Mahfud MD: Dari 4 pilar demokrasi, hanya pers yang masih sehat
Merdeka.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai demokrasi di Indonesia ditopang oleh empar pilar. Menurut dia, hanya satu dari empat pilar demokrasi yang masih sehat, yaitu pers.
"Kalau dilihat dari empat pilar demokrasi, yang sehat hanya pers, yang bisa diandalkan hanya pers," ujar Mahfud dalam diskusi bertajuk 'Peran Media Televisi Mencerdaskan Pemilih dalam Pemilu 2014' yang digelar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (26/6).
Mahfud menilai, tiga pilar demokrasi yang lain yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif sudah busuk. "Permainan eksekutif dan yudikatif itu kan sudah diketahui banyak orang, ironisnya mereka tertawa-tawa saja dan tidak tahu malu. Yudikatif juga busuk luar biasa," kata dia.
-
Bagaimana sistem pemilu legislatif 2004? Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Partai politik akan mendapatkan kursi sejumlah suara sah yang diperolehnya.
-
Siapa yang memegang kekuasaan tertinggi di demokrasi? Dalam sistem demokrasi, rakyat memegang kekuasaan tertinggi.
-
Kenapa politik uang merusak demokrasi? Politik uang menghambat partisipasi politik masyarakat. Politik uang dapat membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam politik, karena mereka merasa bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh. Hal ini karena mereka merasa sudah terbeli dengan uang politik.
-
Bagaimana sistem demokrasi bekerja? Suara rakyat akan diwakili oleh dewan yang diberi nama dewan perwakilan rakyat. Selain itu, dalam proses berjalannya suatu negara maka akan diadakan pemilihan umum yang berfungsi untuk memilih legislatif (Perwakilan rakyat) dan eksekutif (pemerintah) yang akan saling bersinergi dalam membangun negara.
-
Apa dampak buruk dinasti politik bagi proses demokrasi? 'Saya kira ini menjadi salah satu konsekuensi dari anggota partai politik yang berasal dari elitis atau orang-orang dari lingkungan kekuasaan,' kata Arga dikutip dari Ugm.ac.id. Lalu bagaimana adanya politik dinasti ini mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia? Berikut selengkapnya:
-
Kenapa dinasti politik bisa melemahkan demokrasi? Menurut Arga, fenomena kuatnya dinasti politik di ranah legislatif akan terus berlanjut dan menyebabkan eksklusivitas dalam lingkup politik. Ia mengakui bahwa dinasti politik pernah terjadi pada negara-negara besar seperti Amerika. Namun menurutnya di sana masih ada proses demokrasi yang bermain. Sementara ia melihat fenomena di Indonesia adanya dinasti politik justru melemahkan demokrasi dan berpotensi meningkatkan kolusi dan nepotisme.
Namun demikian, Mahfud mengatakan, dalam menjalankan perannya menopang demokrasi, pers selalu dihadapkan pada berbagai tantangan yang mengancam idealisme. "Banyak orang yang ingin membelokkan pers dengan iming-iming. Ada juga yang beli berita, bahkan ada yang tidak punya pers tapi menyiapkan dana misalnya Rp 400 miliar untuk 2014, ini kan bukan masalah owner saja, tapi wartawan, dan lain-lain," terang dia.
Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan, pada titik inilah idealisme wartawan dibutuhkan untuk menjaga demokrasi tetap berjalan di atas jalurnya.
"Pers bukan hanya sebatas mendukung demokrasi prosedural, tapi demokrasi substansial. Kalau tidak disadari ada potensi seperti itu, berbahaya bagi kehidupan demokrasi," pungkas dia. (mdk/ian)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu dikatakan Mahfud menanggapi alasannya bersedia dicalonkan sebagai cawapres di Pilpres 2024 dari partai politik yang kadernya terjerat korupsi.
Baca SelengkapnyaMahfud akan menata hukum akan negara Indonesia kembali dalam keadaan baik-baik saja.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, menurut Mahfud, dari segala sistem pemerintahan, sistem demokrasi masih lebih baik dari yang lain.
Baca SelengkapnyaMedia saat ini harus bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman untuk terus dapat eksis.
Baca SelengkapnyaSuara rakyat yang merupakan roh demokrasi dinilai semakin tidak terdengar ke telinga elit penguasa.
Baca SelengkapnyaBaroto mengungkapkan secara total terdapat 76 partai politik berbadan hukum yang tercatat di Kemenkumham, namun hanya 44 partai politik yang aktif.
Baca SelengkapnyaMenurut JK, jika pilar-pilar tersebut rusak, sistem pemerintahan tidak akan berjalan maksimal.
Baca SelengkapnyaJalur hukum melalui MK yang bisa membatalkan hasil pemilu asal ada bukti dan hakim MK berani.
Baca SelengkapnyaGanjar berharap penyelenggaraan Pilkada 2024 harus berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaMenanggapi dinamika politik Tanah Air pasca Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 'mengebut' pembahasan RUU Pilkada pasca putusan MK
Baca SelengkapnyaMundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam disambut kuat oleh gerakan pro demokrasi.
Baca SelengkapnyaMahfud membantah pihak-pihak yang masih mendiskreditkan sistem demokrasi.
Baca Selengkapnya