Kritik pedas buat Jokowi salah sebut tempat lahir Bung Karno

Merdeka.com - Gara-gara salah sebut tempat kelahiran Bung Karno, Presiden Jokowi kembali di-bully media sosial. Kritikan pedas dari para politikus juga ditujukan Jokowi.

Rupanya salah ucap Jokowi ini berasal dari tim komunikasi Istana. Salah satu anggota tim, Sukardi Rinakit yang memberikan informasi bahwa Soekarno lahir dan disemayamkan di Blitar.

"Kesalahan tersebut sepenuhnya adalah kekeliruan saya dan menjadi tanggung jawab saya. Karena ketika Presiden sedang menyusun pidato tersebut, beliau bertanya pada saya tentang Blitar. Saya menjawab bahwa Bung Karno lahir dan disemayamkan di Blitar. Presiden waktu itu meminta saya untuk memeriksa karena seingat beliau, Bung Karno lahir di Surabaya," kata Sukardi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/5).

Sukardi mengakui saat proses penyusunan pidato itu salah memberikan informasi kepada Jokowi. Informasi ini, kata dia, diperoleh pula dari sebuah website di internet tanpa dikoreksi lebih jauh.

Namun, nasi sudah menjadi bubur. Kritikan pun terus dialamatkan kepada Jokowi. Apa saja isinya? Berikut rangkumannya:

Fadli Zon: Kalau tidak tahu ya kebangetan

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, sebagai kader PDIP, Presiden Jokowi juga harus mengetahui sejarah partainya, termasuk tempat kelahiran dari ayah Megawati Soekarnoputri tersebut. Fadli pun sampai menyebutkan kembali apa yang pernah dikatakan Presiden Soekarno yakni jangan sekali-kali melupakan sejarah."Sebagai kader dari partai yang merupakan bapak ideologisnya, masak tidak tahu tempat kelahirannya. Maka harus jas merah (jangan sekali-kali lupakan sejarah) Kelahiran itu kan sejarah basic. Pelajaran sekolah dasar," kata Fadli di DPR, Jumat (5/6).Namun, Wakil Ketua DPR itu memaklumi kejadian tersebut. Akan tetapi, kata dia, seharusnya Jokowi mengetahui tempat kelahiran Presiden Soekarno."Ini hanya kepeleset lidah. Kalau tidak tahu ya kebangetan. Mudah-mudahan itu keselip lidah," ujar Fadi.

Ketua MPR: Kesalahan yang tidak dapat dimaafkan

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan, menyayangkan kesalahan Presiden Jokowi dalam pidatonya mengenai tempat lahir Presiden Soekarno. Kesalahan fatal semacam itu tidak perlu terjadi jika tim komunikasi presiden bisa lebih cermat dalam menyusun pidato resmi."Itu termasuk kesalahan yang tidak dapat dimaafkan," ujar Zulkifli melalui pesan tertulisnya, Jumat (5/6).Ketua Umum PAN itu menegaskan, walaupun presiden memang mempunyai hak untuk mengoreksi setiap pidato, namun seharusnya tim komunikasi bisa memegang amanah yang diberikan kepada mereka untuk menyusun pidato presiden dengan baik.Dirinya menambahkan, hal ini jelas menjadi tanggung jawab tim komunikasi presiden, karena terkait dengan hal-hal protokoler yang seharusnya disiapkan dengan sangat akurat dan terencana."Penyebutan nama tempat kelahiran Bung Karno yang salah, tentu ini menjadi tanggung jawab tim yang menyiapkan pidato presiden," ujar Zulkifli.

Politikus PAN: Jokowi tidak perlu malu mengaku keliru

Politikus PAN Teguh Juwarno tidak sependapat jika salah sebut tempat kelahiran Presiden pertama Soekarno dilimpahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Teguh, justru kesalahan itu merupakan sepenuhnya tanggung jawab tim pembuat pidato.Teguh menilai, apa yang dilakukan tim pembuat pidato telah mempermalukan Jokowi sendiri. Dia berpendapat, Jokowi tak perlu malu dengan kasus ini, apalagi Tim Komunikasi Presiden Sukardi Rinakit sudah mengakui kesalahannya."Menurut saya itu sepenuhnya kecerobohan tim pembuat pidato karena telah mempermalukan presiden. Meski Sukardi Rinakit telah meminta maaf secara terbuka, sebaiknya presiden tidak perlu malu untuk mengakui kekeliruan beliau dan meminta maaf kepada keluarga besar Soekarno. Saya yakin, publik akan bersimpati dan akan memaafkan kekhilafan presiden tersebut," ujar Teguh ketika dihubungi, Jakarta, Jumat (5/6).Teguh mengatakan, tidak ada salahnya mengakui sebuah kesalahan sudah dibuat. Menurut dia, jika Jokowi ikut minta maaf terkait kasus itu, masalah akan selesai begitu saja."Kita harus menjadi bangsa yang berbesar hati mengakui kesalahan dan juga harus bisa menerima bahwa orang lain sekelas presiden pun bisa melakukan kesalahan. Bila Jokowi mau mengakui kekeliruannya saya yakin masalah ini selesai begitu saja," imbuh Teguh.Tak hanya itu, Teguh juga memberi masukan agar Jokowi memilih orang yang tepat untuk menjadi tim komunikasi istana ke depannya. Jangan sampai kesalahan kecil yang berakibat fatal ini bisa terulang kembali. "Ke depannya ya tidak ada cara lain selain presiden harus lebih teliti dan mencari orang dan kepercayaan yang benar-benar bisa diandalkan," pungkas dia.

Ketua DPD: Harus ada pelurusan sejarah

Ketua DPD Irman Gusman yang hadir dalam acara tersebut menceritakan, dirinya sempat menanyakan kepada wali kota setempat dan penjaga makam Bung Karno di Blitar di mana sang proklamator itu lahir."Ternyata setelah saya tanya wali kota sana, penjaga makam, ternyata orang tuanya bukan dari Blitar, di Tulung Agung. Jadi 30 Km dari Blitar, orangtuanya (Bung Karno) hanya ngajar di Blitar. Coba deh, ini tambah menarik, waktu saya ke sana, pagi kan ke makam, tanya Bung Karno apa dari Blitar. Ooh enggak orang tuanya dari Tulung Agung pindah ke sini. Logikanya kan Bung Karno asumsinya lahir di sana," kata Irman di Istana Bogor, Jumat (5/6).Menurut Irman, masalah soal di mana sebetulnya tempat kelahiran Bung Karno sempat menjadi perdebatan di antara pimpinan DPD dan MPR yang kala itu hadir dalam peringatan Hari Pancasila di Blitar.Oleh karena itu, lanjut Irman, momen ini sangat penting untuk meluruskan sejarah. Di mana sebenarnya Presiden Soekarno lahir. Dia meminta agar Presiden Joko Widodo bentuk tim independen untuk menelusuri di mana sebetulnya Soekarno lahir."Harus ada pelurusan sejarah. Bentuk tim independen untuk meluruskan sejarah, bapak (Soekarno) dari Tulung Agung, ibunya dari Bali. Saya kok lebih feeling sana (Blitar). Saya tahunya Blitar," jelasnya."Jadi menurut saya enggak ada masalah, ini soal pelurusan sejarah. Apa presiden perlu buat tim yang kuat? Iya. Iya kan, Setneg harus kuat, Setkab harus kuat, staf ahli harus kuat," tutupnya. (mdk/bal)