suroso.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
Ilham menegaskan, akibat majelis hakim PTTUN menolak keseluruhan permohonan JR Saragih, maka dirinya tidak bisa menjadi calon gubernur, hingga terdapat putusan hukum lainnya.
"Dia kan ingin mengajukan bahwa dia bisa menjadi calon, tetapi karena sudah diputuskan di PTTUN dan ditolak seluruh permohonannya, maka sampai sampai saat ini dia tidak bisa menjadi calon sampai ada putusan hukum lainnya," tegas Ilham.
Ditolaknya seluruh permohonan JR Saragih, kata Ilham, menandakan KPU telah menang. Ilham pun menyatakan, lewat putusan PTTUN tersebut, dapat diartikan bahwa apa yang telah dikerjakan oleh institusinya sudah benar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Iya, kita menang. Artinya, apa yang sudah kita putuskan sudah benar. Jadi, apa yang diputuskan KPU sumut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan," katanya.
Reporter: Yuni Zafira Putri
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Senator yang sudah terpilih dari Pemilu 14 Februari 2024 lalu menyatakan keputusan MK menzalimi dan sudah merugikan mereka.
Baca SelengkapnyaMK meminta KPU melakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk DPD RI Provinsi Sumatera Utara setelah mengabulkan gugatan Irman Gusman.
Baca SelengkapnyaMK mengabulkan permohonan Irman Gusman dalam sengketa Pileg DPD RI 2024 di Sumatera Barat dan memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang (PSU).
Baca SelengkapnyaIrman mengajukan gugatan sengketa pemilu karena namanya dicoret dari daftar calon tetap (DCT) anggota DPD RI.
Baca SelengkapnyaPPP menyebut, telah terjadi perpindahan suara partainya secara tidak sah kepada Partai Garuda yang menyebabkan PPP tak lolos ambang batas parlemen 4 persen.
Baca SelengkapnyaMK mencatat hal disoal pemohon terhadap hasil penghitungan perolehan suara seharusnya disampaikan saat proses rekapitulasi.
Baca SelengkapnyaNama Kaesang santer disebut-sebut maju pilkada serentak 2024 ini. Tetapi, putusan MK berkaitan usia paslon membuat rencana tersebut batal.
Baca SelengkapnyaMA mengungkapkan alasan menolak PK Partai PRIMA hingga gagal jadi peserta Pemilu
Baca SelengkapnyaIrman Gusman menyebut warga Sumbar sudah pintar melihat perjalanan kasus yang sempat menjeratnya.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar sebelumnya meminta MK membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang perolehan suara DPR RI dapil Papua Selatan 3.
Baca SelengkapnyaGus Muhdlor sebagai tersangka adalah sah menurut hukum
Baca SelengkapnyaGugatan sengketa Pileg itu diajukan Partai Amanat Nasional.
Baca Selengkapnya