PAN: Eks bandar narkoba dan penjahat seksual haram ikut Pilkada

Merdeka.com - Fraksi PAN DPR turut memberikan catatan terkait perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Yandri Susanto meminta agar mantan narapidana khusus gembong narkoba dan kejahatan seksual tidak boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

"Mantan narapidana memang diperbolehkan itu pun karena putusan MK. Tapi fraksi PAN bahwa tidak semua mantan napi diperbolehkan untuk maju dalam Pilkada. Kecualinya mantan bandar narkoba dan kejahatan seksual," ujar Yandri dalam rapat paripurna ke-29 DPR masa persidangan V tahun 2015-2016‎ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6).

"Dari dua mantan narapidana ini haram hukumnya untuk ikut Pilkada. Karena pilkada sejatinya melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik di daerah masing-masing," ujarnya.

Yandri mengungkapkan bahwa narkoba adalah kejahatan yang cukup serius di negara ini. Banyak anak anak bangsa yang meninggal bahkan dia menyebut narkoba lebih kejam daripada terorisme.

‎Selain itu, dia memberikan interupsi terkait sebagaimana dimandatkan dalam undang-undang yaitu semua pasangan calon baik gubernur, bupati, walikota adalah keputusan DPP. Tapi faktanya di lapangan banyak pengurus kabupaten kota dan provinsi mengangkangi atau membangkang keputusan dewan pimpinan pusat.

"Oleh karena itu dalam pendaftaran ke KPUD, provinsi, maupun kabupaten kota, fraksi PAN mengusulkan DPP diberikan mandat jika saja pengurus kabupaten/kota tidak sejalan diambil alih tanpa memecat," pungkasnya.