Anggota DPR Curhat Pemilu Legislatif Minim Perhatian Masyarakat
Merdeka.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Mahfuz Sidik, mengatakan masyarakat saat ini seolah lebih berfokus pada momen pemilu presiden (pilpres) daripada pemilu legislatif (pileg) dalam pemilu serentak 2019. Dia menyebut, gaung Pileg tengah tenggelam dengan hingar bingar pilpres.
"Rasanya kalau kita keliling di berbagai daerah, mencoba merasakan denyut pileg, itu jauh kalah dengan denyut pilpres. Bukan saja atensi, partisipasi masyarakat pemilih, tetapi partai dan caleg-caleg juga seperti tenggelam, tergerus oleh arus besar," kata Mahfuz dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/2).
Menurut Mahfuz, masyarakat lebih mudah mengenali dua paslon capres cawapres dibandingkan mengenali ribuan caleg yang harus dikenali. Oleh karena itu, dia meminta tidak hanya KPU melainkan juga masyarakat dapat memberikan perhatian lebih untuk mengenali calon wakil rakyat.
-
Mengapa pemilu 2019 penting? Pemilu 2019 menjadi pemilu dengan jumlah pemilih terbanyak dalam sejarah Indonesia.
-
Apa itu Pemilu? Pemilu adalah sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
-
Kenapa Pilkada 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.
-
Apa yang dipilih di pemilu 2019? Pemilu 2019 menandai pemilihan presiden keempat dalam era reformasi Indonesia. Dalam pertarungan presiden, terdapat dua pasangan calon utama, yaitu Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin, dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
-
Siapa yang terlibat dalam Pemilu? Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme fundamental dalam sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk secara langsung atau tidak langsung memilih para pemimpin dan wakilnya.
-
Siapa pemenang Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi suara nasional, pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, berhasil masuk sebagai pemenang Pilpres 2019 dengan perolehan suara lebih dari 85 juta suara atau 55,50% dari total suara sah yang masuk.
"Artinya masyarakat harus punya ruang perhatian, ruang partisipasi lebih besar di pileg," ucapnya.
Sementara itu, Peneliti Politik Perludem, Heroik M. Pratama, mengatakan tujuan awal pemilu serentak untuk menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 14. Dia mengakui Pileg terasa kurang gaungnya dibandingkan Pilpres. Padahal tujuan pemilu serentak adalah efisiensi anggaran politik.
"Ada dua tujuan yang ingin dicapai pertama soal efisiensi tadi meskipun politik butuh anggaran tapi postur anggaran pemilu dibiayai penyelenggara. Esensi utama pemilu serentak untuk efektivitas pemerintahan," ucapnya.
Sudah menjadi tugas KPU, lanjut Heroik untuk memberi sosialisasi lebih baik bagi Pemilu Legislatif. Namun, caleg juga tak boleh hanya berkampanye lewat peraga kampanye saja. "KPU daerah supaya lebih gencar (sosialisasi), begitu juga calegnya temui masyarakat langsung," ucapnya.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY mendukung Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dipisah pada 2029.
Baca SelengkapnyaWaketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Khoirunnisa, keberadaan pendukung dengan jumlah yang banyak justru membuat suasana di lokasi debat menjadi riuh.
Baca SelengkapnyaMasyarakat dinilai tak perlu diseret lagi dalam wacana hak angket
Baca SelengkapnyaHanggoro menilai, masyrakat tak dapat menilai secara objektif debat yang berlangsung.
Baca SelengkapnyaHakim Konstitusi Arief Hidayat menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak serius menghadapi gugatan sengketa Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaPuan menilai, pelaksanaan Pemilu adalah pesta demokrasi yang dianggap penting.
Baca SelengkapnyaNamun, hal itu berbanding terbalik dengan suara PDI Perjuangan yang tinggi pada Pemilu 2024 ini
Baca SelengkapnyaDebat diyakini tidak bakal banyak mengubah peta elektabilitas para calon presiden.
Baca SelengkapnyaUsulan hak angket itu tidak serius dan hanya meramaikan dinamika politik tiga bulan ke depan.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah mengeluarkan biaya tidak sedikit agar WNI di luar negeri bisa tetap ikut Pemilu.
Baca Selengkapnya