Menebak Motif Politik Gerindra Incar Kursi Ketua MPR
Merdeka.com - Partai Gerindra mengincar kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Nama Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani dijagokan untuk menduduki jabatan itu.
Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menganalisa tujuan politik Partai Gerindra menduduki kursi ketua MPR. Arya memandang langkah itu dilandasi beberapa motif. Salah satunya untuk mendapatkan publikasi politik. Publikasi politik dibutuhkan partai besutan Prabowo Subianto ini demi kepentingan elektoral 2024.
"Dengan memegang posisi MPR, tentu Gerindra akan dapat membuat brand politik baru," kata Arya kepada Liputan6.com, Jakarta, Selasa (23/7).
-
Siapa yang memimpin Gerindra saat ini? Di Bawah Bayang-Bayang Masa Lalu, Kiprah Partai Gerindra Semakin Maju Dalam perjalanan politiknya, Partai Gerindra masih kerap dibayang-bayangi oleh sejarah masa lalu sang tokoh, yakni Prabowo Subianto.
-
Siapa yang memiliki peran penting dalam Pemilu? Keterlibatan rakyat dalam memilih pemimpin melalui Pemilu juga merupakan ekspresi dari hikmat kebijaksanaan dalam pembentukan pemerintahan, yang menjadi salah satu nilai utama dari Sila Ke-4 Pancasila.
-
Apa peran partai politik dalam memilih Wapres? Namun peranan Partai Politik, hanya sekadar memberi saran, tidak dominan seperti dalam Pilpres kali ini dalam memutuskan calon.
-
Gerindra muncul karena alasan apa? Pada awalnya, ide pendirian Partai Gerindra digagas oleh Fadli Zon dan Hashim Djojohadikusumo. Mereka ingin melindungi kesejahteraan rakyat ekonomi kelas bawah terhadap jerat sistem kapitalisme.
-
Apa yang terjadi dengan Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Siapa yang punya hak menentukan arah politik PDIP? Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
Tidak heran jika Gerindra dan partai lain mengincar kursi Ketua MPR. Sebab, wewenangnya sangat besar dan vital dalam peta politik nasional. MPR memiliki tiga wewenang yang cukup menarik perhatian beberapa partai.
Salah satunya kemampuan untuk mengamandemen UUD 1945. MPR juga bisa memutuskan untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya atau diimpeachment. MPR juga berwenang menunjuk wakil presiden bila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya.
"Tiga kewenangan tersebut akan dapat mengubah arah politik dan untuk itu posisi MPR menjadi strategis," ungkap Arya.
Namun demikian, tidak mudah untuk melakukan menjalankan wewenang tersebut. Misalnya saja pemakzulan atau memberhentikan presiden dan wakil presiden. Ada beberapa tahap yang mesti dilewati untuk melakukan hal itu. Misalnya saja harus ada terlebih dahulu putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa presiden melanggar konstitusi. Lalu harus pula adanya usulan dari DPR ke MPR untuk memberhentikan presiden. Terlebih lagi, sidang MPR untuk membahas pemakzulan harus dihadiri tiga per empat anggota MPR.
"Sidang MPR terkait impeachment harus dihadiri oleh 3/4 anggota MPR dan disetujui 2/3 dari yang hadir," jelas Arya.
Sebelumnya, Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade menegaskan bahwa partainya menginginkan kursi ketua MPR. Alasannya, Gerindra adalah runner up Pemilu 2019.
"Sebagai partai yang mendapatkan suara terbanyak kedua ya, kita berharap mendapatkan kursi ketua MPR," kata Andre.
Gerindra akan berkomunikasi dengan kubu Jokowi-Maruf demi mengamankan kursi ketua MPR. Ia juga menegaskan, tidak ada harga mati bagi partainya untuk menduduki kursi ketua MPR tersebut.
"Berharap jadi ketua MPR. Siapa sih yang nggak berharap," lanjut Andre.
Gerindra membuka diri untuk melakukan rekonsiliasi pasca Pilpres 2019. Salah satu yang paling masuk akal untuk merealisasikan semangat itu, yakni Gerindra meminta jatah kursi Ketua MPR.
Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mujahid mengatakan, hal itu sesuai dengan semangat pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.
"Dengan semangat tersebut maka komposisi terbaik adalah Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP, Presiden, Ir Joko Widodo," kata Sodik.
Reporter: Yopi Makdori
Sumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu, dia sampaikan merespons pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Baca SelengkapnyaMPR menggelar Sidang Paripurna Penetapan Pimpinan Periode 2024-2029, Kamis, (3/10)
Baca SelengkapnyaGerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaMegawati Sentil Partai Politik Rebutan Jatah Menteri, Ini Ucapannya
Baca SelengkapnyaKomunikasi dengan partai tersebut terus dilakukan dan mendekati titik temu.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra resmi menugaskan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menjadi pimpinan MPR RI.
Baca SelengkapnyaSaid menyebut wajar bila jabatan Ketua MPR menjadi milik Partai Gerindra.
Baca SelengkapnyaMegawati melihat arah bangsa saat ini sudah tidak jelas.
Baca SelengkapnyaMegawati menilai, saat ini politik hanya digunakan untuk penggalangan kekuatan untuk kekuasaan belaka.
Baca SelengkapnyaGerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).
Baca Selengkapnya"Tinggal menunggu waktu dari Bu Mega (PDIP) dan selanjutnya terakhir meminta waktu dari presiden terpilih Pak Prabowo Subianto,” kata Bamsoet
Baca SelengkapnyaSekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai peluang Golkar bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) sangat besar.
Baca Selengkapnya