Mendagri Ingatkan Mahasiswa Bebas Pilih di Pilpres Asal Tetap Jaga Persatuan

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengimbau kepada para mahasiswa untuk tidak golput di Pilpres 17 Apri 2019 mendatang. Dia mengingatkan mahasiswa memiliki kebebasan untuk memilih Jokowi-Ma'ruf Amin atau Prabowo-Sandiaga, namun harus tetap menjaga persatuan.

"Mahasiswa bebas memilih, ini negara demokrasi, pilih nomor 01 atau 02, bebas. Tapi yang penting jaga kerukunan, jaga persatuan," kata Tjahjo usai mengisi kuliah umum di Universitas Wiaya Kusama (UWK), Surabaya, Selasa (2/4).

Tjahjo mengaku tidak ingin pilihan mahasiswa diganggu dengan berbagai provokasi-provokasi yang tidak sehat. "Itu membahayakan! Mari, jangan sampai menimbulkan konflik," tegasnya.

Tak hanya itu, Tjahjo juga berharap, mahasiswa bisa menjadi pelopor bagi masyarakat untuk tetap menggunakan hak pilihnya di TPS. "Mari gunakan hak pilih sebagai masyarakat yang punya nilai lebih, mempelopori, menggunakan hak pilih, jangan sampai Golput, saya kira itu salah satu pesan yang saya sampaikan," ujar dia.

Tjahjo juga mengingatkan kepada seluruh pendukung paslon untuk tidak menebar ujaran kebencian dan fitnah. Sebab, pemilu merupakan wadah adu gagasan dan konsep.

"Ingatkan, bahwa kampanye itu menebar program, konsep, jangan adu kebohongan, jangan adu fitnah, adu hoax dan SARA," ucap Tjahjo.

"Dengan menggerakan tadi, mahasiswa ikut berperan bahwa tingkat kualitas Pemilu itu bisa jalan kalau partisipasi masyarakat tinggi," sambungnya.

Di tempat sama, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk kaum milenial untuk menggunakan hak pilihnya pada 17 April nanti.

"Semua elemen harus bergerak untuk menggunakan hak pilih dan memilih sesuai hati nuraninya, karenanya mari kita kawal bersama sehingga perjalanan menuju 17 April bisa berjalan jujur dan adil," jelasnya.

Terkait kesiapan Pemilu 2019 di Jawa Timur, mantan Menteri Sosial ini menjelaskan pihaknya telah bekerjasama dan berkoordinasi secara teknis dengan TNI/Polri. Selain itu, juga dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokah agama dan masyarakat untuk mendeteksi dini gangguan ketertiban.

"Kami telah meminta untuk melakukan identifikasi titik-titik yang memungkinkan kita bisa menyiapkan layanan yang lebih mumpuni kepada masyarakat pada pelaksanaan Pemilu yang akan datang," tandasnya.