Luhut: Orang mau bilang ganti sila-sila aja, tapi akhirnya rakyat yang memutuskan

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan tidak mau ambil pusing dengan adanya gerakan #2019GantiPresiden yang dicetus Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebab, kata dia, semua keputusan akan ditentukan rakyat.

"Ya orang mau bilang ganti sila-sila aja hak dia, tapi kan kita melihat yang akhirnya rakyat yang memutuskan. Jadi saya pikir dari indikasi semua tadi apa yang kita lihat peluang itu hanya dimiliki oleh segelintir orang saja sampai hari ini yang saya lihat," kata Luhut di Kantor DPP PDIP, Jala Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (8/4).

Menurutnya, saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki cerita kesuksesan yang cukup banyak selama memimpin Indonesia. Salah satunya terbukti dengan keberhasilan Kementerian Maritim yang ia pimpin.

"Karena saya pikir data-data semua yang kami punya dan kami lihat ke bawah juga tanya sana sini ya sukses story dari Presiden Jokowi itu kan sangat banyak, sangat kuat bahwa masih ada yang kurang ya tidak kita juga pungkiri ya tetap saja sampai kapan pun juga pasti ada yang kurang," ungkapnya.

"Jadi kita juga tidak mau mengatakan bahwa kita enggak ada kurangnya, tapi saya ingin katakan pastikan pada Anda selama 3,5 tahun saya sekarang menjadi pembantu Presiden Jokowi kita memiliki sukses story yang sangat banyak. Saya boleh bertanggung jawab dengan itu," sambungnya.

Politisi senior Partai Golkar ini juga tidak senang jika masalah hutang negara selalu dijadikan isu untuk menyerang Jokowi. Karena, tegas Luhut, hutang di Indonesia sangatlah terkendali.

"Bahwa tidak masih ada masalah iya jadi jangan tadi masalah hutang dibicarakan begini begitu masalah hutang kita sangat-sangat terkendali kan saya sudah berikan tadi data-data di situ," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, PKS mencetuskan gerakan #2019GantiPresiden sebagai bentuk perlawanan atas gerakan dukungan 'Dua Periode' oleh pihak pendukung Joko Widodo. Politisi PKS Mardani Ali Sera, sebagai penggagas, mengatakan gerakan ini sah secara konstitusional.

"Gerakan #2019GantiPresiden merupakan antitesa dari gerakan yang sudah bergulir yaitu 'Dua Periode' untuk Pak Jokowi. Ini juga gerakan sah, legal dan konstitusional," kata Mardani dalam keterangan tertulis, Rabu (4/4).