Pemerintah bentuk badan cyber, kinerja Menkominfo dipertanyakan
Merdeka.com - Pemerintah akan membentuk Badan Cyber Nasional. Badan yang akan mengawasi gerak gerik netizen di dunia maya rencananya akan dibentuk bulan ini.
Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Gerindra Elnino Husein Mohi mengatakan, dibentuknya badan siber ini menimbulkan pertanyaan besar bagi kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.
Menurutnya, langkah pemerintah membentuk Badan Cyber Nasional justru akan memunculkan anggapan Menteri Rudiantara tidak mampu mengatasi peredaran berita bohong di internet.
-
Siapa yang ingin membentuk Angkatan Siber TNI? Wacana angkatan siber kembali mencuat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk membentuk matra baru di TNI, yakni matra siber.
-
Bagaimana cara membentuk Angkatan Siber TNI? 'Kalau ingin menambah matra atau angkatan baru, ubah dulu aturannya,' ujarnya.
-
Apa saja tantangan media siber di pemilu? Tantangan inilah yang akan dihadapi media massa dalam menghasilkan jurnalisme berkualitas.
-
Kenapa kejahatan siber di Indonesia sangat berbahaya? Kejahatan siber dengan berbagai bentuk dan tingkat kompleksitasnya, menjadi ancaman serius bagi individu, perusahaan, dan bahkan negara secara keseluruhan.
-
Bagaimana Gibran mau kuatkan cyber security? 'Kita harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security, cyber defence kita,' kata dia dalam debat Cawapres di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12).
-
Kenapa Angkatan Siber TNI belum bisa dibentuk sekarang? Menurut Hasanuddin mengatakan, regulasi yang ada saat ini belum memungkinkan satuan siber menjadi matra tersendiri di luar TNI AU, TNI AD, maupun TNI AL.
"Pembentukan Badan Cyber Nasional ini apakah karena Menkominfo Rudiantara dianggap tak mampu lagi atasi pertebaran informasi di internet? Mestinya urusan internet ini ditangani Menkominfo sebagai regulator hardware dan software komunikasi dan informasi," kata Elnino saat dihubungi, Rabu (4/1).
Sementara itu, Elnino menyarankan tugas awal Badan Cyber Nasional yakni memblokir situs-situs yang menyebarkan paham separatis di Indonesia. Setelah berhasil menutup semua situs anti NKRI, baru lah badan siber ini fokus pada masalah lain.
"Tugas pertama Badan Cyber Nasional adalah menutup situs-situs yang anti NKRI Sabang-Merauke. Situs-situs separatis mesti enggak ada. Setelah itu beres, baru lah Badan Cyber Nasional boleh mulai bertindak untuk hal-hal lain," terangnya.
Politisi Partai Gerindra ini tidak ingin badan siber ini hanya sebagai bentuk kekhawatiran pemerintah terhadap kritik dari warganya. Sehingga pembentukan badan ini dinilai sebagai upaya menciptakan pemerintahan diktator yang anti kritik.
"Alih-alih untuk melakukan perbaikan, justru yang terjadi adalah pemerintah yang paranoid ini melakukan itu semua untuk melindungi dirinya, atau ingin menciptakan kediktatoran yang baru," tutupnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Budi Arie lalu mencontohkan bahwa Singapura menjadi salah satu dari beberapa negara di dunia yang mempunyai angkatan siber.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Tjahjanto mengungkapkan TNI bakal menyesuaikan dengan kekuatan baru Angkatan Siber yang segera dibentuk.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo membantah pernyataan Ketua PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri soal pemerintahan Jokowi seperti Orba
Baca SelengkapnyaMenurut Sigit, Polri perlu mempersiapkan seluruh jajaran untuk memperkuat pengamanan siber.
Baca SelengkapnyaPDIP menyatakan Revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan berdampak pada kebebasan publik.
Baca SelengkapnyaCSIRT pada seluruh kementerian dan lembaga harus berperan aktif dalam memperkuat sistem pengamanan data.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaWacana angkatan siber kembali mencuat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk membentuk matra baru di TNI.
Baca SelengkapnyaSAFEnet menilai revisi UU tersebut menjadi berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh kepolisian.
Baca SelengkapnyaNantinya, Angkatan Siber ini menjadi matra keempat di tubuh TNI selain Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
Baca SelengkapnyaHadi memastikan rencana pembentukan empat matra itu serius dilakukan. Prabowo juga sangat setuju.
Baca SelengkapnyaCak Imin menilai kembali terjadinya peretasan data negara membuat kebutuhan adanya Angkatan Siber.
Baca Selengkapnya