Mengupas koalisi kerakyatan dan keumatan jelang pilpres

Merdeka.com - Jelang pilpres 2019, beberapa tokoh membentuk koalisi. Seperti koalisi kerakyatan dibentuk oleh Partai Demokrat dan koalisi keumatan digagas oleh Prabowo Subianto, Amien Rais dan Rizieq Syihab.

Koalisi tersebut dibentuk sebagai upaya menyaingi poros Jokowi. Sehingga koalisi-koalisi tersebut mulai mengajak partai-partai yang tertarik untuk bergabung. Berikut kami rangkum soal koalisi kerakyatan dan keumatan.

Koalisi kerakyatan

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean mengungkapkan partainya akan membuat koalisi kerakyatan atau nusantara. Kabar ini sekaligus mengonfirmasi bahwa Partai Demokrat serius memunculkan poros baru dalam Pilpres 2019.

Menurut Ferdinand, koalisi ini dapat menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat selain koalisi pendukung capres petahana Jokowi. "Ya partai Demokrat sekarang sedang serius membangun poros kerakyatan ya untuk pilpres 2019. Makanya Pak SBY tadi bicara kita koalisi kerakyatan, bantu rakyat dulu lah," ungkap Ferdinand.

Demokrat jalin komunikasi dengan PAN dan PKB

Demokrat akan berupaya mewujudkan poros kerakyatan atau nusantara yang telah diwacanakan. Namun Demokrat belum bisa meyebutkan partai politik mana saja yang mungkin akan bergabung dengan koalisi kerakyatan. Demokrat tetap menjalin komunikasi dengan sejumlah partai yang belum menentukan sikap politik. Seperti PAN dan PKB.

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean menyatakan, pada bulan Juli atau pasca pilkada serentak selesai baru dapat terlihat akan berkoalisi dengan siapa. Ferdinand menyebutkan saat ini masih tahap penjajakan awal semua partai politik.

Koalisi keumatan

Beberapa waktu lalu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais bertemu pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab.

Dalam pertemuan tersebut Rizieq meminta kepada Prabowo, Amien Rais, dan Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri, politisi PKS Abu Bakar Alhabsy serta Juwaini agar segera berkoalisi menjelang Pilpres 2019. Tidak hanya Gerindra dan PAN serta PKS, Rizieq juga meminta agar partai Islam pun ikut berkoalisi. Koalisi tersebut telah dinamai dengan koalisi keumatan.

PKS tegaskan koalisi keumatan tak di bawah Rizieq

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menegaskan, koalisi keumatan tidak berada dalam komando pemimpin Front Pembela Islam (FPI) yakni Habib Rizieq Syihab. Menurutnya, jika ada pertemuan partai dengan Rizieq itu hanya sekadar untuk mendengarkan aspirasi saja.

"Koalisi keumatan pun itu sudah dilaksanakan. Karenanya kami partai-partai politik tidak dalam posisi berada di bawah Habib Rizieq, kami yakin juga Habib Rizieq tidak berada di antara partai-partai politik. Itu adalah aspirasi dari beliau yang ternyata aspirasi itu sudah terlaksana," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/6).

Hidayat menjelaskan, dalam konteks pilpres sama sekali tidak ada kaitannya dengan organisasi masyarakat. Karena itu dia yakin Rizieq tidak akan mendikte setiap partai.