PAN upayakan upah buruh naik

Merdeka.com - Isu ketenagakerjaan menjadi perhatian khusus bagi PAN. Dengan program mensejahterakan rakyat, PAN berusaha keras menaikkan upah buruh sebagai upaya meningkatkan perekonomian Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Rizki Shadiq mengatakan situasi yang terjadi saat ini layaknya buah simalakama, apakah negara harus mendahulukan kepentingan buruh untuk mendapatkan gaji lebih layak dan mungkin bisa mengorbankan investasi. Atau mengikuti keinginan investor yang ingin insentif berupa buruh murah, namun cenderung tak mengenakkan bagi buruh.

Rizki menjelaskan negara berkembang seperti Indonesia, tentu membutuhkan investasi di sektor perindustrian yang akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya. Karena itu, iklim investasi ramah seperti upah buruh murah mau tak mau harus tetap menjadi unsur yang harus disediakan.

Dalam konteks itu, PAN dengan kader terbaik yang duduk sebagai Menko Perekonomian, Hatta Radjasa, mencari solusi terbaik di tengah kondisi itu. Yakni tetap menaikkan upah buruh secara bertahap setiap tahun, dan secara bersamaan mendorong agar iklim investasi di Indonesia tetap menarik.

"Kebijakan misalnya menaikkan upah buruh berkisar 10 persen sampai 30 persen di beberapa tahun. Itu bentuk keberpihakan PAN kepada buruh," jelas Rizki Shadiq.

"Mungkin buruh belum puas. Maklum, misalnya gaji Rp2-3 juta perbulan di Jakarta pasti masih pas-pasan. Tapi itu jalan terbaik, karena kita juga harus mempertahankan agar pabrik-pabrik tetap beroperasi," tutur dia.

Lewat mempengaruhi kebijakan di Parlemen dan rancangan kebijakan di Kemenko Perekonomian, ujarnya, PAN mendorong agar produktivitas semakin baik. Ujungnya, bila perusahaan untung, pasti gaji buruh akan semakin membaik.

Selain itu, melalui Kemenko Perekonomian, Ketua Umum PAN Hatta Radjasa juga menciptakan kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MPE3I). Di situ, diharapkan ada perluasan wilayah perekonomian baru melalui investasi-investasi baru.

Dengan demikian, ketika investasi dibuka di wilayah yang baru, standar upah buruh nasional masih mencukupi untuk hidup buruh.

"Masalahnya memang ada di titik infrastruktur yang belum bagus sehingga agak menghambat investasi. Di sisi lain, secara perlahan birokrasi kita memang harus didorong lebih efisien," tandas Rizki. (mdk/tyo)