Follow
Mendagri yakin Perppu Pilkada bakal diterima DPR
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku tetap optimistis keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 akan diterima DPR. Dia mendasarkan hal ini pada beberapa hal seperti masih banyaknya pendukung pilkada langsung di DPR.
"Pada prinsipnya pemerintah tetap optimis bahwa Perppu yang diajukan Presiden SBY secara mayoritas merasa cukup," ujar Tjahjo di kantornya, Jakarta, Jumat (5/12).
Tjahjo mengatakan sebagian besar anggota DPR tidak ingin mempermalukan Presiden SBY dengan melakukan penolakan. Selain itu, menurut dia, pilkada langsung merupakan keinginan dari masyarakat yang harus dipenuhi.
-
Kenapa Pilkada diperlukan? Pilkada artinya singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah, adalah salah satu momen krusial dalam sistem demokrasi kita. Namun, apa sebenarnya Pilkada itu, dan bagaimana prosesnya berlangsung? Dalam artikel ini, kita akan mengupas tuntas arti dan pentingnya Pilkada serta menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui dalam proses pemilihan ini.
-
Bagaimana agar pemilu dapat mencerminkan kehendak rakyat? Pemilihan umum atau pemilu adalah salah satu mekanisme penting dalam sistem demokrasi, karena melalui pemilu, rakyat dapat menentukan siapa yang akan mewakili dan memimpin mereka di lembaga-lembaga negara.
-
Mengapa Pilkada diadakan? Tujuan utama dari Pilkada adalah untuk mewujudkan prinsip demokrasi di tingkat daerah.
-
Apa tujuan utama Pilkada? Pilkada ini merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang sudah berhasil memenuhi syarat.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Apa tujuan utama dari Pilkada? Pilkada yang dilaksanakan secara serentak di 37 provinsi ini tidak hanya menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin lokal yang terbaik, tetapi juga merupakan cerminan dari partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.
"Soal ada fraksi atau partai yang tidak setuju itu urusan internal, tapi tentunya dari fraksi yang mendukung pilkada langsung pasti akan mengadakan lobi," ungkap dia.
Selanjutnya, Tjahjo mengatakan pemilihan kepala daerah merupakan hak dan kedaulatan dari rakyat. Dia pun menyatakan sepakat jika pemilihan tersebut berlangsung secara lebih selektif.
"Jangan hanya dia lahir di kota mana menjadi walikota, bupati, gubernur," ungkap dia. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan aspirasi hingga menggelar aksi.
Baca Selengkapnya
Menkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.
Baca Selengkapnya
Perppu rencananya dikeluarkan untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada 2024. Semula dijadwalkan November. Lalu ada ide untuk diubah menjadi September atau Februari
Baca Selengkapnya
Jokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Istana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya
elain merevisi UU, jalan lain untuk memajukan Pilkada adalah lewat Perppu yang dikeluarkan Presiden.
Baca Selengkapnya
Masinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Baca Selengkapnya
Dasco mengimbau kepada massa aksi agar menjaga kondusivitas dalam melakukan unjuk rasa.
Baca Selengkapnya
Said berharap KPU segera menindaklanjuti putusan MK ini untuk pelaksanaan pilkada.
Baca Selengkapnya
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah salah satu proses demokrasi yang krusial di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Gambar lambang Burung Garuda berlatar biru dengan tulisan 'Peringatan Darurat' membanjiri media sosial. Apa maknanya?
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai seharus gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih oleh rakyat, usai tak menjadi ibu kota
Baca Selengkapnya