Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PDIP Tak Akan 'Mentang-Mentang' di Pilkada Kabupaten Malang

PDIP Tak Akan 'Mentang-Mentang' di Pilkada Kabupaten Malang Ilustrasi Pilkada. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - PDI Perjuangan (PDIP) menjadi pemenang dalam Pemilu Legislatif 2019 di Jawa Timur. Sehingga beberapa daerah, dengan kursi yang dimiliki memungkinkan untuk mengajukan calon di Pilkada tanpa koalisi, termasuk di Kabupaten Malang.

Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Kusnadi mengatakan, tidak akan maju sendirian atau tanpa koalisi termasuk di Pilkada Kabupaten Malang. Partainya tidak akan mentang-mentang, walaupun mampu mengusung calonnya tanpa koalisi.

"Kita lihat dinamikanya, tapi apapun PDIP hanya bagian saja dari komponen kehidupan masyarakat. Maka sejak dulu tidak mentang-mentang, meski mampu berjalan sendiri, tidak akan berjalan sendiri. Tidak lah. Sama-sama komponen masyarakat lain," kata Kusnadi, Senin (29/7).

Sebanyak 19 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, termasuk Kabupaten Malang. PDI Perjuangan di Kabupaten Malang memiliki 12 kursi, sehingga dimungkinkan mengajukan calon tanpa koalisi.

PDI Perjuangan menyadari bahwa Kepala Daerah terpilih bukan hanya kepala daerah milik PDI Perjuangan. Sehingga semakin banyak berkomunikasi dengan masyarakat, ormas dan parpol lain akan menjadikan tujuan politiknya lebih berhasil.

Saat ini sedang menunggu jadwal yang akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selanjutnya baru akan dilakukan proses-proses internal, termasuk penjaringan para bakal calon.

"Sampai sekarang masih belum. Sekarang sedang melakukan pemetaan. PDI Perjuangan sebagai partai terbuka, sebagai partai politik kita akan mendulukan kader kita, selalu, dengan catatan memang pantas dicalonkan. Tapi terus kemudian kalau tidak ada calon dari kita sendiri, terus melihat dari masyarakat, tokoh masyarakat, partai politik lain juga nggak apa-apa," urainya.

Hasil Pilkada Barometer Sukses

Hasil Pilkada 2020 menjadi barometer kesuksesan Kusnadi memimpin DPD PDI Perjuangan Jawa Timur periode kedua. Karena itu, target yang ingin diraihnya harus melebihi kemenangan di Pilkada pada periodenya yang pertama.

"Kemarin saya 5 tahun menjadi ketua DPD di Jawa Timur. Kemarin kita menang di 13 Kabupaten dan Kota. Ini tantangan bagi saya. Kalau hasil saya kurang dari 13 untuk 2020, berarti kinerja saya semakin menurun. Harus berusaha maksimal mungkin. Kalau kemarin sudah melangkah satu tangga, kalau periode ini tidak bisa melangkah satu tangga berarti menurun," urainya.

Keberhasilan itu bisa diraih jika dilakukan dengan berkolaborasi dan kerjasama dengan pihak lain.

Pilkada Kabupaten Malang bakal digelar September 2020 yang tahap awal dimulai akhir September 2019. Sejumlah nama pun mulai mewarnai bursa bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, termasuk calon independen atau perseorangan.

Syarat dukungan calon perseorangan dimulai 1 Agustus 2019 dengan menyetorkan syarat dukungan sebanyak 6,5 persen dari total jumlah daftar pemilih tetap (DPT). DPT Kabupaten Malang sendiri pada Pemilu 2019 lalu sebanyak 1.996.857 jiwa sehingga dibutuhkan 129.697 foto copy dukungan. Sementara pendaftaran baru baru dilakukan April 2020.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Senyum Merekah Hasto PDIP Usai Putusan MK soal Pilkada, Makin Dekat dengan Anies
VIDEO: Senyum Merekah Hasto PDIP Usai Putusan MK soal Pilkada, Makin Dekat dengan Anies

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto tersenyum lebar saat mendengar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas atau threshold

