PDIP pertimbangkan Ganjar maju Pilgub Jateng karena kasus e-KTP

Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih mempertimbangkan untuk mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilgub Jateng 2018 mendatang. Sebab, nama Ganjar disebut-sebut menerima dana dalam kasus megakorupsi e-KTP.

"Ya tentu saja itu menjadi pertimbangan tapi kami melihat bahwa itu sudah dilakukan klarifikasi dengan pak Ganjar Pranowo," kata Sekretaris Jendral (Sekjen) PDIP, Hasto Kristianto di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (13/8).

Hasto juga mengklaim semua tuduhan yang dialamatkan pada Ganjar itu seluruhnya tidak benar. Dia juga menegaskan bahwa partai berlambang Banteng itu tidak akan mencalonkan seorang kader yang tengah berstatus tersangka.

"Dia sendiri pernah dikonfrontir oleh pihak lain ketika dia menyatakan Pak Ganjar menerima hal tersebut tapi setelah dikonfrontir ternyata seluruh tuduhan-tuduhan tersebut dipatahkan," tambahnya.

"Kemudian kami tidak pernah mencalonkan calon yang punya masalah secara hukum dalam pengertian ketika proses berjalan itu menjadi tersangka. Kami mencoba membangun tradisi bagaimana mencalonkan calon yang tidak punya masalah secara hukum. Tetapi asas praduga tidak bersalah tetap kami hormati," tuturnya.

Kendati demikian, PDIP tetap menghormati proses hukum yang ada dan ditegakkan oleh KPK. Tentunya dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah.

"Tapi kita melihat proses persidangan masih berjalan dan sikap PDI Perjuangan kami tidak intervensi terhadap proses hukum KPK, kami mendukung upaya pemberantasan korupsi," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga sempat disebut dan pernah dipanggil KPK untuk menjadi saksi kasus ini. Proyek e-KTP itu muncul ketika Ganjar menjabat sebagai Wakil Komisi II DPR RI yang juga ikut disebut menerima uang sebesar 500 ribu US dolar. Namun dengan tegas, Ganjar mengatakan tidak menerima uang tersebut dan tidak terlibat di dalamnya. Bahkan ia mengaku akan memberikan keterangan sesuai yang ia tahu untuk membongkar kasus ini. (mdk/ded)