Partai Hary Tanoe persilakan KPK tangkap kadernya yang korupsi
Merdeka.com - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak jika kelak ada kadernya yang berurusan dengan tindak pidana korupsi.
"Kalau suatu saat Perindo berada di dalam sistem, maka tidak apa jika KPK langsung menangkap jika kader Perindo ada yang macam-macam. Perindo antikorupsi," kata Sekjen Perindo Ahmad Rofiq dalam diskusi sistem integritas partai politik bersama perwakilan KPK di Jakarta, Jumat (15/9).
Berkaitan dengan tipikor, Rofiq menekankan, Partai yang didirikan Hary Tanoe selaku partai baru menawarkan kepada masyarakat sebuah budaya politik baru, yakni politik yang penuh transparansi dan berintegritas agar bangsa jauh lebih maju.
-
Siapa anggota KORPRI? Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, dan kesetiaan pada cita-cita perjuangan bangsa.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Kenapa KPK geledah rumah kader PDIP? Penggeledahan itu disebut terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (Pokir) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.
Perindo memandang partai politik memegang peran penting dalam membentuk karakter seseorang kader yang kelak menjadi pejabat publik atau anggota legislatif.
Oleh karena itu budaya politik partai harus dipastikan menjunjung integritas.
"Ketika sistem budaya politik tidak membawa ke arah lebih baik maka sudah tentu mempengaruhi perilaku kader," jelas Rofiq.
Dia menekankan praktik korupsi di Tanah Air sudah berlangsung sistemik, terlembaga dan bisa melibatkan siapa saja.
Oleh karena itu Perindo memandang perlunya suatu formula baru bagi KPK dalam mewujudkan tindakan pencegahan korupsi bagi partai politik, birokrasi, eksekutif dan legislatif yang dapat menimbulkan efek jera dominan.
Pada Jumat, KPK kembali melakukan kunjungannya ke sejumlah partai politik untuk berdiskusi mengenai pembangunan integritas partai.
Setelah sebelumnya menyambangi kantor DPP PDIP, Gerindra, PKB, Hanura, Demokrat, dan NasDem, pada Jumat, KPK menyambangi Kantor DPP PPP dan Perindo.
Di Perindo perwakilan KPK yang hadir yakni Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono beserta staf serta perwakilan LIPI Syamsuddin Haris beserta jajarannya.
Sementara dari Perindo tampak hadir Sekjen Perindo Ahmad Rofiq serta sejumlah politisi Perindo.
Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono mengatakan Perindo sebagai partai baru semestinya lebih mudah membangun sistem integritas dalam partai dibandingkan partai lain yang kadernya sudah pernah terjerat kasus dan sebagainya. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP menyerahkan penanganan kasus kadernya yang menjadi buronan KPK, Harun Masiku pada proses hukum.
Baca SelengkapnyaHasto bilang, siap hadir dipanggil oleh lembaga antirasuah sebagai saksi terkait kasus dugaan suap yang menjerat Harun Masiku.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut, KPK didirikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca SelengkapnyaKPK menjelaskan penyidik hanya bekerja sesuai sebagaimana tugasnya dalam memberantas korupsi
Baca SelengkapnyaPesan Soekarno mengingatkan menjadi pemimpin rela menanggung risiko yang berat.
Baca SelengkapnyaDia menilai pemeriksaan staf Hasto tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Baca SelengkapnyaApalagi keempat partai politik (parpol) ini merupakan korban kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPuspom TNI memastikan pihaknya, sesuai arahan Panglima Yudo Margono, akan terus memberantas korupsi di institusi.
Baca SelengkapnyaKPK dinilai tidak berhak menyita barang-barang milik Hasto
Baca SelengkapnyaMegawati meminta Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto tidak takut apabila nanti ditangkap oleh KPK.
Baca SelengkapnyaKPK meminta maaf karena tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak TNI sebelum mengumumkan keterlibatan Henri Alfandi. Simak selengkapnya!
Baca SelengkapnyaKPK tak mempermasalahkan pelaporan ke Dewas tersebut, karena laporan tersebut adalah hak dan bentuk dari pengawasan masyarakat.
Baca Selengkapnya