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasto Sengit Usai Yasonna PDIP Dicopot dari Menteri, Ketus Jawab Isu Jokowi ke Golkar
VIDEO: Hasto Sengit Usai Yasonna PDIP Dicopot dari Menteri, Ketus Jawab Isu Jokowi ke Golkar

Hasto menyebut keputusan MK itu membuat PDIP bisa mengusung calon Gubernur di Jakarta

Baca Selengkapnya
PDIP Yakin Sapu Bersih 12 Pilkada di Jateng, Lawannya Kotak Kosong
PDIP Yakin Sapu Bersih 12 Pilkada di Jateng, Lawannya Kotak Kosong

Di antaranya, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Semarang, Grobogan, dan Kota Semarang

Baca Selengkapnya
PDIP usai Putusan MK: Kalau Tak Ada Mau Koalisi di Pilkada Jakarta, Kami Siap Sendirian
PDIP usai Putusan MK: Kalau Tak Ada Mau Koalisi di Pilkada Jakarta, Kami Siap Sendirian

PDIP menyatakan kesiapannya melawan koalisi gemuk KIM plus dalam Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya
MK Ubah Syarat Pilkada, Anies Baswedan Siap Maju Pilgub Jakarta dengan Siapapun
MK Ubah Syarat Pilkada, Anies Baswedan Siap Maju Pilgub Jakarta dengan Siapapun

Belakangan Anies dan PDIP dikabarkan siap menjalin kerja sama melawan calon lainnya.

Baca Selengkapnya
Senyum Lebar Sekjen PDIP Hasto Saat Dengar MK Ubah Aturan Pilkada
Senyum Lebar Sekjen PDIP Hasto Saat Dengar MK Ubah Aturan Pilkada

Sekjen PDIP Hasto menyampaikan terima kasih kepada MK.

Baca Selengkapnya
KIM Plus Berpotensi Keroyok PDIP di Pilgub Jateng, Ini Kata Bambang Pacul
KIM Plus Berpotensi Keroyok PDIP di Pilgub Jateng, Ini Kata Bambang Pacul

PDIP mempersilakan Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN mengajak partai non KIM untuk bergabung dan mengeroyok PDIP di Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya
Ganjar soal Putusan MK Ubah Ambang Batas Pilkada: Kami Siapkan Kader-Kader Maju Kepala Daerah
Ganjar soal Putusan MK Ubah Ambang Batas Pilkada: Kami Siapkan Kader-Kader Maju Kepala Daerah

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengatakan, partainya telah mempersiapkan kader-kadernya untuk maju di Pilkada 2024 usai putusan MK soal ambang batas Pilkada.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasto Sengit Usai Yasonna PDIP Dicopot dari Menteri, Ketus Jawab Isu Jokowi ke Golkar
VIDEO: Hasto Sengit Usai Yasonna PDIP Dicopot dari Menteri, Ketus Jawab Isu Jokowi ke Golkar

Lewat keputusan MK tersebut, sebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasto PDIP Respons Putusan Baru MK Soal Pilkada
VIDEO: Hasto PDIP Respons Putusan Baru MK Soal Pilkada "Upaya Calon Tunggal Jakarta Gagal"

Putusan MK itu menyebutkan dari yang semula berdasarkan jumlah kursi DPRD menjadi jumlah raihan suara pada pileg terakhir

Baca Selengkapnya
Parpol Bisa Usung Cagub Meski Tak Dapat Kursi DPRD, Perludem: Berlaku di Pilkada 2024
Parpol Bisa Usung Cagub Meski Tak Dapat Kursi DPRD, Perludem: Berlaku di Pilkada 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan partai politik tak punya kursi bisa mengusung calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Beda dengan Pilpres, PDIP Buka Peluang Berkoalisi dengan Gerindra dan Golkar pada Pilkada 2024
Beda dengan Pilpres, PDIP Buka Peluang Berkoalisi dengan Gerindra dan Golkar pada Pilkada 2024

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya pada Pilkada 2024 siap berkoalisi dengan partai di luar koalisi mereka saat Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya