Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ngotot minta gedung baru, setahun DPR cuma buat 2 undang-undang

Ngotot minta gedung baru, setahun DPR cuma buat 2 undang-undang Gedung DPR. Merdeka.com / Dwi Narwoko

Merdeka.com - Genap sudah satu tahun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 menjalankan tugasnya. Namun sayang selama setahun ini, banyak pihak yang merasa belum puas dengan kinerja anggota dewan. Apalagi, saat ini publik dihebohkan dengan permintaan gedung baru oleh DPR.

Berbagai dalih disampaikan anggota DPR untuk meyakinkan publik jika gedung baru memang dibutuhkan. Salah satunya, gedung DPR dianggap sudah tak layak lagi karena terlalu sempit dan tak pernah dibangun sejak pasca reformasi.

DPR dianggap tidak pantas meminta gedung baru di tengah ekonomi Indonesia tengah bergejolak. Terlebih, kinerja DPR selama satu tahun terakhir dianggap tidak efektif lantaran hanya mengesahkan dua undang-undang saja dari puluhan rancangan UU yang menjadi target pemerintah dan DPR.

Demikian disampaikan Pengamat Politik sekaligus Direktur Emrus Corner, Emrus Sihombing. Dia mengatakan, dari sisi produktivitas, DPR belum mampu menunjukkan kinerja yang baik. Menurutnya, sejauh ini belum ada terebosan-terebosan dari wakil rakyat itu.

"Memang kita harus akui mereka (DPR) tidak produktif," kata Emrus saat berbincang dengan merdeka.com, Jakarta, Rabu (4/11).

Emrus lantas mencontohkan, salah satu kinerja DPR tidak memuaskan yakni, masih banyaknya kursi kosong saat menjalani sidang paripurna. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran anggota dewan masih sibuk mengerjakan urusan pribadi.

Sehingga dinilai Emrus jika nantinya pemerintah menyetujui pembangunan gedung baru bagi DPR, dia tidak yakin jika kinerja wakil rakyat bisa lebih baik. Mengingat, lanjut dia, setiap anggota dewan yang masih aktif di partai politik, usaha atau profesi semisal lawyer, akan sulit memfokuskan diri untuk rakyat.

"Pembangunan tidak berkorelasi dengan tugas-tugas, mereka terlalu sibuk mengurus partai, usaha dan karier. Saya tidak yakin kinerjanya akan produktif," tegasnya.

Kendati demikian, Emrus tidak mempersoalkan pembangunan gedung baru untuk DPR. Bahkan, menurut dia, untuk saat ini gedung baru memang dibutuhkan DPR. Hanya saja, pembangunan harus diawasi dengan ketat.

"Saya setuju dengan pembangunan tersebut. Cuma saya minta diawasi, supaya jangan di markup," imbuhnya.

Emrus mengungkapkan alasan kenapa gedung baru memang diperlukan. (mdk/rnd)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kerja DPR Dinilai Masih Minim, Hanya Bisa Sahkan UU DKJ Dari 47 RUU Prioritas
Kerja DPR Dinilai Masih Minim, Hanya Bisa Sahkan UU DKJ Dari 47 RUU Prioritas

Taryono menambahkan, pengesahan 1 RUU dari 47 Daftar RUU Prioritas 2024 merupakan potret buram kinerja legislasi DPR.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan 23 RUU Dalam Setahun, Dinilai Bukti Capaian Kinerja Wakil Rakyat Rendah
DPR Sahkan 23 RUU Dalam Setahun, Dinilai Bukti Capaian Kinerja Wakil Rakyat Rendah

Dari taget 39 RUU Progelnas, DPR hanya dapat merampungkan 23.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Emosi Mega Meledak Lihat DPR 'Sat Set' Otak Atik RUU Pilkada Usai Putusan MK
VIDEO: Emosi Mega Meledak Lihat DPR 'Sat Set' Otak Atik RUU Pilkada Usai Putusan MK

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga mengkritik keras langkah kilat DPR

Baca Selengkapnya
Polemik Penyelesaian RUU Perampasan Aset, Puan: Tunggu Ganti Periode
Polemik Penyelesaian RUU Perampasan Aset, Puan: Tunggu Ganti Periode

Puan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.

Baca Selengkapnya
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Baca Selengkapnya
Meski Ditolak PDIP, Baleg DPR Tetap Sepakat Sahkan RUU Pilkada
Meski Ditolak PDIP, Baleg DPR Tetap Sepakat Sahkan RUU Pilkada

Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja dengan pemerintah di Ruang Baleg, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8)

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara

Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.

Baca Selengkapnya
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Singkat, Ini Alasan Baleg DPR
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Singkat, Ini Alasan Baleg DPR

Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK
Anggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK

Anggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
DPR Belum Terima Surpres RUU Kementerian hingga RUU TNI
DPR Belum Terima Surpres RUU Kementerian hingga RUU TNI

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

Baca Selengkapnya