Pencalonan Gibran Jadi Cawapres Digugat ke PN Jakarta Pusat
Advokat TPDI 2.0 menggugat empat pihak dalam pencalonan Gibran sebagai Cawapres.
Advokat TPDI 2.0 menggugat empat pihak dalam pencalonan Gibran sebagai Cawapres.
Pencalonan Gibran Jadi Cawapres Digugat ke PN Jakarta Pusat
Mantan Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik (PRD) Petrus Hariyanto dan dua aktivis lainnya melayangkan gugatan terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Jumat (10/11).
Adapun dua aktivis yang juga menjadi Penggugat adalah Firman Tendry Masengi dan Azwar Furgudyama.
Gugatan ini dilayangkan melalui kuasa hukum Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) 2.0 terhadap KPU, Hakim MK Anwar Usman, Presiden Jokowi dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno.
"Ini gugatannya para aktivis memberikan kuasa kepada TPDI 2.0 atau TPDI jilid 2, Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0," kata Koordinator Advokat TPDI 2.0 Patra M. Zen kepada wartawan.
Patra menjelaskan, pihaknya menggugat KPU karena menerima berkas pencalonan Gibran sebagai bacapres. Padahal, menurutnya, aturan KPU yang berlaku saat itu belum direvisi sesuai dengan putusan MK yang mengizinkan kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa mencalonkan diri.
"Mestinya pendaftaran baru boleh diterima setelah adanya revisi peraturan yang baru. Oleh karenanya pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2023 semestinya KPU berkasnya dirobek atau dikembalikan," ujar Patra.
Kemudian, terkait Anwar Usman, Patra menilai bahwa ia tidak boleh ikut memutuskan perkara syarat usia capres dan cawapres itu karena memiliki hubungan keluarga.
"Beliau tidak boleh duduk dalam majelis dan sudah dinyatakan pelanggaran oleh MKMK. Maka kita ajukan gugatan melawan hukum kepada Bapak Anwar Usman di Pengadilan Negeri," tambah Patra.
Selanjutnya untuk gugatan ketiga dan keempat, Patra menyebut seharusnya Jokowi dan Pratikno melarang Gibran untuk maju ke Pemilu 2024 karena melawan hukum.
"Semestinya siapapun orang tua, kalau ada niat dan/atau rencana pelanggaran hukum harusnya dilarang. Begitu juga turut Tergugat 2, semestinya memeberikan satu nasihat dan juga tidak membiarkan," kata Patra.
Maka dari itu, Patra meminta agar keempat pihak Tergugat ini untuk dinyatakan melanggar hukum.
"Kita minta KPU untuk melakukan penghentian proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dalam Pemilu tahun 2024. Yang lain silakan," jelas Patra.
"Kita juga minta diletakan sita. Kenapa? Karena ganti kerugian yang diajukan oleh para aktivis ini materilnya Rp10 juta dan imateril sudah ada backgroud-nya sebesar Rp1 triliun makannya kita minta satu sita," sambung Patra.
Tak hanya itu, jika gugatan ini dikabulkan, Patra meminta para Tergugat untuk meminta maaf di media massa karena terbukti melanggar hukum.
"Nah itu yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah para principal menganggap proses pencalonan ini ilegal," tutup Patra.
- Bocah Tenggelam di Area Lomba Layar PON Aceh-Sumut, Begini Kronologi Lengkapnya
- Cerita Turis Jerman Kagum Lihat Langsung IKN
- Forum Kreator Era AI Diharapkan Bisa Berbagi Pengalaman Gunakan AI
- Nikita Mirzani akan Diperiksa terkait Kasus Dugaan Aborsi Anaknya Besok
- Kampanye di Kolaka, Cagub ASR Jelaskan Tiga Program Dasar Sejahterakan Rakyat Sultra
-
Lydia Fransisca
Berita Terpopuler
-
Arsjad Rasjid Minta Bantuan Jokowi Atasi Kisruh Pengangkatan Anindya Bakrie Sebagai Ketua Kadin
merdeka.com 16 Sep 2024 -
Pimpinan KPK 'Curhat' Sulit Bertemu Jokowi, Istana Jelaskan Alasannya
merdeka.com 16 Sep 2024 -
Ahmad Luthfi Ungkap Pesan Jokowi untuk Dirinya, Tuntaskan Masalah di Jateng
merdeka.com 15 Sep 2024 -
VIDEO: Prabowo Ucapkan Kata Menyentuh Bikin Jokowi Terharu, Luhut Datang Beri Hormat
merdeka.com 15 Sep 2024 -
VIDEO: Menohok Pesan Jokowi Depan Prabowo "Jangan Bikin Kebijakan Ekstrem Rugikan Rakyat!"
merdeka.com 15 Sep 2024
