Kubu Daryatmo yang tak lagi punya jabatan di DPR

Merdeka.com - Ketua Dewan Pembina Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto pernah mempertemukan kubu Oesman Sapta Odang (OSO) dan kubu Daryatmo di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (23/1). Pertemuan tersebut sebagai cara Wiranto turun tangan mempersatukan kedua kubu yang sempat dilanda konflik kepengurusan dalam internal Partai Hanura.

Usai mempertemukan kedua kubu, Wiranto menyebutkan konflik internal di Partai yang didirikannya sudah selesai. Ia meminta agar semua pihak di dalam internal Partai Hanura tidak lagi saling salah menyalahkan, namun, lebih baik mencari solusi dari perbedaan yang muncul.

Namun, pertemuan itu ternyata tak membuahkan hasil konkret. Buktinya belum selang lama dari pertemuan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Hanura kubu Daryatmo, Sudewo, menegaskan, tidak akan mencabut laporan ke polisi terhadap OSO atas dugaan penggelapan dana partai.

Ketua DPD Hanura Banten Eli Mulyadi mengakui islah memang tak terwujud secara konkret. Penyebabnya, Eli yang merupakan kubu Daryatmo ini menyebut ada sejumlah kesepakatan yang belum dipenuhi oleh kubu OSO. OSO diminta menarik surat Keputusan (SK) Partai Hanura yang disampaikan ke Kementerian Hukum dam HAM kembali ke SK lama dengan format pengurus OSO sebagai Ketua Umum dan Sarifuddin Sudding sebagai sekretaris jenderalnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura kubu Daryatmo, Dadang Rusdiana menambahkan, di awal proses islah antara dua kubu, Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto meminta untuk kedua belah pihak kembali ke titik awal. Mereka menginterpretasikan proses ke titik awal dengan taat pada keputusan dan daftar pengurus dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2016.

"Jadi Pak Wiranto sebagai Ketua Dewan Pembina memfasilitasi islah tapi dia bilang zero option. Kembali ke awal. Posisi Munaslub 2016," ujarnya.

Dadang Rusdiana

Selain kesepakatan itu, kata Dadang pihaknya juga meminta seluruh pengurus yang dipecat dapat dikembalikan lagi ke posisinya. Namun, karena kubu OSO belum bisa memenuhi maka proses hukum yang tengah berlangsung di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) terkait masalah penggelapan dana partai akan terus dilanjutkan.

"Ini akan terus berlanjut dan upaya hukum terus berlanjut. Kita butuhkan negosiasi bermartabat dan satu sama lain saling hormati. Kita minta pada kubu Manhattan untuk menghentikan pemecatan," ujarnya.

OSO ternyata tak berhenti melakukan pemecatan. Dia mengganti pengurus DPD Hanura Banten dan pengurus 7 DPC. Melalui musyawarah daerah luar biasa dan musyawarah cabang luar biasa, mereka diganti. Pengurus Hanura Banten diketahui berada di barisan penentang OSO.

"Jadi hari ini saya beserta wakil sekretaris menyerahkan SK bagi pengurus DPC yang baru. Untuk di sini (kubu OSO) hanya DPC Kota Tangerang yang tetap. Sedangkan 7 DPC lain menyeberang ke kubu sebelah (kubu Daryatmo)," jelas Sekretaris DPD Partai Hanura Banten kubu OSO, Adang Sopandi.

OSO juga mengganti Ketua DPD Hanura Kalimantan Timur. Dia menunjuk Surpani Sulaiman menggantikan Herwan Susanto yang berada di kubu Daryatmo.

Giliran pimpinan Fraksi dan AKD

Tak hanya sejumlah pengurus daerah, OSO juga merombak total pimpinan Fraksi di DPR dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jendral Partai Hanura dari kubu Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO), Herry Lotung Siregar, Kamis (22/2) kemarin pada Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Pergantian itu disampaikan dalam bentuk surat reposisi pimpinan fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Di surat itu diperlihatkan semua pejabat fraksi yang diduduki oleh kader dari Partai Hanura kubu Ketua Umum Daryatmo telah digantikan.

Awalnya Ketua Fraksi Hanura dijabat Nurdin Tampubolon, kini digantikan oleh Inas Nasrullah Zubir. Sekretaris Fraksi yang dijabat oleh Dadang Rusdiana digantikan Fauzih H Amro.

Kemudian Wakil Ketua Fraksi sekarang dijabat Djoni Rolindarwan menggantikan Dossy Iskandar Prasetyo. Wakil Sekretaris Lalu Gede Syamsul Mujahidin, Bendahara Samsudin Siregar dengan Wakil Bendahara Arief Suditomo menggantikan Fauzih H Amro.

Herry membantah adanya rotasi ini untuk menyingkirkan para anggota yang berada satu kubu dengan Sekretaris Jendral Partai Hanura Kubu Ketua Umum Daryatmo, Sarifuddin Sudding. Tak hanya itu, OSO juga melengserkan Sarifuddin Sudding dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Jabatan itu kini ditempati oleh Samsudin Siregar.

Sarifuddin Sudding

Sudding yang pernah getol ingin melengserkan OSO dari jabatan Ketua Umum Hanura itu juga dicopot dari jabatan Ketua Fraksi MPR dan digantikan oleh Djoni Rolindrawan.

Sudding yang tadinya menjabat sebagai anggota Komisi III kini juga dirotasi menjadi anggota Komisi VIII. Kemudian, Nurdin Tampubolon yang awal ada di Komisi I dan Dadang Rusdiana di Komisi X kini duduk di Komisi V. Rufinus Hotmaulana Hutahuruk yang sebelumnya berada di Komisi II, sekarang di Komisi VIII.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Kubu Daryatmo, Dadang Rusdiana mengatakan, surat pergantian kepengurusan fraksi tidak bisa ditindaklanjuti. Sebab, pihaknya masih menunggu proses gugatan di Surat Keterangan (SK) kepengurusan yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM terkait struktur pengurus Hanura kubu OSO di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Perubahan itu kan harus diumumkan di Paripurna, tidak serta merta, jadi kita tunggu keputusan PTUN. Kubu Manhattan kan berbekal SK Menkum HAM yang kita anggap bermasalah dan sedang kita gugat," kata Dadang.

Ia menduga pergantian itu memang sengaja dilakukan pada masa reses DPR. Kata dia, kubu OSO, merasa bisa merotasi kepengurusan saat anggota Fraksi Hanura melakukan kunjungan ke daerah pilihan (Dapil).

"Pergantian ini sudah mereka rencanakan sejak lama. Mungkin karena DPR sedang reses, maka mereka anggap ini saat yang tepat, karena kita sedang kegiatan di dapil," ujarnya.

"Kami masih husnuzhon kepada Para pimpinan DPR bahwa dalam situasi konflik tentu menunggu proses inkracht atas gugatan yang sedang kami lakukan," lanjutnya.

Dadang menuturkan akan berprasangka baik pada Pimpinan DPR untuk tidak menindaklanjuti permohonan tersebut hingga ada kekuatan hukum tetap. Dia juga mengatakan tetap dalam posisi AKD yang sekarang hingga DPR mengumumkan dalam sidang paripurna mendatang.

"Ya kita menunggu pengumuman pimpinan di Paripurna. Sementara masih tetap di Komisi X," ujarnya.