PAN 1000 persen setuju dengan dana kelurahan
Merdeka.com - Partai Amanat Nasional (PAN) setuju dengan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin mengalokasikan anggaran untuk kelurahan. Alasannya, dana kelurahan ini bisa mengurangi ketimpangan antara desa dan kelurahan.
"Nah karena ini menyangkut rupiah ke rupiah, anggaran negara, uang rakyat saya kira kita sih setuju. PAN 1000 persen setuju dengan dana kelurahan," kata Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/10).
Yandri mengatakan semua fraksi di DPR RI setuju dengan keberadaan dana kelurahan. Namun dengan syarat pemerintah segera mengeluarkan payung hukum terkait kebijakan tersebut.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Apa yang PAN dorong untuk dikembangkan di seluruh daerah? Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong pemerataan pembangunan di seluruh daerah Tanah Air, termasuk wisata alam.
-
Apa yang di dukung PPP? PPP resmi memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah-Emil untuk maju kembali sebagai cagub-cawagub di Pilkada Jawa Timur 2024.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Apa yang direkomendasikan PAN kepada Khofifah? Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahkan langsung menyerahkan surat rekomendasi partainya pada Khofifah.
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
"Saya kira ini bisa disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia tidak ada satu fraksi pun menolak dana kelurahan. Karena selama payung hukum ada, uangnya ada, DPR dan pemerintah setuju saya kira enggak ada masalah," ungkapnya.
Anggota Komisi II DPR ini meminta pemerintah bersama DPR segera merevisi Undang-Undang agar dana kelurahan memiliki payung hukuman. Menurutnya, DPR dan pemerintah cukup merevisi satu atau dua pasal saja di Badan Legislasi (Baleg) tanpa membentuk Panitia Khusus (Pansus) atau Panitia Kerja (Panja).
"Kami mendukung penuh dan malah kita sarankan akan lebih baik kalau dananya cepat regulasinya kita tunggu dari pemerintah, regulasi yang pas yang tidak menyalahi aturan main sehingga nanti para pelaksana anggaran tidak terjerat kasus hukum," ujarnya.
Meski begitu Yandri tetap menyayangkan dana kelurahan ini baru akan dicairkan jelang Pemilu 2019. Dia berharap dana ini tidak dijadikan bahan kampanye oleh Presiden Jokowi di Pilpres 2019.
"Jadi mari kita bangun kedewasaan. Kalau nanti pun disampaikan, jangan sampai salah satu pihak yang paling merasakan berjasa, itu enggak boleh," ucapnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani merespons mengenai banyaknya anggota dewan menggadaikan SK ke bank.
Baca SelengkapnyaMuncul wacana unsur Pimpinan DPR RI diisi dari perwakilan seluruh Fraksi di Senayan.
Baca Selengkapnya""Rp 1 triliun untuk sebuah perjalanan demokrasi tidak terlalu banyak," kata Ganjar.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca SelengkapnyaJika PAN sudah cocok dengan calon lain dan cukup syarat mengusung kepala daerah, maka tak masalah berbeda dengan KIM
Baca SelengkapnyaMendagri menegaskan, dengan disepakatinya RUU tersebut akan memberikan kepastian hukum kepada 79 daerah.
Baca SelengkapnyaHatta sengaja merinci bocoran nama-nama menteri yang mengisi kabinet Prabowo-Gibran setelah mendapat informasi adanya kader-kader terbaik PAN
Baca SelengkapnyaDeklarasi dukungan itu disebut-sebut terjadi saat acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11).
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca SelengkapnyaMemasuki tahun politik, para partai politik mulai melakukan kampanye.
Baca SelengkapnyaKetum PAN Janji Tak akan Minta Proyek ke Calon Kepala Daerah bila Menang Pilkada 2024
Baca Selengkapnya