Pemilu 2019 dinilai rawan manipulasi data

Merdeka.com - Pakar The Indonesian Institute (TII), Fadel Basrianto mengatakan, masih ada masyarakat yang memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda. Dia mengungkapkan, ada beberapa perbedaan data antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dia menjelaskan, permasalahan ini harus segera diselesaikan. Fadel menduga, DPT ganda terjadi karena adanya persoalan ego sektoral antara pihak penyelenggara pemilu dengan pihak Kemendagri yang masing-masing mempunyai data.

"Persoalan DPT ganda yang selalu ada. DPT satu sisi menjamin hak individu, satu lagi rawan manipulasi. Ada perbedaan data dari Kemendagri, KPU, parpol. Celah manipulasi bisa terjadi, kita enggak mau ada pemilu yang rawan manipulasi," katanya di Kantor TII, Jakarta Pusat, Jumat (14/9).

Fadel mengungkapkan, semestinya data masyarakat sudah pasti terekam secara otomatis, sehingga tidak mungkin ada DPT ganda. Semestinya Kemendagri menggunakan teknologi secara maksimal.

"Saat ini kita sudah beranjak ke level e-KTP, one identitas, one id, seharusnya semua data masyarakat sudah terekam secara otomatis dan seharusnya teknologi e-KTP digunakan betul-betul," ungkapnya.

Sementara itu, politisi PDIP Masinton Pasaribu menuturkan, semestinya KPU harus bisa bersikap secara profesional. Karena hal itu bisa membuat pemilu berjalan dengan baik.

"KPU harus bekerja profesional, agar pemilu berjalan demokratis tanpa ada penghilangan hak pemilih. Di sini menurut saya peran dari KPU agar tetap pemilu ke pemilu baik," tegasnya.

Dia juga meminta KPU bisa bekerja secara netral dan tidak berpihak kepada siapa pun atau kubu mana pun.

"Jangan lagi itu pro ke sana, pro ke sini. Sebagai penyelenggara harus netral dan apa pun kalau penyelenggara netral suara rakyat bisa dijamin sesuai pilihan rakyat," pungkas Masinton.